Rakyat Vs Kapitalis?

Rakyat Vs Kapitalis?

 

Rakyat tersenyum bahagia melihat Joko Widodo dengan keramahan dan kesederhanaannya. Sementara banyak orang yang terperangah dengan kemewahan yang ditampilkan Prabowo Subianto, bak potret pengagum kapitalis.

Bukan cuma satu atau dua kali masyarakat disuguhi pemandangan mewah Prabowo Subianto. Capres yang diusung poros Partai Gerindra ini selalu tampil dengan simbol-simbol kapitalis. Turun dari helikopter, mobil Lexus seharga miliaran rupiah dan kuda super yang nilainya serupa, sudah menjadi bagian dalam kesehariannya.

Pengamat politik dari Habibie Center,  Bawono Kumoro, pernah mengkritik Prabowo. Dia menasehati Prabowo untuk mengurangi memperlihatkan gaya hidup mewah.

"Berbagai hasil survei memperlihatkan masyarakat lebih memilih pemimpin dengan karakter sederhana. Dukungan terhadap Prabowo dikhawatirkan akan menurun karena sering memperlihatkan gaya hidup mewah," kata Bawono Kumoro di Jakarta, awal pekan.

Menurut Bawono Kumoro,  wajar Prabowo memperlihatkan kemewahan bahkan saat berinteraksi dengan publik. Sebab, dia berasal dari keluarga mapan. Tapi, sambungnya, saat ini publik lebih menyukai figur pemimpin yang sederhana. 

Prabowo yang berlatar belakang militer, memang selalu berusaha tampil gagah, menghormat ke kanan-kiri dan mengangkat tangan seraya melambai, meski kadang terlihat seperti gaya menghormat pemimpin NAZI, Adolf Hitler. 

Tentu sebagian orang berdecak kagum dengan sosok kesempurnaan Prabowo. Pria cerdas, tampan, gagah, plus harta yang melimpah. Harus diakui, Prabowo merupakan figur idaman kaum hawa. Apalagi dia kini tidak memiliki pendamping hidup setelah pernikahannya dengan anak keempat Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi, kandas.

Perlu diketahui, Prabowo memperoleh pangkat bintang tiga (letnan jenderal) di usia 46 tahun. Sebuah karier militer yang fantastis. Sayang, prestasi itu terdegradasi lantaran sanksi pemecatan dari militer menyusul dugaan keterlibatan dalam kasus kejahatan kemanusiaan, yakni penculikan 13 aktivis reformasi.

Saat datang ke kantor KPU Pusat guna mengambil nomor urut Pilpres 2014, Prabowo dan pasangannya, Hatta Rajasa, datang dengan kendaraan mewah, termasuk iring-iringannya. Mereka pertontonkan kemewahan dan kegagahan. Publik terperangah, berdecak, ada pula yang terlihat segan, bahkan gentar.

Tatapan ‘ngeri’ publik ke Prabowo adalah wajar. Sebab, yang ada di hadapan mereka memperlihatkan suasana kemiliteran. Militer di negeri ini bagaimanapun telah memberikan berbagai sugesti terhadap alam bawah sadar rakyat. 

Bukan isapan jempol bila berhadapan langsung dengan para petinggi militer, ada rasa segan, hormat bahkan takut-takut, dan itu adalah hal yang wajar mengingat sejarah militer kita telah memberikan ‘trauma’ yang berkepanjangan. Apalagi mengingat kasus-kasus yang terkait dengan masa lalu Prabowo. Maka wajar saja tidak ada kesan hangat, tulus, penuh senyum dan tawa dari masyarakat yang menyaksikan kehadiran Prabowo-Hatta. Trauma masa lalu!

Sebaliknya, rakyat tampak ceria, riang, dan penuh kehangatan saat Joko Widodo (Jokowi) tiba. Capres yang diusung poros PDIP ini juga ke kantor KPU Pusat saat itu untuk mengambil nomor urut Pilpres 2014.

Jokowi dan pasangannya, Jusuf Kalla (JK), tampil sangat natural, sederhana. Gaya itu memang keseharian Jokowi, kemeja lengan panjang digulung dengan bagian bawah yang dibiarkan keluar. Tidak ada kesan mewah secuilpun, sungguh merakyat. Apalagi dia datang dengan menumpang bajaj. 

