Jakarta, myRMnews. Sejumlah pendukung pasangan cagub-cawagub tertentu meminta KPUD NTB untuk menunda penetapan hasil penghitungan suara Pilkada NTB.
Pernyataan itu dilontarkan sejumlah aktivis pendukung pasangan calon, di antaranya Hasan Massat, Aksar Anshari, Nunung, Bambang Mei, Rusli Ibrahim, Rahmanuddin, Yori Suwu, Wahyuni I, Zaenal Abidin dan Aldrin Situmeang dari Observer Indonesia.
Alasannya, jajaran penyelenggara pilkada menunjukkan ketidakmampuan dalam hal mewujudkan partisipasi pemilih. Banyaknya jumlah masyarakat yang tidak dapat memilih langsung atau tidak langsung menguntungkan pasangan calon tertentu.
Pelanggaran hak pilih warga negara itu terjadi di semua kabupaten/kota, didukung bukti dan saksi.
Selain itu, ketegasan penegakan hukum juga sangat minim terkait pelanggaran yang terjadi. Padahal jika diadukan, ancamannya kurungan penjara.
''Panwas Pilkada dan jajaran kepolisian perlu segera melakukan penindakan,'' katanya.
Karena itu, penetapan hasil pilkada harus ditunda sampai persoalan cacat yuridis dalam pelaksanaan Pilkada NTB diselesaikan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Study Islam dan Kenegaraan (PSIK) Mataram M Fihiruddin dalam jumpa pers di Sekretariat Partai Demokrat NTB, Selasa sore (11/7) juga meminta KPU NTB membatalkan proses rekapitulasi perolehan suara yang saat ini mulai dilakukan KPU Kabupaten/Kota.
Sebelumnya, Ketua DPW PKS NTB Ustad Musleh Kholil yang juga pengusung pasangan BARU menegaskan, tidak pernah memanipulasi tabulasi data perolehan suara yang disiarkan partainya. Tabulasi data tersebut bersumber dari salinan model C1 KWK yang dihimpun para saksi PKS langsung dari TPS.
''Data ini bukan buatan kita, tetapi langsung dari TPS. Toh kenyataannya pasangan yang kami usung memang mendapat suara mayoritas kok,'' ujarnya. [hta]
Pernyataan itu dilontarkan sejumlah aktivis pendukung pasangan calon, di antaranya Hasan Massat, Aksar Anshari, Nunung, Bambang Mei, Rusli Ibrahim, Rahmanuddin, Yori Suwu, Wahyuni I, Zaenal Abidin dan Aldrin Situmeang dari Observer Indonesia.
Alasannya, jajaran penyelenggara pilkada menunjukkan ketidakmampuan dalam hal mewujudkan partisipasi pemilih. Banyaknya jumlah masyarakat yang tidak dapat memilih langsung atau tidak langsung menguntungkan pasangan calon tertentu.
Pelanggaran hak pilih warga negara itu terjadi di semua kabupaten/kota, didukung bukti dan saksi.
Selain itu, ketegasan penegakan hukum juga sangat minim terkait pelanggaran yang terjadi. Padahal jika diadukan, ancamannya kurungan penjara.
''Panwas Pilkada dan jajaran kepolisian perlu segera melakukan penindakan,'' katanya.
Karena itu, penetapan hasil pilkada harus ditunda sampai persoalan cacat yuridis dalam pelaksanaan Pilkada NTB diselesaikan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Study Islam dan Kenegaraan (PSIK) Mataram M Fihiruddin dalam jumpa pers di Sekretariat Partai Demokrat NTB, Selasa sore (11/7) juga meminta KPU NTB membatalkan proses rekapitulasi perolehan suara yang saat ini mulai dilakukan KPU Kabupaten/Kota.
Sebelumnya, Ketua DPW PKS NTB Ustad Musleh Kholil yang juga pengusung pasangan BARU menegaskan, tidak pernah memanipulasi tabulasi data perolehan suara yang disiarkan partainya. Tabulasi data tersebut bersumber dari salinan model C1 KWK yang dihimpun para saksi PKS langsung dari TPS.
''Data ini bukan buatan kita, tetapi langsung dari TPS. Toh kenyataannya pasangan yang kami usung memang mendapat suara mayoritas kok,'' ujarnya. [hta]
Sumber :
http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2008/07/12/8463/KPUD-NTB-Diminta-Tunda-Penetapan-Hasil-Pilkada-
