Sehat Fisik dan Jiwa

"Fakta pemeriksaan Ikatan Dokter Indonesia, kedua pasangan ini mampu menjadi pasangan presiden dan wakil presiden jika terpilih," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (24/5/2014).Sehat Fisik dan Jiwa ---- Warta Sepekan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyatakan dua pasangan capres-cawapres, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) lolos tes kesehatan.

Meski demikian, kedua pasangan capres - cawapres masih harus melengkapi berkas-berkas yang masih kurang. Berkas tambahan itu, kata dia, paling lambat diserahkan dua hari ke depan. "Dokumennya tidak terlalu sulit untuk melengkapinya," kata dia.

Dokumen hasil verifikasi kesehatan kedua pasangan capres dan cawapres diserahkan pukul 18.00 WIB. Seluruh Komisioner KPU hadir. Hadir pula perwakilan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dari duet Prabowo-Hatta, hadir Wakil Sekjen Partai Gerindra Haris Bobby Hoe, Sekretaris Tim Advokasi PKS Yanuar Arief, Wasekjen PAN Aziz Subekti, Ketua Komite Aksi Pemenangan Pemilu PBB Sukmo Harsono, Pengurus DPP Partai Golkar Hakim Kamarudin dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Sementara dari kubu Jokowi-Jusuf Kalla, ada Liasion Officer PDIP Sudiyatmiko Aribowo dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan.
Tes kesehatan capres-cawapres dilakukan pada 22-23 Mei 2014. Tes di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat itu melibatkan 51 dokter dari 14 spesialisasi, dan berlangsung selama kurang lebih 8 jam setiap pasangan.

KPU menyiapkan anggaran Rp75 juta untuk masing-masing capres dan cawapres yang mengikuti pemeriksaan kesehatan. Ada beberapa tahapan dalam tes kesehatan ini, antara lain pengecekan kondisi fisik dan kejiwaan capres-cawapres, pemeriksaan penunjang, serta pemeriksaan laboratorium.

Disabilitas
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zainal Abidin mengungkap, pasangan capres-cawapres dinyatakan lolos jika dalam hasil tes tidak ditemukan disabilitas dalam jiwa dan jasamaninya.

"Dinyatakan sehat rohani dan jasmani bila tidak ditemukan disabilitas dari segi kesehatan jiwa dan jasmani," terang Zainal Abidin.

Zainal melanjutkan, apabila ada yang tidak memenuhi syarat maka akan dikembalikan ke KPU. Kemudian, KPU-lah yang menentukan dan mengumumkan memenuhi syarat atau tidak.
"Tim dokter hanya menyampaikan ada atau tidaknya disabilitas. Yang menyatakan tidak lolos adalah KPU," terangnya.

Jelas dan Tersembunyi
Dua pasangan capres-cawapres telah melewati tahap tes sehat jasmani dan rohani. Sayangnya, hanya pasangan Jokowi-JK yang mau menjawab pertanyaan wartawan tentang detail rangkaian tes.

Mereka mau menjelaskan apa yang mereka jawab, utamanya saat psikotest. Jokowi-JK malah membeberkan mereka menggambar rumah saat tes gambar.

Hal sebaliknya terjadi pada pasangan Prabowo-Hatta. Mereka tidak membuka sesi tanya jawab dalam konferensi pers usai menjalani tes kesehatan. Mereka enggan mengungkap jalannya test, seperti psikotest.

Prabowo-Hatta bahkan tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan seputar penetapan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana haji. PPP adalah salah satu parpol pendukung koalisi Prabowo. Keduanya langsung menuju mobil seusai memberikan sambutan.
Untuk diketahui, menggambar adalah salah satu tes psikologi yang sering digunakan untuk menilai kejiwaan seseorang, bukan menilai kemampuan artistiknya. Jadi tidak ada masalah hasil gambar bagus atau jelek. Kita umumnya disuruh menggambar rumah, pohon, dan orang. Tujuan utamanya, menilai apakah Anda sakit jiwa berat (gila, psikotik) atau tidak. Gambar yang dibuat oleh orang gila biasanya aneh sekali. Tapi kadang memberi kesan artistik yang luar biasa, seperti lukisan terkenal Van Gogh saat dia kumat gilanya.

Sebenarnya tanpa tes tersebut, orang sudah bisa menentukan apakah Jokowi dan Prabowo gila atau tidak. Jelas mereka tidak edan. Tes sebenarnya untuk menentukan apakah ada kelainan afektif (mood), kecenderungan sedih (depresi) atau marah-marah tanpa sebab (mania) atau marah oleh sebab yang kecil saja bagi orang normal.

Yang dites sebenarnya adalah kecenderungan psikopat, yakni kecenderungan melakukan perbuatan keji pada orang lain, hanya demi kepentingan pribadi, tanpa peduli penderitaan orang lain.

Orang dengan kecenderungan psikopati bisa memiliki IQ yang sangat tinggi sehingga dapat menerka arah pertanyaan tes dan menjawab sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku tes, untuk lulus. (fry)

Posted By OBSERVER INDONESIA08.24

0

Continue Reading

Hitler, Potret Otoriter Pria Tak Beristri

Hitler, Potret Otoriter Pria Tak Beristri

Masyarakat Jerman takut akan muncul sosok kepemimpinan bergaya totaliter dan otoriter seperti era kepemimpin Hitler. Sehingga, dalam pemilihan kanselir, keterkaitan dan kemiripan sosok seperti dia menjadi penting diperhatikan oleh para pemilih.

Ketua Serikat Alumni Jerman Aldrin Situmeang menuturkan, gaya kepemimpinan Hitler yang totaliter dan otoriter secara tidak langsung dipengaruhi oleh psikologis kehidupan pribadinya.

“Karena Hitler tidak punya keluarga atau pasangan hidup, sehingga tidak ada penyeimbang karakter dirinya ketika memutuskan kebijakan-kebijakan,” ungkap Aldrin kepada Observer Indonesia, Selasa (27/5/2014).
Adapun Eva Braun, lanjut Aldrin, bukanlah istri Hitler. Karena semasa Hitler memerintah, hubungan Hitler dengan Eva hanya sebatas menikmati kesenangan alias hanya pacaran dan kumpul kebo. Barulah setelah Hitler terdesak pasukan sekutu, dia memanggil pendeta untuk memberkati dirinya dengan Eva sebagai pasangan yang sah di mata gereja.

“Eva Braun tidak bisa mempengaruhi Hitler dalam kapasitas dirinya hanya sekadar teman ‘leben sefaehrtin’ atau teman kumpul kebo. Berbeda halnya dengan istri,” jelas Aldrin.

Akibat itu, sambung Aldrin, kandidat kanselir Jerman rata-rata memiliki pasangan hidup (istri atau suami). Karena mereka tidak mau terulang lagi kisah tragis era kepemimpinan Hitler yang sadis dan menyakitkan bagi masyarakat Eropa secara keseluruhan, termasuk Jerman sendiri.
“Ini lepas dari pasangan hidupnya istri atau suami ke berapa, tetapi memiliki pasangan hidup itu penting,” tegas Aldrin.