Wajah-wajah rakyat yang berjumpa dengan Jokowi tampak tersenyum bahkan tertawa gembira. Latar belakang Jokowi yang sipil atau rakyat biasa itu membuat publik merasa nyaman. Terlebih Jokowi memang secara konsisten selama ini, sejak dari Solo, selalu berjalan kaki keluar masuk kampung-kampung rakyat, lewat langsung di depan pintu-pintu rumahnya warga. Ekspresi wajah rakyat saat bertemu dan berhadapan dengan Jokowi tanpa beban, tak ada trauma sebagaimana trauma rakyat kepada militer di negera ini. 

Memang penampilan dua sosok itu ibarat langit dan bumi. Jokowi adalah kita, rakyat sebagaimana adanya. Kesederhanaan, keramahan, kenyataan, dan harapan. Bukan mimpi, imajinasi, ambisi, atau obsesi penjunjung kapitalis. 

Semua ini bisa menjadi bahan pertimbangan realistis bagi rakyat. Jokowi dan Prabowo kini bertarung menuju kursi RI-1. Rakyat yang memutuskan kepada siapa harapan hidup selaras dan harmoni bisa digantungkan.

Perlu diingat, bangsa Indonesia merindukan hidup tanpa intimidasi dan ketakutan. Rakyat memerlukan pemimpin yang nyata, bukan imajinasi. Pemimpin yang tahu persoalan bangsa dan bekerja. Bukan pemimpin yang menyuguhkan mimpi kemewahan dengan simbol-simbol kapitalis. (fry)

Posted By OBSERVER INDONESIA08.48

0

Continue Reading

Program Prioritas Visi Misi Jokowi-JK, 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita)

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disarikan dari situs www.kpu.go.id:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Posted By OBSERVER INDONESIA23.39

0

Continue Reading

Pemimpin Merakyat (Boks)

 

Pemimpin Merakyat (Boks) 

Kedatangan pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke kantor KPU Pusat dengan menumpang bajaj berbahan bakar gas warna biru, Minggu (1/6) siang, menunjukkan pasangan capres-cawapres ini merakyat, alias beradaptasi dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang kebanyakan hidup sederhana.

“Jokowi – JK saya anggap mampu beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang masih sederhana. Memang ada anggapan miring soal itu, seolah-olah pencitraan. Tetapi sehari-hari kita menyaksikan bahwa Jokowi – JK hidupnya sederhana, terlihat dari pakaian, sepatu dan lainnya. Mereka memang sederhana, ini tidak dibuat-buat,” kata pengamat politik yang juga mantan Ketua Umum PPRN, DR. Ir. Ricky Sitorus, MSi.
 

Berbeda jauh dengan pasangan capres Prabowo Subianto – Hatta Rajas yang datang ke KPU dengan mengendarai Lexus LX 570 seharga kurang lebih Rp2,5 Miliar itu. “Ini merupakan gambaran kandidat yang siap secara materi,” ujar Ricky.

Hanya saja dalam hal beradaptasi dengan masyarakat Indonesia yang kebanyakan sederhana hal ini dianggapnya kurang cocok. (Jef)

Posted By OBSERVER INDONESIA04.50

0

Continue Reading

PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL JOKOWI JK

Posted By OBSERVER INDONESIA00.53

0

Continue Reading

AGENDA PRIORITAS OTONOMI DAERAH KABINET JOKOWI JK

Posted By OBSERVER INDONESIA00.55

0

Continue Reading

Kalah Sebelum Perang

Kalah Sebelum Perang

Prabowo Subianto tampak gugup saat berpidato di acara deklarasi pemilu damai dan berintegritas, Selasa (3/6). Suaranya bergetar dan tangannya bolak-balik memegang mik.

"Apabila rakyat memberikan mandat kepada Jokowi, saya terima," katanya dengan raut muka pucat.

Akibat sikap Prabowo ini, sejumlah komentar pun bermunculan di situs jejaring sosial. Bahkan ada yang menyebut sikap Prabowo seperti seorang yang kalah sebelum berperang.

Hal ini ditanggapi oleh Koordinator TEPI Jerrie Semampouw. Dia mengakui ada pendapat masyarakat yang menyebut Prabowo seperti pecundang atau kalah sebelum bertanding. Tetapi dia meluruskan pandangan tersebut.

