[JAKARTA] Aparat penegak hukum diminta transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan para kepala daerah. Hal itu supaya proses penyelidikan ataupun penyidikan tidak diselewengkan untuk memeras kepala daerah.“Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan yang melibatkan kepala daerah beberapa waktu lalu dikhawatirkan akan menjadi alat baru bagi oknum aparat penegak hukum...
