[JAKARTA] Aparat penegak hukum diminta transparan dalam
menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan para kepala daerah. Hal
itu supaya proses penyelidikan ataupun penyidikan tidak diselewengkan
untuk memeras kepala daerah.“Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan yang
melibatkan kepala daerah beberapa waktu lalu dikhawatirkan akan menjadi
alat baru bagi oknum aparat penegak...