“Ini dalam konteks pilpres artinya siap menang, siap kalah. Bukan kalah sebelum bertanding,” jelas Jerrie via seluler kepada Observer Indonesia, Rabu (4/6) siang.

Dia juga menjelaskan bahwa pernyataan mengalah dari kedua kontestan jelas tidak ada. "Sebelum bertanding dalam pilpres nantinya, saya rasa kontestan tidak akan mengakui itu," tegas Jerrie.

Terkait pernyataan adanya black campaign, intimidasi dan kekerasan yang diungkapkan oleh capres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jerrie menyampaikan itu menjadi kekhawatiran rakyat Indonesia.

"Selama ini ada isu akan ada huru-hara dan lainnya pasca-pilpres dan lainnya, justru ini sangat mengawatirkan. Dan saya melihat ini menjadi kekhawatiran kedua belah pihak," sebut Jerrie

"Apalagi karakter politik kita ada perbedaan antara masyarakat di bawah dengan elit yang didukungnya," sambungnya.

Soal pernyataan Jokowi tentang intimidasi, Jerrie menganggap dalam konteks itu, kedua belah pihak mengalaminya. Walaupun skala besar kecilnya, Jokowi menjadi pihak yang banyak mengalami kampanye hitam, intimidasi maupun kekerasan.

"Tetapi yang saya tahu kedua belah pihak menjadi korban dan hal ini sulit diklarifikasi" kata Jerrie.

Sedangkan adanya kekerasan di Sleman Yogyakarta menurutnya tidak berhubungan dengan pencapresan. Karena di daerah ini sudah kerapkali terjadi kekerasan soal ibadah.

"Tidak ada hubungannya dengan seruan Amien Rais soal perang Badar," kata aktivis PGI itu.

Namun soal pembakaran posko relawan Jokowi di Jakarta Barat, dia mengatakan dalam hal ini yang menjadi korban adalah Jokowi - JK.

"Untuk itu aparat harus melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga hal-hal berupa kekerasan, intimidasi dan black campaign tidak mewarnai kampanye pilpres yang dapat saja membahayakan keamanan Indonesia," pungkasnya.

Secara keseluruhan acara deklarasi yang digelar di Hotel Bidakara tersebut berjalan sangat baik. Keduanya berkomitmen menjalankan kampanye damai untuk menjaga keamanan dan kedamaian NKRI. jef

Posted By OBSERVER INDONESIA14.03

0

Continue Reading

Undangan Liputan

Kepada Yth :                                                                                                   Jakarta, 13 November 2013
Koordinator Liputan
Di tempat


Dengan Hormat,

Seorang Duta Besar RI adalah representasi Perwakilan Pemerintahan RI di Negara, dimana Duta Besar akan bertugas. Yang mana Individu seorang Duta Besar haruslah seseorang yang memiliki Pengetahuan akan Negeri yang luas dan harus berwawasan Nusantara serta menjunjung tinggi Konstitusi dan Ideology Negara Kesatuan RI.

Maka dengan ini Kami Serikat Alumni Jerman dan Observer Indonesia mengundang kawan-kawan dan rekan wartawan dalam diskusi Interaktif dengan tema “ Mencari format diplomat Handal ” yang akan dilaksanakan pada :

Hari                                 : Kamis 14 November 2013

Waktu                             : 13.30 Wib – 15.30 Wib

                                          Acara : Interaktif talkshow berdurasi + 120 menit,

                                        “ Mencari format diplomat Handal ”

Tempat                              : Menara Salemba Lt. 8 Zona 5B Jl.Salemba Raya No. 5 Jakarta 10440

Pembicara                         : Pipit Rochijat Kartawidjaja

                                          (Observer Indonesia/Presiden Watch Indonesia e.V.Berlin)

                                          Dipl Ing.Karmen Sirait ( Serikat Alumni Jerman )


Moderator                          : Aldrin Situmeang (Ketua Serikat Alumni Jerman)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dipl Ing. Aldrin Situmeang



Contact Person :
Bachtiar.E (0813 6086 6697)
Aldrin Situmeang (0818960704)