Posted By OBSERVER INDONESIA08.05

0

Continue Reading

Selamat Datang Century Jilid 2

Selamat Datang Century Jilid 2
“Lebih dari 10 Bank Tak Sehat”. Judul berita di harian Kompas tanggal 21 Juli 2012 menyentak perhatian penulis. Pernyataan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution yang menyatakan, bahwa Bank Indonesia mendorong konsolidasi terhadap bank-bank yang tidak Menarik sekali pernyataan Gubernur BI atas hal ini. Mengapa? Karena masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia terhadap kasus Bank Mutiara (d/h. Bank Century).

Sejarah berdirinya Bank Century (BC) diawali dengan adanya merger Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC) dengan Bank Pikko dan Bank Danpac pada 6 Desember tahun 2004.

Salah satu tujuan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan bank

adalah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, agar dapat berperan sebagai sarana

transmisi kebijakan dalam menjaga kestabilan harga.

Dalam kaitan ini apabila bank mengalami kesulitan yang membahayakan

kelangsungan usahanya, maka sesuai Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun

1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

maka Bank Indonesia (BI) mengambil langkah-langkah penyelamatan antara lain melalui

penambahan modal, penggabungan usaha (merger) dan menjual bank kepada pihak lain

(melalui proses akuisisi).

Dalam kasus merger BC, untuk mempermudah implementasi dari Pasal 37 ayat (1)

UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Bank

Indonesia telah memiliki beberapa kebijakan, seperti pertama, Surat Keputusan (SK) Direksi

BI No 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger,

Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum; kedua SK Direksi BI No 31/147/KEP/DIR tanggal

12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif; dan ketiga Peraturan Bank Indonesia

(PBI) No 2/l/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

(fit and propper test) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No 5/25/PBI/2003 tanggal 10

Namun semua kebijakan dan peraturan di atas, menjadi tidak berdaya karena BI tidak

menerapkan secara konsisten di lapangan, khususnya saat menangani kasus merger ke-3 bank

di atas. Contoh persyaratan administratif mengenai laporan keuangan harus 3 (tiga) tahun,

tapi hanya dipenuhi 2 (dua) tahun dapat diterima oleh BI. Hal lainnya, Pemegang Saham

Pengendali (PSP) Chinkara yaitu RAR ternyata tidak lulus fit and proper test, namun BI tetap

menyetujui proses merger. Dan semua ini atas nama penyelamatan Bank.

Di sisi lainnya, kondisi Bank CIC dan Bank Pikko (sebelum merger) sudah memiliki

masalah seperti: Surat-Surat Berharga (SSB) yang memiliki risiko tinggi, likuiditas

dan permodalan. Proses penggabungan (merger) ini ternyata hanya mampu bertahan

sesaat. Potensi permasalahan sebenarnya, khususnya pasca merger luput dari perhatian

dan pengawasan BI. Dan semua permasalahan ini ‘meletus’ pada 30 Oktober 2008, BC

mengajukan permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada BI. Dan sejak

saat inilah, peranan BI sebagai pengawas Bank diuji.

Seharusnya dengan semua Undang-Undang, kebijakan dan peraturan yang ada, BI

dapat mencabut izin usaha BC sebagaimana tertulis dalam Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan

No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Pencabutan

izin usaha (penutupan bank) merupakan alternatif terakhir yang hanya akan dilakukan apabila

solusi penyelamatan tidak berhasil.

Dan sejarah mencatat bahwa BI akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan BC.

Tujuan penyelamatan ini agar BC tidak menjadi bank yang gagal (Kompas tanggal 6 Juli

2012, lihat: Pesan Boediono untuk Siapa?). Dan ironisnya, Bank Indonesia menilai bahwa

alasan penyelamatan BC ini adalah karena amanat Undang-Undang!

Langkah awal penyelamatan BC adalah dengan mengubah semua kebijakan yang

terkait penyelamatan suatu Bank. Dan pada akhirnya penyelamatan ini berujung dengan

dikeluarkannya bailout Rp 6,7 triliun. Selesaikah kasus BC ini ? Jawabnya: tidak.

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS), maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penyerahan

ke LPS, maka LPS harus menjual seluruh saham BC (sekarang Bank Mutiara). Dengan

kata lain, sejak BC diserahkan ke LPS tahun 2008, maka batas akhir 5 (lima) tahun tersebut

adalah tahun 2013. Kita tunggu hasilnya, apakah LPS mampu menjual seluruh saham BC dan

mengembalikan dana bailout Rp 6,7 triliun, ataukah tidak.

Lalu apa hubungannya dengan pernyataan Gubernur BI bahwa ada lebih dari 10 Bank

yang tak sehat di atas? Melihat mekanisme penyelamatan BC oleh otoritas Bank Sentral,

maka tidak tertutup kemungkinan cara serupa juga akan dilakukan oleh BI terhadap lebih dari

10 Bank tak sehat ini.

Dan mengingat tahun 2014, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, maka hal

yang perlu diperhatikan adalah proses pengawasan Bank yang dilakukan oleh BI dari tahun

2012 – 2013 sebelum diserahkan ke OJK: sampai dimana proses pengawasan terhadap lebih

dari 10 Bank tak sehat ini dan tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan BI.

Apabila dilihat dari waktu kejadiannya, maka kondisi BC dan lebih dari 10 Bank tak

sehat ini memiliki kesamaan. Kasus BC diawali dari proses merger 3 (tiga) bank yang tak

sehat dan Bank hasil merger (BC) ini ‘meledak’ pada tahun 2008, yaitu menjelang Pemilihan

Saat ini, sudah ada lebih dari 10 bank yang tak sehat dan oleh BI, Bank-bank ini

didorong untuk merger atau konsolidasi. Apakah lebih dari 10 bank ini akan ber-konsolidasi

sesuai saran BI? Jika muncul Bank hasil konsolidasi, maka semoga pada tahun 2013, Bank

hasil konsolidasi ini tidak meledak. Karena jika meledak, maka kondisi ini juga terjadi

menjelang pemilu, yaitu pemilu 2014. Apakah ini suatu kebetulan ? Jika ini terjadi, maka kita

hanya bisa mengucapkan: “Selamat Datang Century Jilid 2”. We’ll see.

Franky Ariyadi

Observer Indonesia

Posted By OBSERVER INDONESIA23.20

0

Continue Reading

Jangan Biarkan Penjahat HAM Jadi Pemimpin

Jangan Biarkan Penjahat HAM Jadi Pemimpin

Direktur Eksekutif Indonesia'S NGO Coalition for Internasional Human Rights Advocay (HRWG) Indonesia, Rafendi Djamin mengingatkan, adalah persoalan besar jika capres yang diduga terlibat pelaggaran HAM berat memenangkan pilpres mendatang.

“Negara akan disibukkan oleh sejumlah kegiatan internasional, hanya untuk meluruskan atau mengklarifikasi hal tersebut,” kata Rafendi kepada Observer Indonesia, Rabu (4/6).

Rafendi menyatakan, HRWG Indonesia merupakan koalisi yang fokus dalam advokasinya, wajib memastikan International Human Right Standard dilaksanakan dalam tingkat nasional, seperti menghapus diskriminasi rasial, kekerasan pada perempuan dan anak.