Posted By OBSERVER INDONESIA12.37

0

Continue Reading

Pipit R. Kartawidjaja | Hasrat Pemilu Selayak Sang Profesor

Pipit R. Kartawidjaja | Hasrat Pemilu Selayak Sang Profesor

Bila ada stereotipe terhadap sosok profesor secara fisik dan pikir, maka itu tergambar pada Pipit Rochijat Kartawidjaja. Tak berlatarbelakang pendidikan formal di bidang hukum, politik apalagi pemilu, kerja otak Pipit dirumuskan jernih melalui buku, opini dan ucap. Imajinasinya luas yang hasilnya nikmat dikonsumsi seperti fiksi. Hasratnya terhadap pemilu dan pemerintahan bisa menyaingi yang bergelar profesor sekalipun.

Pemahaman Pipit terhadap kepemiluan diperoleh melalui pendidikan kultural, bukan formal. Lelaki kelahiran Bandung, 30 Agustus 1949 selapas SMA (1968) melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung. Pada 1971 ia ke Jerman (Barat) melanjutkan studi teknik elektro di Technisce Universitaet, Berlin (Barat) namun hanya mampu mencapai tingkat Sarjana Muda di tahun 1975.

Keterlibatan Pipit dalam kepemiluan lahir pada konteks kehidupan bernegara Jerman yang bisa dibilang sesuai antara teori dan praktek. Konstitusi Jerman mengharuskan warganya berpolitik. Sebagai Negara Republik yang demokratis, Jerman membagai wilayah antara Negara, Masyarakat, dan Pemerintah jelas sekali. Ada pembelajaran yang baik pascaotoritarian fasisme Hitler.

Seperti menemukan cerminan tangan besi Nazi pada pemerintahan Orde Baru di Indonesia, Pipit bergerak menghantam Soeharto melalui diskusi, tulisan dan demonstrasi berdasar referensi konkret bernama “Jerman”. Melalui organ Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman Barat aktivisme itu terwadai, tersalurkan. Sikap idealismenya itu menyebabkan paspornya sempat dicabut pemerintah Indonesia. Alasan resminya karena dianggap memecah belah mahasiswa Indonesia di Jerman.

Konteks senjang keidealan politik antara Jerman dan Indonesia ciptakan rumusan intelektual Pipit dalam bentuk buku. Di bidang pemilu dan demokrasi Pipit menulis, Pemerintah Bukanlah Negara (Henk Publishing, 2005); Alokasi Kursi: Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih (Elsam 2003); Matematika Pemilu (Inside 2004), Demokrasi Sosial dalam Paradigma Cerita Silat (Penerbit Rakit/Bengkel Teater 2000). Bersama Mulyana Kusumah menulis Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden (KIPP Eropah/Inside/Friedrich Naumann Stifung 2002); Kisah Mini Sistem Kepartaian (7 Strategic Studies, 2003) dan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung: Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan (7 Strategic Studies/Inside/Watch Indonesia e.V Berlin 2005). Bersama Ivan A. Hadar dan Muhdi, memproduksi komik, Demokrasi-Demokrasian (IDE/Fried Ebert Stiftung 2002).

Di luar bidang pemilu dan demokrasi, Pipit pun menulis buku. Di antaranya, Karya semi biografinya dipublikasikan di majalah Indonesia No. 40/1985 (Cornell Southest Asia Program), berjudul, “I Am PKI or Non PKI?”; Otobiografi Sengkuni: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (2006). Bahkan Pipit pun melahirkan karya fiksi seperti Bharatayudha Negeri Antah Berantah (Humor 1993).

Budayawan Emha Ainun Nadjib menilai Pipit penjelas hal-hal substansial dan prinsipil secara sederhana. Ini kelebihan Pipit yang menguraikan fakta bersama imajinasi.

Profesor Daniel Lev menilai pemaparan Pipit menulis selalu menarik, sangat hidup, mendalam, lucu, berdasarkan pengetahuan, pikiran dan ide yang kompleks dengan memakai bahasa Indonesia yang khas. Hampir selalu serius sebetulnya, asal saja para pembaca sadar atas pokok pangkal keseriusan tersebut.