Di dalam konteks itulah, sambungnya, jika terjadi tindak pidana kejahatan HAM berat, seperti kejahatan kemanusiaan, agresi, genosida, adalah komitmen institusi HRWG Indonesia untuk memastikan bahwa pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

“Prinsipnya, tidak ada tempat yang aman bagi pelaku kejahatan HAM berat, atau tidak ada tempat bagi pelaku untuk melarikan diri,” tegasnya.

Rafendi menjelaskan, dalam konstek sekarang, Indonesia telah memiliki Komnas HAM. Lembaga negara yang diberikan mandat, wewenang oleh undang-undang untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat, Diketahui, seringkali seringkali terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang sudah didokumentasikan, diinvestigasi oleh aparat penegak hukum Indonesia.

Saat ini, ada salah satu calon presiden yang akan bertarung untuk menduduki kursi RI-1, diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat kemanusiaan. “Ada peristiwa Mei, Trisakti, Wasior di Papua, yang semuanya masih belum mendapat proses keadilan,” ujar Rafendi.

Padahal, lanjutnya, ada tahapan kasus pelanggaran HAM berat yang proses penyelidikannya sudah lengkap dilakukan Komnas HAM.Termasuk memanggil Prabowo untuk dikonfirmasi terkait 13 aktivis reformasi yang hilang. Namun Prabowo tidak mau hadir. Meskipun Prabowo tidak mau hadir, proses hukumnya tidak berhenti.

Menurut Rafendi, Komnas HAM telah memberikan bukti-bukti adanya dugaan pelanggaran HAM Prabowo ke kejaksaan. Selanjutnya, kejaksaan menyatakan telah cukup bukti lalu menyerahkan ke DPR pada 2009. Kemudian, dibentuklah Pansus oleh DPR. Hasilnya usulan kepada presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc.

“Dari fakta-fakta tersebut, kami menilai bahwa kejahatan HAM yang diduga dilakukan Prabowo terkait hilangnya 13 aktivis, sudah lengkap,” tegas Rafendi

Rafendi menyayangkan, setelah lima tahun berlalu, pengadilan HAM ad hoc belum juga terbentuk. Padahal, lanjut Rafendi, kalau sudah terbentuk, maka tersangka dan saksi-saksinya sudah bisa disidangkan. Termasuk akan melibatkan Prabowo sebagai saksi, dan Safri Samsudin juga akan dipanggil menjadi saksi. Ini yang menjadi kendala, karena presiden belum membentuk pengadilan HAM ad hoc.

Rafendi melanjutkan, jika pada saat itu pengadilan HAM ad hoc terbentuk, tentunya bisa menguntungkan Prabowo, apalagi dia berambisi jadi presiden.

“Dia bisa mengklarifikasi. Tapi hingga sekarang belum juga terbentuk pengadilan HAM ad hoc. Akibatnya banyak pihak yang mempertanyakan tentang pelanggaran HAM tersebut kepada Prabowo,” sebut Rafendi.

Prabowo memang pernah melontarkan keinginan klarifikasi tentang HAM tersebut. Tetapi salah alamat, bukannya ke Komnas HAM atau Kejaksaan Agung, tetapi malah ke Pepabri yang merupakan pensiunan dari anggota TNI.

“Harusnya Prabowo melakukan klarifikasi ke komnas HAM. Tetapi ini tidak dilakukan. Ini yang membuat kami selaku organisasi HAM memunyai problem yang sangat besar, seorang calon presiden yang akan memegang jabatan publik. Padahal jabatan camat saja bisa kami pertanyakan apalagi jabatan publik presiden, mewakili seluruh rakyat Indonesia,” kata Rafendi.

Rafendi mengaku khawatir Prabowo nantinya menghapus keberadaan Komnas HAM jika terpilih menjadi presiden.

"Jadi menurut kami, Prabowo belum layak untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden," ujarnya.

Rafendi menyayangkan seorang capres cukup menyertakan surat kelakuan baik dari kepolisian sebagai syarat tidak terlibat perbuatan tercela dan korupsi.

"Saya kembali mengingatkan, kalau Prabowo terpilih jadi presiden, dia bisa seperti Presiden Kenya, yang terlibat pelanggaran HAM sebelum jadi presiden, namun akan terus dimintai klarifikasi terkait kasus HAM tersebut. Tentunya ini akan meropotkan,” tandasnya. (ren)

Posted By OBSERVER INDONESIA10.29

0

Continue Reading

Ramping Vs Gemuk

 

Ramping Vs Gemuk

Pertarungan Si Ramping dan Si Gemuk. Itulah istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan duel memperebutkan kursi RI-1 antara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

===========lead===========
Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat, koalisi gemuk akan menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, karena akan terjadi banyak konflik kepentingan.

“Problem koalisi gemuk akan lamban dalam mengambil keputusan. Sulit untuk membangun kabinet profesional dan cenderung akan terjadi konflik internal demi kepentingan di dalamnya,” jelas Ray kepada Obeserver Indonesia, Rabu (21/5) di Jakarta.

Disebutkan Ray, koalisi dengan banyak partai cenderung memperjuangkan kepentingan-kepentingan partai ketimbang kepentingan bangsa.
“Kepentingan bangsa justru tereduksi oleh kepentingan partai. Bagi kelas menengah, komposisi seperti ini tidak menarik, karena akan membentuk posisi koalisi yang sama dengan era kepemimpinan SBY,” kata Ray.
Sebaliknya, koalisi ramping menurut Ray, lebih efisien dan efektif dalam mengambil keputusan. Serta harapan untuk membangun kabinet profesional lebih mudah terwujud.
“Untuk koalisi ramping ini, untuk kelas menengah ke atas tercerahkan. Karena harapan terbentuknya kabinet profesional lebih mudah tercipta. Karena dengan kepentingan sedikit, negosiasinya akan lebih mudah,” ujar Ray.

Hanya saja, Ray juga menjelaskan, koalisi ramping akan menghadapi kendala sesudah menang, karena akan menghadapi kabinet yang kecenderungan tidak sejalan dengan legislatif.

Sementara itu, Direktur Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jerrie Semampouw menjelaskan, koalisi yang ada saat ini tidak menggambarkan komposisi masyarakat dalam memilih presiden.
“Ini bukan koalisi partai secara keseluruhan hingga di lapisan bawah. Tetapi ini adalah koalisi para elit partai saja,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa di koalisi gemuk ada Partai Golkar dan PPP yang pendukungnya terpecah dalam menentukan capres yang akan dipilihnya. Kemenangan capres dalam pemilihan presiden mendatang tidak dipengaruhi oleh koalisi ramping atau gemuk. Tetapi akan dipengaruhi oleh figur dari kandidat presiden yang diusung.
“Rakyat sekarang sudah cerdas. Jadi faktor kemenangan justru berada di figur capres dan cawapresnya. Siapa yang karakternya lebih disukai rakyat, itu yang akan dipilih rakyat. Bukan siapa capres dengan dukungan partai yang banyak ,” kata Jerrie.
Ia juga membenarkan koalisi gemuk akan menghadapi kendala dalam mengambil keputusan. “Dalam koalisi gemuk perolehan suaranya tidak terlalu jauh berbeda, hampir sama, partai perolehan menengah. Jika capres mereka menang, kecenderungannya mereka akan mendorong kepentingan mereka masing-masing, karena merasa di posisi dan keterlibatan yang sama,” ujar Jerrie.
Dari analisa kedua pengamat politik ini, Jerrie maupun Ray, dalam mewujudkan tujuan bangsa akan lebih sulit dilakukan oleh koalisi gemuk ketimbang koalisi ramping. Hanya saja ketika menang, koalisi ramping bakal kesulitan menghadapi parlemen.
“Tetapi soal koalisi, saya yakin ini tidak permanen. Karena setelah nanti diketahui siapa pemenangnya, partai akan membentuk koalisi baru di parlemen. Realitas politik Indonesia saat ini masih seperti ini,” kata Jerrie.

Dalam pidato politik ketika mendeklarasikan Jusuf Kalla sebagai cawapres, di pelataran Gedung Joeang 45, Senin (19/5), Jokowi dengan mantap dan singkat menyampaikan, dengan dukungan rakyat mereka mampu membawa gerakan perubahan di Indonesia. Jokowi mengatakan, JK adalah sosok pekerja keras dan sudah terbiasa menghadapi persoalan bangsa. Jokowi menilai JK mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. "Kita mempunyai keyakinan, kami berdua akan membawa gerakan perubahan di negara yang kita cintai ini," tegas Jokowi.

Jokowi menjelaskan, bangsa Indonesia mempunyai masalah-masalah yang besar sehingga perlu penanganan kerja keras siang malam. “Saya melihat JK berada pada kandidat yang terbiasa kerja keras, siang dan malam. Saya melihat hal tersebut ada pada Bapak Drs Haji Jusuf Kalla," ungkapnya.

Usai deklarasi, Jokowi dan Jusuf Kalla langsung menyambangi gedung KPU dengan mengunakan sepeda ontel guna mendaftar sebagai capres dan cawapres.

Di hari yang sama pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa juga mendeklarasikan diri sebagai capres-cawapres, di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Dalam pidatonya Prabowo mengungkap, Partai golkar merupakan king maker yang menjadi penentu masa depan Indonesia


"Hari ini kita mendapat dorongan semangat kekuatan besar di tengah-tengah kita. Kita menjadi kekuatan besar untuk menyelamatkan masa depan RI," kata Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan proses negosiasi dengan parpol koalisi yang mau mendukungnya maju sebagai capres yang berpasangan dengan Hatta Rajasa untuk bersaing dengan Jokowi-JK sangat melelahkan.

"Saya mantan prajurit mengakui kali ini lebih melelahkan. Jadi semua pengalaman saya di tentara belum apa-apa menghadapi politik di Indonesia," ujarnya seraya mengungkapkan sikap partai koalisi agar mau berjiwa besar untuk mengalah. “Ada satu hal yang saya belajar. Saya bisa melihat, bergaul, berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin terbaik bangsa Indonesia. Dari tokoh dan pemimpin partai yang saya hadapi, saya melihat kesungguhan itikad dan keinginan mereka berbuat terbaik untuk Indonesia. Karena itu penciptaan koalisi ini walaupun liku-liku tetapi lancar," tambahnya. (Jef, Ren)

Posted By OBSERVER INDONESIA11.54

0

Continue Reading

Ali Wongso: Tidak Ada Keterlibatan Golkar

Ali Wongso: Tidak Ada Keterlibatan Golkar

Politisi Partai Golkar Ali Wongso menegaskan, Jusuf Kalla terpilih sebagai pendamping Joko Widodo di Pilpres 2014 berdasarkan pertimbangan individu, bukan partai.

“Memang benar Kalla adalah kader Partai Golkar. Tetapi ia dipilih oleh Jokowi sebagai individu dan bersifat independen. Tidak ada keterlibatan Golkar secara institusi disitu,” jelas Ali.
Menurutnya, berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pilihan capres sudah dijatuhkan kepada Aburizal Bakrie (ARB) dan hal itu bersifat insitusi, soal ke mana Partai Golkar itu merupakan kewenangan ARB sebagai Ketua Umum Partai.

Ali juga menjelaskan bahwa kendati lewat kebijakan Ketua Umum Partai Golkar telah memutuskan untuk mendukung Prabowo - Hatta, tetapi institusi tidak dapat melarang individu kader untuk menentukan ke mana pilihannya. Apalagi ARB tidak maju sebagai capres, karena berdasarkan ketentuan rapimnas, ARB diberi mandate sebagai capres atau cawapres, dan diberi wewenang menentukan koalisi.

Ali juga menjelaskan alasan Kalla dipilih sebagai cawapres Jokowi. “Ada beberapa alasan menurut saya. Pertama aceptabilitas dan elektabilitas JK, Kedua ia berpengalaman sebagai wakil presiden dan ketiga, secara pribadi track recordnya baik,” tandas Ali. (Jef)

Posted By OBSERVER INDONESIA11.52

0

Continue Reading

Komnas HAM Panggil Ulang Kivlan Zen

Komnas HAM Panggil Ulang Kivlan Zen

Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen bakal kembali dipanggil Komnas HAM guna dimintai keterangan atas kasus hilangnya 13 aktivis dalam kerusuhan 1998.

Pemanggilan ini merupakan yang ketiga untuk Kivlan. Sebelumnya, mantan Kepala Staf Kostrad ini sudah menerima dua kali surat pemanggilan.

Agenda pemanggilan ini diungkapkan ini disampaikan Ketua tim pemantauan dan penyelidikan pengungkapan peristiwa 13 aktivis 1997-1998 yang masih dinyatakan hilang, Otto Nur Abdulah.

"Kami mungkin dalam minggu ini akan melakukan pemanggilan yang ketiga kalinya kepada beliau (Kivlan). Kami terus akan berkoordianasi dengan kuasa hukum Kivlan agar bersedia hadir. Kita akan berusaha terus menggunakan cara Indonesia," sebut Otto dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/6).

Untuk diketahui, Kivlan Zen kontan menjadi sorotan publik setelah membeberkan pengakuan di salah satu stasiun televisi menyangkut kisah kejahatan kemanusian menjelang reformasi. Kivlan mengaku mengetahui peristiwa hilangnya Wiji Thukul dkk pada kerusuhan 1998.

Pengakuan itu menyulut reaksi positif Komnas HAM dan kejaksaan. Dua lembaga itu lalu memanggil Kivlan Zen. Mereka menganggap pengakuan Kivlan sebagai bukti baru untuk pengungkapan kasus hilangnya para aktivis.

Kivlan mengaku tahu di mana 13 aktivis itu ‘dihilangkan’. Untuk diketahui, Kivlan menjabat sebagai Kakostrad pada 1998 atau saat Pangkostrad dijabat Letjen Prabowo Subianto . “Yang menculik dan hilang, tempatnya saya tahu di mana, ditembak, dibuang,” tegas Kivlan. Tapi dia menegaskan, Prabowo tidak bersalah dalam peristiwa tersebut.