Sejak 1971 hingga kini Pipit menetap di Berlin. Pada Mei 1992 ia menjadi pegawai di Lembaga Negara untuk Struktur Ketenagakerjaan dan Pasar Kerja (Landesagentur fuer Struktur und Arbeit), salah satu lembaga di bawah Kementerian Negara Tenaga Kerja, Masalah Sosial, Kesehatan dan Perempuan pada negara bagian Bradendurg. Ia juga pernah menjadi anggota presidium Watch Indonesia Berlin.

Banyak usul dan kritik prinsipil yang diutarakan Pipit. Di antaranya soal referendum, pemisahan pemilu nasional dan lokal (legislatif dan pemimpin) dan partai lokal.

Indonesia bagi Pipit harus mengadopsi referendum. Bukan referendum seperti yang di Timor Timur, tapi referendum hak bertanya di pertengahan masa jabatan pemerintahan. Dengan referendum, rakyat melalui perwakilan organisasi atau LSM berkesempatan menurunkan anggota dewan yang dinilai buruk selama bertugas sampai di paruh waktu masa jabatannya itu dinilai tidak mengaspirasikan suara rakyat agar diganti dengan yang baru.

Soal pemilu nasional dan daerah yang harus dipisah alasannya karena rakyat akan bisa membedakan isu nasional dan lokal/daerah yang dikampanyekan para caleg. Selama ini ambiguitas pemilu berdampak pada masyarakat rendah didikan politik. Pemisahan daerah dan nasional hadirkan kendali terhadap pemerintah di tengah-tengah masa pemerintahan.

Mengenai partai lokal Pipit menekankan politik partisipatif yang alurnya dari akar rumput lalu menasional. Buktinya, berdasarkan statistik hasil pemlu 2004, PKB itu pemilih terbesarnya berasal dari warga lokal, Jawa Timur. Partai menjadi kuat karena dikenal dan melibatkan masyarakat secara lebih langsung. Intinya, perpolitikan Indonesia sebenarnya belum demokratis betul karena semuanya masih diperitah pusat.

Pipit berpetuah untuk perubahan yang lebih baik. Apa bedanya terjaga tapi tak berbuat apa-apa dengan tidur? Hampi tak ada bedanya. Indonesia dengan pemilu di dalamnya sangat membutuhkan kita berbuat. Masih bisa memperbaiki, meski harus terus segera. Sedikit demi sedikit berubah baik menjadi sangat berarti. Demi demokrasi, pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. []

Posted By OBSERVER INDONESIA06.24

0

Continue Reading

STRUCTURE

PENASEHAT

Mulyana W.Kusmah
Netta S Pane
Pipit Kartawidjaja

BADAN PENGURUS HARIAN

Direktur Eksekutif
Dipl Ing Aldrin Apollo Situmeang.SH

Sekretaris
Bachtiar Effendy

Direktur Keuangan
Mahabasa S.M. Situmeang

Direktur Badan Usaha
Agus Casmanato

Direktur Advokasi Hukum
Pintor Situmeang

Direktur Dokumentasi
Margono

Direktur Ekonomi
Frangky Ariyadi

Direktur Hub Antar Lembaga
Sabam Djaya Siahaan

Posted By OBSERVER INDONESIA01.58

0

Continue Reading

Survei Pilkada

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat pemilih untuk menentukan siapa kandidat kepala daerah yang akan mereka pilih.

Kandidat yang akan dipilih masyarakat menjadi sangat tergantung pada popularitas (keterkenalan) yang bersangkutan di masyarakat pemilihnya. Tingkat popularitas para kandidat itu bisa diukur dengan metode ilmiah yang akurat, yakni survei popolaritas bagi kandidat.

Hasil survei tersebut dapat menjadi masukan amat penting untuk melihat secara riil kekuatan dan kelemahan kandidat sekaligus untuk menghadapi masa kampanye yang akan segera dilakukan. Hasil survei juga membimbing kandidat dan tim sukses tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang terpilih dalam Pilkada nanti.

Informasi tentang pendapat, aspirasi dan harapan warga negara juga mutlak bagi karir politik dari calon pejabat-pejabat publik atau yang sedang menjabat (incumbent). Karir politik mereka juga ditentukan sejauhmana mereka responsif terhadap partisipasi warga negara tersebut.

Manfaat apa yang bisa diambil dari Survei Pilkada?

Mengetahui Popularitas Para Kandidat dan Kemungkinan Tingkat Keterpilihannya (Electebility)

Seberapa luas pemilih setempat mengenal kandidat. Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, popularitas adalah modal paling dasar yang harus dipunyai oleh seorang kandidat. Survei berguna untuk ini mengukur sejauh mana tingkat pengenalan publik terhadap kandidat. Bagaimana tingkat kesukaan publik terhadap kandidat? Faktor apa saja yang disukai dan tidak disukai dari seorang kandidat? Bagaimana perbandingan popularitas seorang kandidat dibandingkan kandidat lain, kapan kandidat mendapat dukungan kuat dan kapan melemah.

Mengetahui Bagaimana Pandangan Pemilih Terhadap Isu-Isu Penting di Daerahnya (problem & Isue mapping)

Bagaimana penilaian masyarakat atas isu penting di daerah saat ini? Isu-isu apa yang dianggap penting? Bagaimana sikap mereka terhadap satu isu tertentu? Berapa banyak yang pro dan kontra? Sejauh mana pemilih cukup terlibat atau tidak dengan isu dan persoalan di daerah? Program apa yang diinginkan oleh pemilih? Kebijakan apa yang dibutuhkan oleh pemilih setempat? Tindakan apa yang menurut pemilih penting dilakukan? Prioritas apa saja yang diinginkan oleh mereka?

Mengetahui Tingkat Kepuasaan Publik terhadap Berbagai Kebijakan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Sedang Berjalan.

Salah satu kandidat utama pilkada biasanya adalah pejabat yang sedang memerintah. Apakah kepala daerah yang sekarang dianggap sukses atau gagal? Kalau sukses atau gagal, apa sebabnya? Apakah pemilih puas atau tidak puas dengan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dibuat? Mana kebijakan yang pemilih ingin teruskan atau hentikan? Pendapat publik mengenai kebijakan pembangunan ini diperlukan untuk mengambil langkah yang tepat ketika kepala daerah yang baru sudah terpilih.

Membantu meningkatkan dan mempertajam Strategi dan penggunaan Medium Kampanye secara Lebih Effektif (Determinasi).

Apa yang seharusnya dilakukan oleh kandidat untuk merebut hati pemilih? Isu apa saja yang bisa dijual untuk membangkitkan sentimen positif dari pemilih? Medium apa yang paling efektif dan efisien untuk menjangkau pemilih? Media apa dan mana yang paling berpengaruh di suatu daerah? Survei menjamin kandidat dan tim suksesnya mengambil tindakan yang benar, yang didukung oleh publik. Survei adalah sumber informasi yang berharga untuk mengetahui bagaimana keinginan publik. Dengan data yang benar itu, bisa dirancang strategi kampanye yang baik.

Survei Pilkada yang Kami Tawarkan

Kami menyediakan beragam paket polling yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada tiga pilihan yang bisa diambil: snapshot survei, tracking survei dan panel survei.

Snapshot Survei

Survei akan dilakukan satu kali. Tujuannya adalah memotret suara pemilih dalam satu kesempatan ( periode waktu tertentu). Anda bisa memilih, apakah survei akan dilakukan menjelang hari pemilihan atau beberapa bulan sebelum pemilihan. Survei yang dilakukan menjelang hari pemilihan lebih ditujukan untuk mengetahui potensi suara yang bisa didapatkan kandidat kepala daerah. Sementara survei yang dilakukan jauh sebelum hari pemilihan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pemilih dan pilihan strategi untuk menarik pemilih. Apapun tujuannya survei dilakukan satu kali saja. Kelebihan dari paket ini, menghemat biaya. Tetapi kelemahannya, karena dilakukan satu kali tidak bisa merekam pergerakan suara pemilih. Kita tidak bisa mengetahui suara pemilih dari satiu waktu ke waktu lain.