Bahkan, Kivlan mengatakan, jika nanti disusun sebuah panitia untuk menyelidiki lagi kasus penghilangan 13 aktivis itu, dia bersedia bersaksi. “Kalau nanti disusun nanti suatu panitia, saya akan berbicara ke mana ke-13 orang itu hilangnya, dan di mana dibuangnya,” tegas Kivlan.

Seperti diketahui, dalam pergolakan 1998 masih ada 13 aktivis yang hilang hingga kini. Mereka adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser.

Prabowo Subianto Dinyatakan Bersalah
Meski Kivlan Zain mengatakan Prabowo Subianto tidak bersalah tetapi para petinggi militer saat itu menyatakan Prabowo Subianto bersalah. Hal itu tercatat dalam dokumentasi wikipedia.org. Berikut ini adalah tuturan tentang penculikan aktivis 1997/1998 versi wikipedia.org.

Disebutkan di sana, penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei. Pada bulan Mei 1998, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul.

Selama periode 1997/1998, KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.
Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa.

Kesimpulan Komnas HAM

Kasus ini diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasar UU No 26/2000 Tentang Pengadilan HAM dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada 2006. Tim penyelidik Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa ini bekerja sejak 1 Oktober 2005 hingga 30 Oktober 2006.

Adapun jumlah korban atas penghilangan orang tersebut adalah 1 orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, 23 orang dihilangkan secara paksa, dan 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya secara sewenang-wenang.

Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua Komnas HAM pada 2006) meminta agar hasil penyelidikan yang didapat dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung untuk membentuk tim penyidik, karena telah didapat bukti permulaan yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sementara itu, asisten tim ad hoc penyidik peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, Lamria, menyatakan ada beberapa orang dari 13 aktivis yang masih dinyatakan hilang tersebut diketahui pernah berada di Pos Komando Taktis (Poskotis) Kopassus yang terletak di Cijantung, Jakarta.

Komnas HAM menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa selama 1997-1998. Kesimpulan ini didasarkan penyelidikan dan kesaksian 58 korban dan warga masyarakat, 18 anggota dan purnawirawan Polri, serta seorang purnawirawan TNI.

Pada 22 Desember 2006 Komnas HAM meminta DPR agar mendesak Presiden mengerahkan dan memobilisasi semua aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan. Ketua DPR Agung Laksono pada 7 Februari 2007 juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan temuan Komnas HAM untuk menuntaskan kasus penculikan 13 aktivis. (fry)

Rekomendasi Pansus Orang Hilang (Boks)
Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc;

Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak–pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM (sic) masih dinyatakan hilang;

Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang;

Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia. (fry)

Posted By OBSERVER INDONESIA11.45

0

Continue Reading

Debirokrasi Partai Gagalkan Pertemuan Jokowi-Publik

Debirokrasi Partai Gagalkan Pertemuan Jokowi-Publik

Sebuah standar tak tertulis telah menghalangi agenda pertemuan Joko Widodo (Jokowi). Aturan-aturan ini konon dibakukan oleh partai yang mengusung pencapresan Jokowi. Padahal, debirokrasi partai ini justru kontraproduktif dengan agenda pemenangan di Pilpres 2014.

Baru-baru ini, Jokowi telah membuat kecewa ribuan pelajar Ibu Kota. Mereka adalah peserta Lomba Gerak Jalan Tingkat SLTA se-DKI Jakarta, di Monumen Nasional, Kamis (29/05). Jokowi diagendakan hadir untuk membuka lomba. Namun, agenda tersebut batal. Para pelajar pun kecewa ketika mereka tahu figur idolanya itu tidak dapat hadir.

“Saya menyampaikan rasa maaf Pak Gubernur, karena beliau tidak dapat menghadiri acara ini. Karena berhalangan dengan tugas lain,” kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Fatahilah yang menggantikan Gubernur DKI dalam sambutannya.

Mendengar pernyataan itu, para pelajar berteriak “wuuuu” tanda kecewa. Mereka seakan tidak rela gagal bertemu dengan Jokowi yang mereka tahu merupakan capres yang akan maju dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang.

Menurut sumber, ketidakhadiran Jokowi lantaran partai pengusung menilai moment tersebut ‘kurang penting’ dan tidak terorganisir dengan baik. Alhasil, jadwal Jokowi digeser ke luar kota, guna menghadiri deklarasi dukungan pencapresannya. Padahal, Jokowi bisa saja menyempatkan diri hadir. Sebab, acara pembukaannya pagi, sekitar pukul 06.00 WIB.

Pertandingan gerak jalan ini diikuti oleh 150 sekolah di DKI Jakarta. Peserta terdiri dari 290 regu masing-masing 16 orang. Kegiatan juga diisi dengan sejumlah pentas seni, sehingga lapangan di Monas menjadi ramai, dipadati warga.

Sekitar 3 ribu pelajar dari tingkat SLTA turut meramaikan panggung pentas seni yang digelar usai lomba gerak jalan. Namun tampak wajah para siswa kurang bersemangat, karena Jokowi, idola mereka tidak bisa hadir.

“Saya mau ketemu dan salaman dengan beliau, tetapi dia gak datang. Jadi saya kecewa,” kata Iwan, seorang siswa SMK di Jakarta.

Hal yang sama diungkapkan oleh Rudi pelajar SMK 46. “Ya enggak enak juga sih gubernurnya tidak datang,” katanya.

Ketua Panitia Bagas menjelaskan, dirinya bersama rekan-rekan Ikatan Alumni Peduli Pelajar Jakarta melakukan persiapan untuk menggelar kegiatan Lomba Gerak Jalan ini selama satu bulan. “Sayangnya Pak Jokowi tidak hadir,” imbuh Bagas.

Bagas menjelaskan, piala lomba ini rencannya akan diberikan langsung oleh Gubernur Jokowi kepada pemenangnya. “Seperti itu diumumkan kepada pelajar, sehingga mereka sangat antusias,” kata Bagas.

Sayang rencana yang telah disusun secara matang tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik. Sehingga menurut Bagas, panitia rencananya akan memberikan piala tersebut di Balai Kota dan diserahkan oleh Gubernur. Berbeda dari rencana semula piala akan diserahkan di lokasi kepada pemenangnya.

Tertawan

Pengamat politik sekaligus mantan Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional, Ricky Sitorus berpendapat, sebagai capres dan cawapres, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) saat ini memang dipadati sejumlah jadwal dalam rangka pemenangan pilpres mendatang. Namun, Ricky tak setuju situasi ini telah membuat Jokowi-JK tertawan partai pengusungnya.

“Sebenarnya cukup banyak interaksi yang dilakukan oleh Jokowi di luar dari komunitas partai. Bahwa cakupannya sekarang lebih luas, mungkin begitu. Tetapi jika tertawan tidak. Ia tidak berubah dan kita lihat ia banyak mengunjungi relawan-relawan bahkan tidak menggunakan bendera partai,” jelas Ricky.