Panel Survei (Longitudinal)

Panel survei adalah jenis survei untuk mengukur opini publik yang dilakukan secara periodik ( longitudinal). Berbeda dengan snapshot survei yang hanya mengukur opini publik dalam satu periode waktu, survei ini justru ingin melakukan survei secara periodik dalam jangka waktu terntu. Tujuan dari tracking survei adalah membandingkan dari satu waktu ke waktu lain, pergerakan opini publik. Dengan demikian, panel survei tidak hanya berpretensi memotret opini publik, tetapi juga memotret pergerakan dan perubahan opini publik. Bagaimana suara pemilih dari satu waktu ke waktu lain. Apakah suara kandidat kepal adaerah naik atau turun. Kalau naik kenapa dan kalau turun apa sebabnya. Panel survei juga berguna untuk mengeveluasi strategi. Apakah pilihan strategi yang diambil kandidat kepala daerah berguna atau tidak dalam mendongkrak suara pemilih. Kalau tidak, pilihan strategi apa yang bisa diambil dan sebagainya.

Tracking Survei

Tracking survei hampir mirip dengan panel survei. Keduanya dimaksudkan untuk merekam pergerakan suara pemilih. Sama dengan panel survei, tracking survei dilakukan beberapa kali. Yang membedakan adalah pada responden yang diwawancarai. Pada panel survei, wawancara akan dilakukan pada responden yang sama ( orang yang sama). Kami akan memilih sampel yang representatif, dari sampel yang terpilih itu akan terus menerus diwawancarai secara periodik. Sementara pada tracking survei, orang yang diwawancarai berbeda dari satu waktu ke waktu lain tetapi diambil dengan prosedur dan populasi yang sama. Instrumen yang dipakai dan metode penarikan sampel sama dari satu periode ke periode lain.

Paket survei mana yang Anda pilih tergantung kepada tingkat kebutuhan dan dana yang tersedia. Segera hubungi kami, agar kami bisa menjelaskan secara detail paket yang sebaiknya Anda ambil sesuai dengan kebutuhan dan budget yang tersedia.

Posted By OBSERVER INDONESIA12.14

0

Continue Reading

Our Team

Observer Indonesia sebagai lembaga independen yang vokus memperkenalkan strategi berpolitik dengan biaya murah, sejak memasuki tahun politik 2007 sudah rutin melakukan roadshow ke beberapa daerah melakukan pendidikan politik langsung kepada pemilih.

Pendidikan politik ini sangat penting dilakukan, karena setiap memasuki tahun politik, rakyat hanya dibiarkan menjadi anak yatim piatu berjalan menggunakan peta buta menuju pemilu mencari pemimpin dan wakilnya. Hampir tidak ada institusi baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta yang vokus melakukan pendidikan politik kepada rakyat.

Akibatnya setiap pemilu rakyat menikmati pembodohan yang dilakukan oleh hampir semua politisi. Sipil Institut tidak ingin membiarkan rakyat hanya dijadikan komoditas politik yang diperjualbelikan suaranya setiap pemilu.

Posted By OBSERVER INDONESIA13.41

0

Continue Reading

Diskusi Publik " Sistem Kepartaian dan presidensialisme"

Koalisi Partai Dinilai Jadi Masalah Dalam Presidensial

Diskusi publik bertajuk \"Sistem Kepartaian dan Presidensialisme\" (Foto: PelitaOnline | Hurri)

Selain dapat dijadikan alat tawar impeachment atau pemakzulan, sistem presidensial juga dapat dijadikan alat untuk menyandera kepentingan pemerintah ditengah jalan.

akarta, PelitaOnline – HUBUNGAN antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dinilai tidak akan pernah efektif dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem presidensial.

Selain dapat dijadikan alat tawar impeachment atau pemakzulan, sistem presidensial juga dapat dijadikan alat untuk menyandera kepentingan pemerintah ditengah jalan apabila presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.

Dewan Pembina Observer Indonesia Mulyana mengatakan, praktek presidensialisme di Indonesia tidak mengandung ciri-ciri ‘hyper-presidensialisme' sebagaimana berlaku di negara Argentina dan Filipina atau semi-presidensialisme di Rusia, Perancis. Bukan hanya itu, praktik presidensialine di Tanah Air juga, menurut Mulyana, berbeda sistem dengan yang berlaku di Rusia.

"Presiden Rusia 'legally superior, independent and free to manuver' mengangkat perdana menteri, mengusulkan gubernur, membubarkan Duma (parlemen) dalam keadaan darurat tertentu dan mengeluarkan dekrit presiden,” jelas Mulyana pada acara diskusi publik bertajuk "Sistem Kepartaian dan Presidensialisme," di Jakarta, Kamis (5/4).