Ia menambahkan, tidak benar juga partai-partai tidak bekerja untuk pemenangan Jokowi-JK. “Kita tahu bagaimana PKB menyatakan siap mendukung Jokowi-JK. Begitu juga Nasdem mau pun PDI Perjuangan. Jadi tidak benar Jokowi terkungkung gerakannya oleh partai,” tandas Ricky. jef

Posted By OBSERVER INDONESIA11.43

0

Continue Reading

Kalah Sebelum Perang

Kalah Sebelum Perang

Prabowo Subianto tampak gugup saat berpidato di acara deklarasi pemilu damai dan berintegritas, Selasa (3/6). Suaranya bergetar dan tangannya bolak-balik memegang mik.

"Apabila rakyat memberikan mandat kepada Jokowi, saya terima," katanya dengan raut muka pucat.

Akibat sikap Prabowo ini, sejumlah komentar pun bermunculan di situs jejaring sosial. Bahkan ada yang menyebut sikap Prabowo seperti seorang yang kalah sebelum berperang.

Hal ini ditanggapi oleh Koordinator TEPI Jerrie Semampouw. Dia mengakui ada pendapat masyarakat yang menyebut Prabowo seperti pecundang atau kalah sebelum bertanding. Tetapi dia meluruskan pandangan tersebut.

“Ini dalam konteks pilpres artinya siap menang, siap kalah. Bukan kalah sebelum bertanding,” jelas Jerrie via seluler kepada Observer Indonesia, Rabu (4/6) siang.

Dia juga menjelaskan bahwa pernyataan mengalah dari kedua kontestan jelas tidak ada. "Sebelum bertanding dalam pilpres nantinya, saya rasa kontestan tidak akan mengakui itu," tegas Jerrie.

Terkait pernyataan adanya black campaign, intimidasi dan kekerasan yang diungkapkan oleh capres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jerrie menyampaikan itu menjadi kekhawatiran rakyat Indonesia.

"Selama ini ada isu akan ada huru-hara dan lainnya pasca-pilpres dan lainnya, justru ini sangat mengawatirkan. Dan saya melihat ini menjadi kekhawatiran kedua belah pihak," sebut Jerrie

"Apalagi karakter politik kita ada perbedaan antara masyarakat di bawah dengan elit yang didukungnya," sambungnya.

Soal pernyataan Jokowi tentang intimidasi, Jerrie menganggap dalam konteks itu, kedua belah pihak mengalaminya. Walaupun skala besar kecilnya, Jokowi menjadi pihak yang banyak mengalami kampanye hitam, intimidasi maupun kekerasan.

"Tetapi yang saya tahu kedua belah pihak menjadi korban dan hal ini sulit diklarifikasi" kata Jerrie.

Sedangkan adanya kekerasan di Sleman Yogyakarta menurutnya tidak berhubungan dengan pencapresan. Karena di daerah ini sudah kerapkali terjadi kekerasan soal ibadah.

"Tidak ada hubungannya dengan seruan Amien Rais soal perang Badar," kata aktivis PGI itu.

Namun soal pembakaran posko relawan Jokowi di Jakarta Barat, dia mengatakan dalam hal ini yang menjadi korban adalah Jokowi - JK.

"Untuk itu aparat harus melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga hal-hal berupa kekerasan, intimidasi dan black campaign tidak mewarnai kampanye pilpres yang dapat saja membahayakan keamanan Indonesia," pungkasnya.

Secara keseluruhan acara deklarasi yang digelar di Hotel Bidakara tersebut berjalan sangat baik. Keduanya berkomitmen menjalankan kampanye damai untuk menjaga keamanan dan kedamaian NKRI. jef

Posted By OBSERVER INDONESIA05.24

0

Continue Reading

Prabowo: Dokternya Pernah Anak Buah Saya

 

Boks ---- warta sepekan

Prabowo: Dokternya Pernah Anak Buah Saya

Capres Prabowo Subianto nampak gagah usai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Dengan yakin dan mantan dia yakin lolos. Mantan menantu Presiden Soeharto ini pun menyebut dokter yang memeriksa pernah menjadi anak buahnya.

"Dokternya pernah jadi anak buah saya," kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di depan ruang medical check up RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Prabowo menjalani tes bersama pasangannya, Hatta Rajasa. Mereka menjalani 14 tes kesehatan. Prabowo mengaku takjub karena pemeriksaan kesehatan dilakukan sangat detail oleh tim dokter.

"Hanya dua orang tapi yang profesornya banyak. Semua lubang sudah diperiksa. Kita diperiksa rohani, kejiwaan, fisik. Semoga lolos semua," tutur Prabowo.

Dia lantas memuji kepiawaian para dokter yang menangani tes kesehatan tersebut. Prabowo mengaku sudah sering memeriksakan kesehatan dengan dokter di belahan dunia lainnya. Namun, tim dokter ini tak jauh beda dengan dokter di manca negara.

Hal yang sama diungkapkan Hatta Rajasa. Ia merasa seperti mendapat pemeriksaan kesehatan kelas dunia.

"Ini mencerminkan pelayanan kesehatan kepada rakyat Indonesia. Pendidikan dan kesehatan adalah pilar utama dalam membangun bangsa yang kuat dan mandiri," pungkas Hatta. (fry)

Posted By OBSERVER INDONESIA08.26

0

Continue Reading

Masyarakat Papua Inginkan Jokowi-JK

Masyarakat Papua Inginkan Jokowi-JK

Tokoh masyarakat Papua Ir Marthen Luther Lumadas Mc menegaskan, sebagian besar masyarakat berharap Presiden Indonesia yang terpilih di Pilpres 9 Juli mempunyai karakter yang tegas namun sederhana dan jauh dari kesan militer. Alasannya, sebagai besar masyarakat Papua trauma dengan militer.

Demikian disampaikan Marthen Luther yang juga mantan Sekda Provinsi Papua, kepada Observer Indonesia, di Jakarta, Rabu (4/6).

"Kami masih trauma, jika militer yang jadi presiden atau pemimpin di negeri ini. Jadi sebagian besar, masyakat Papua mendukung Jokowi sebagai presiden. Khususnya para orangtua yang mengalami kejadian di tahun 1962-1965. Termasuk kakak saya yang dipenjara karena sempat melawan pemerintah (militer) karena dianggap melawan aparat," kata Marthen Luther.
Marthen Luther menjelaskan, faktor trauma tersebut terjadi lantaran adanya tindakan yang terlalu keras yang dilakukan aparat kemananan terhadap masyarakat Papua, termasuk pengunaan senjata api untuk menyelesaikan persoalan dengan masyarakat Papua yang tinggal di pedalaman.

"Kami tidak mau terjadi lagi peristiwa yang mengenaskan terhadap orang-orang Papua. Di tahun 1963, 1969 dan sampai sekarang, masih terjadi penembakan-penembakan orang Papua di pedalaman," ungkapnya.

Dia juga menduga penembakan itu terjadi karena kurangnya pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang Papua yang masih kurang paham tentang eksistensi Indonesia ini.

"Seharusnya penguasa atau militer bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat Papua yang tidak sepenuhnya paham tentang keberadaan pemerintah Indonesia," ujarnya

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Sorong tahun 1993-2003 ini menjelaskan, karena faktor trauma tersebut, sebagian besar masyarakat Papua berharap pasangan Jokowi-Kalla terpilih menjadi presiden, memerintah di Indonesia untuk lima tahun ke depan.

"Kami melihat sifat dan penampilan dari Bapak Jokowi lebih mendekati sifat dan karakter orang-orang Papua. Dari tingkat kesederhanaan, pembawaan, beliau lebih mendekati orang-orang Papua. Demikian pula dengan wakilnya, Jusuf Kalla. Dilihat dari kepimpinan saat menjabat wakil presiden di era SBY, wakil presiden banyak melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat luas melalui media massa dan juga turun langsung ke masyarakat Papua," bebernya.

Lebih lanjut lagi, kata Marthen, sosok Jusuf Kalla juga merupakan pemimpin yang pernah mendukung adanya pembangunan di daerah Papua.

"Untuk itu kami lebih cenderung ke mendukung pasangan Jokowi-JK. Saya berbicara sebagai mantan Sekda dan tokoh masyarakat Papua," tegas Marthen.

Marthen juga mengatakan calon presiden Jokowi juga merupakan pemimpin yang sederhana dan sangat dekat dengan masyarakat miskin.

"Jokowi pernah datang ke Sorong, Papua, dia datang ke pasar tanpa pengawalan. Masyarakat di sana sangat senang melihat kesederhanan Jokowi," jelasnya.

Sementara terkait capres Prabowo, Marthen mengungkapkan masyarakat Papua meragukan sosok dan ide-ide yang akan diusung Prabowo.

"Prabowo merupakan mantan militer yang cenderung akan menerapkan strategi-strategi militer. Kami melihat ada ketidaknyamanan masyarakat Papua jika Prabowo berkuasa. Termasuk kekhawatiran masalah HAM bagi masyarakat Papua," ucap Marthen.

Ayah enam orang anak ini juga menilai karakter militer sangat keras dan cenderung akan menimbulkan konflik-konflik terhadap masyarakat Papua. Karakter orang Papua juga sangat keras, tetapi jika masyarakat Papua, diberlakukan dengan baik, masyarakat Papua juga bisa bersikap baik.

"Karena itu jika melihat hal-hal tersebut, kami agak ragu dengan Prabowo. Kami tidak mau terjadi lagi peristiwa yang mengenaskan terhadap orang-orang Papua. Ditahun 1963, 1969 dan sampai sekarang masih terjadi penembakan-penembakan dipedalaman," jelas Marthen.

Mantan Sekda devenitif provinsi Papau Barat yang baru saja pensiun ini menduga penembakan itu terjadi karena kurangnya pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang Papua yang masih kurang paham tentang eksistensi Indonesia ini.

Untuk itu, dia berharap masyarakat Papua bisa memilih Jokowi sebagai presiden mendatang. Jika Jokowi terpilih jadi presiden,
Jokowi diyakini bisa memberikan kesejahateraan melalui sumber daya manusia, membangun sekolah-sekolah dengan model yang sesuai dengan masyarakat Papua dan Indonesia. Serta membangun rumah sakit-rumah sakit di Kota Papua. Orang-orang Papua, kata dia, jika sakit jarang yang dibawa ke rumah sakit. Karena di kota-kota jarang terdapat rumah sakit. Apalagi karena banyak orang Papua yang kurang mampu (miskin).

"Untuk itu, kami berharap, Jokowi akan membangun rumah sakit-sakit di Papua. Saya merasakan sejak 1965-an, tidak merasakan adanya pelayanan kesehatan yang memadai. Masyarakat Papua memang banyak yang miskin. Bagaimana bisa membawa anak-anaknya atau keluarganya berobat ke Jakarta atau Makassar. Memang ada rumah sakit di perkotaan, tetapi itu peninggalan Belanda,"pungkasnya. ren

Posted By OBSERVER INDONESIA12.30

0

Continue Reading

Golkar Pecah

 

Golkar Pecah

JAKARTA, OI – Memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang, berimbas kepada perpecahan di Partai Golkar. Keputusan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ditentang sejumlah kader

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan memilih bersebrangan dengan keputusan Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Menurut Luhut, sosok Joko Widodo (Jokowi) jauh lebih baik dari Prabowo. Lagi pula, hampir setengah kader Golkar, berdasarkan hasil survei, memilih Jokowi sebagai presiden. Angka ini diyakini Luhut akan bertambah lantaran Jokowi memilih Jusuf Kalla yang notabene kader Golkar, sebagai cawapres.

“Kalau saya lihat di hasil pemilu terakhir, hampir 42 persen orang Golkar memilih Jokowi. Mungkin kalau JK masuk, nanti lebih besar ya,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Luhut mengatakan, dia telah meminta izin kepada Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) atas pilihannya ini. Dia pun menegaskan masih sebagai kader Golkar. “Saya tetap di Golkar, tidak ada yang mengeluarkan saya, kecuali saya,” tegasnya.

Soal hubungannya dengan Ical, Luhut mengatakan tetap bersahabat meski berbeda pandangan politik.

Luhut lalu menuturkan apa yang dia ketahui soal Prabowo. Sesama tokoh militer, Luhut tahu betul latar belakang Prabowo. Dia juga mengaku telah mendapatkan dukungan dari jenderal purnawirawan senior terkait keputusannya ini.

Luhut sepakat, pemimpin Indonesia harus tegas. “Tegas itu tidak mesti mata melotot dan lempar-lempar handphone,” ujar Luhut.

Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pernah bekerja dalam kesatuan yang sama. Prabowo pernah menjadi wakil Luhut di Detasemen 81 Antiteror pada tahun 1983. Ketika itu Luhut berpangkat Mayor sementara Prabowo masih berpangkat kapten.

Luhut mengaku telah menyiapkan strategi pemenangan pasangan Jokowi-JK. Satu di antaranya melakukan operasi kegiatan pada media sosial.

“Kami akan bekerja, kami akan melakukan operasi kegiatan kegiatan dalam hal sosial media. Kemudian di bawah melakukan gerakan dengan GP Anshor dan relawan relawan yang kita konsolidasikan sehingga kegiatan efektif,” sebut Luhut.

Luhut mengatakan bahwa pihaknya juga memiliki strategi untuk mengantisipasi apabila terjadi kecurangan pada pilpres mendatang.

“Kami bersama Pak Fachrul membantu dengan networking yang kami miliki, networking kami jalan. Pertahanan yang baik adalah menyerang. Menyerang itu bentuknya ya antisipasi, banyak strategi, master saya kan bidang strategi juga,” urai Luhut.

Luhut mengatakan dirinya secara sukarela mendukug Jokowi tanpa meminta apapun, termasuk jabatan strategis.

Terpisah, anggota Dewan Pertimbangan Golkar Fahmi Idris mengaku kecewa dengan keputusan Ical mendukung pencapresan Prabowo-Hatta. Seharusnya, kata Fahmi, Golkar mendukung Jokowi-JK. Sebab, JK adalah kader Golkar.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar Poempida Hidayatulloh melontarkan hal senada. Poempida yang pernah menjabat Wakil Bendahara Golkar di era kepemimpinan JK, saat ini menjadi juru bicara matan Wapres RI.

Diketahui, Ical dijanjikan posisi menteri senior oleh Prabowo. Sementara dalam konstitusi Indonesia, seperti dikatakan pengamat politik LIPI Siti Juhro, tidak ada jabatan menteri senior, yang ada pejabat senior.

Prabowo menjanjikan posisi kunci di pemerintahan untuk Ical yang keberadaannya sedang dikaji dengan tim ahli hukumnya Prabowo.

"Soal posisi terhormat itu saya ingin dan saya minta Pak Aburizal Bakrie ikut dalam pemerintahan di dalam satu kabinet dengan jabatan kunci untuk membantu presiden dan wakil presiden di bidang pengendalian ekonomi dan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo, Senin (19/5/2014).

Menurut Prabowo, Ical punya kapasitas di bidang itu. Karena punya pengalaman panjang di bidang perekonomian. Ical pernah menjadi Menko Kesra, Menko Perekonomian, pernah memimpin Kadin 10 tahun selama dua periode. Prabowo memberikan bocoran, posisi penting tersebut kemungkinan diberi nama menteri utama.

"Saya ingin ada menteri senior, menteri utama yang akan bertindak secara profesional mempercepat pembangunan. Alhamdulillah Pak Aburizal Bakrie bersedia. Jadi dengan menteri utama saya merasa sangat terbantu dan saya menjadi sangat optimis," kata Prabowo. (fry)

Posted By OBSERVER INDONESIA04.47

0

Continue Reading

Rakyat Vs Kapitalis?

Rakyat Vs Kapitalis?

 

Rakyat tersenyum bahagia melihat Joko Widodo dengan keramahan dan kesederhanaannya. Sementara banyak orang yang terperangah dengan kemewahan yang ditampilkan Prabowo Subianto, bak potret pengagum kapitalis.

Bukan cuma satu atau dua kali masyarakat disuguhi pemandangan mewah Prabowo Subianto. Capres yang diusung poros Partai Gerindra ini selalu tampil dengan simbol-simbol kapitalis. Turun dari helikopter, mobil Lexus seharga miliaran rupiah dan kuda super yang nilainya serupa, sudah menjadi bagian dalam kesehariannya.

Pengamat politik dari Habibie Center,  Bawono Kumoro, pernah mengkritik Prabowo. Dia menasehati Prabowo untuk mengurangi memperlihatkan gaya hidup mewah.

"Berbagai hasil survei memperlihatkan masyarakat lebih memilih pemimpin dengan karakter sederhana. Dukungan terhadap Prabowo dikhawatirkan akan menurun karena sering memperlihatkan gaya hidup mewah," kata Bawono Kumoro di Jakarta, awal pekan.

Menurut Bawono Kumoro,  wajar Prabowo memperlihatkan kemewahan bahkan saat berinteraksi dengan publik. Sebab, dia berasal dari keluarga mapan. Tapi, sambungnya, saat ini publik lebih menyukai figur pemimpin yang sederhana. 

Prabowo yang berlatar belakang militer, memang selalu berusaha tampil gagah, menghormat ke kanan-kiri dan mengangkat tangan seraya melambai, meski kadang terlihat seperti gaya menghormat pemimpin NAZI, Adolf Hitler. 

Tentu sebagian orang berdecak kagum dengan sosok kesempurnaan Prabowo. Pria cerdas, tampan, gagah, plus harta yang melimpah. Harus diakui, Prabowo merupakan figur idaman kaum hawa. Apalagi dia kini tidak memiliki pendamping hidup setelah pernikahannya dengan anak keempat Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi, kandas.

Perlu diketahui, Prabowo memperoleh pangkat bintang tiga (letnan jenderal) di usia 46 tahun. Sebuah karier militer yang fantastis. Sayang, prestasi itu terdegradasi lantaran sanksi pemecatan dari militer menyusul dugaan keterlibatan dalam kasus kejahatan kemanusiaan, yakni penculikan 13 aktivis reformasi.

Saat datang ke kantor KPU Pusat guna mengambil nomor urut Pilpres 2014, Prabowo dan pasangannya, Hatta Rajasa, datang dengan kendaraan mewah, termasuk iring-iringannya. Mereka pertontonkan kemewahan dan kegagahan. Publik terperangah, berdecak, ada pula yang terlihat segan, bahkan gentar.

Tatapan ‘ngeri’ publik ke Prabowo adalah wajar. Sebab, yang ada di hadapan mereka memperlihatkan suasana kemiliteran. Militer di negeri ini bagaimanapun telah memberikan berbagai sugesti terhadap alam bawah sadar rakyat. 

Bukan isapan jempol bila berhadapan langsung dengan para petinggi militer, ada rasa segan, hormat bahkan takut-takut, dan itu adalah hal yang wajar mengingat sejarah militer kita telah memberikan ‘trauma’ yang berkepanjangan. Apalagi mengingat kasus-kasus yang terkait dengan masa lalu Prabowo. Maka wajar saja tidak ada kesan hangat, tulus, penuh senyum dan tawa dari masyarakat yang menyaksikan kehadiran Prabowo-Hatta. Trauma masa lalu!

Sebaliknya, rakyat tampak ceria, riang, dan penuh kehangatan saat Joko Widodo (Jokowi) tiba. Capres yang diusung poros PDIP ini juga ke kantor KPU Pusat saat itu untuk mengambil nomor urut Pilpres 2014.

Jokowi dan pasangannya, Jusuf Kalla (JK), tampil sangat natural, sederhana. Gaya itu memang keseharian Jokowi, kemeja lengan panjang digulung dengan bagian bawah yang dibiarkan keluar. Tidak ada kesan mewah secuilpun, sungguh merakyat. Apalagi dia datang dengan menumpang bajaj. 

Wajah-wajah rakyat yang berjumpa dengan Jokowi tampak tersenyum bahkan tertawa gembira. Latar belakang Jokowi yang sipil atau rakyat biasa itu membuat publik merasa nyaman. Terlebih Jokowi memang secara konsisten selama ini, sejak dari Solo, selalu berjalan kaki keluar masuk kampung-kampung rakyat, lewat langsung di depan pintu-pintu rumahnya warga. Ekspresi wajah rakyat saat bertemu dan berhadapan dengan Jokowi tanpa beban, tak ada trauma sebagaimana trauma rakyat kepada militer di negera ini. 

Memang penampilan dua sosok itu ibarat langit dan bumi. Jokowi adalah kita, rakyat sebagaimana adanya. Kesederhanaan, keramahan, kenyataan, dan harapan. Bukan mimpi, imajinasi, ambisi, atau obsesi penjunjung kapitalis. 

Semua ini bisa menjadi bahan pertimbangan realistis bagi rakyat. Jokowi dan Prabowo kini bertarung menuju kursi RI-1. Rakyat yang memutuskan kepada siapa harapan hidup selaras dan harmoni bisa digantungkan.

Perlu diingat, bangsa Indonesia merindukan hidup tanpa intimidasi dan ketakutan. Rakyat memerlukan pemimpin yang nyata, bukan imajinasi. Pemimpin yang tahu persoalan bangsa dan bekerja. Bukan pemimpin yang menyuguhkan mimpi kemewahan dengan simbol-simbol kapitalis. (fry)

Posted By OBSERVER INDONESIA08.48

0

Continue Reading