“Juga bukan hyper-presidensialism dengan karakter konstitusional pemisahan khusus tanpa 'check and balance," sambungnya.

Di Indonesia, Mulyana mengatakan bahwadasar hukum mengenai pemakzulan tercantum dalam Pasal 7B serta 24c ayat 2), UU no 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta pasal-pasal dalam undang-undang no 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (pasal 77 ayat 4, serta pasal 184-189).

Pembangunan koalisi, seperti koalisi di Pemerintahan SBY-Boediono, cenderung lebih problematik dalam sistem-sistem parlementer, karena adanya perbedaan sikap dan pandagan di dalam partai koalisi untuk mempertahankan kekuasan.

Problem tersebut, menurut Mulyana, disebabkan karena sistem presidensial kekurangan mekanisme untuk menyakinkan bahwa eksekutif memiliki mayoritas dalam institusi legislatif.

"Kemandegan sering memperlemah kekuasaan eksekutif. Problem-problem kecakapan memerintah, dan konlfik yang sengit antara DPR dan Presiden, kadang-kadang menimbulkan kemacetan-kemacetan demokrasi," ungkapnya.

Karenanya, Mulyana mengatakan bahwa problem sistem presidensial bukan sekedar terletak pada inkompabalitas presidensialisme dengan sistem multipartai, akan tetapi lebih kepada labilitas dan inefaktivitas dukungan (partai) koalisi dalam mendukung jalannya pemerintah.

Sumber : Pelita Online

Posted By OBSERVER INDONESIA05.39

0

Continue Reading

Undangan Diskusi Publik

OBSERVER INDONESIA

Kepada Yth,

Pimpinan/Direktur  Lembaga

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam demokrasi, partai berjalan dalam sistem kepartaian tertentu, yang merupakan  bagian dari sistem kepartaian yang diterapkan di suatu negara. Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang interaksi antar partai dan struktur persaingan di antara sesama partai politik dalam upaya meraih kekuasaan pemerintahan sesuai dengan konstruksi relasi regulasi yang berlaku.

Sistem kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektifitas pemerintahan presidensiil sekaligus meneguhkan implementasi good governance, maka dengan ini kami Observer Indonesia mengundang Bapak/Ibu/Saudara/I dalam Kegiatan diskusi publik yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal   : Kamis 05 April 2012

Waktu              : 14.00 – 16.00 Wib

Tempat            : Galeri Cafe & Resto 
                           Komplek Taman Ismail Marxuki
                           Jl.Cikini Raya No.73 - Cikini Jakarta Pusat

Tema               : “ Sistem Kepartaian dan Presidensialisme “

Pembicara      : Pipit R Kartawidjaya (Presiden KIPP Eropa)

                           Mulyana W Kusumah. ( Dewan Pembina Observer Indonesia) 

Moderator      : Djaya Siahaan (Litbang Observer Indonesia)

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 04 April 2012

Hormat kami,

Dipl Ing. Aldrin Situmeang

Cp. 081360 866697 (Bachtiar.E)

Posted By OBSERVER INDONESIA03.20

0

Continue Reading

TEAM OBSERVER INDONESIA

OBSERVER INDONESIA



AGUS CASMANTO P.SARAGIH.
MEDAN, 08 AGUSTUS 1968

 KOMP GRAHA INDAH BLOK A 11/11 RT/RW : 002/017 KAB/KOTA : BEKASI










BACHTIAR EFFENDY.
JAKARTA, 05 JULI 1977

GUJI BARU RT/RW : 004/002 KOTAMADYA : JAKARTA BARAT









ALDRIN APOLLO SITUMEANG.
JAKARTA,17 JUNI 1969

KOMP RS PERSAHABATAN RT/RW : 016/013 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR

MARGONO.
LAMPUNG,18 AGUSTUS 1961

 KP STANGKLE RT/RW : 003/016 KOTAMADYA : DEPOK










 PINTOR SITUMEANG.SH
: P.SIANTAR,12 AGUSTUS 1963

 GALUR SARI RT/RW : 007/007 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR







 MAHABASA S.M.SITUMEANG.
JAKARTA,17 JUNI 1963

JL.CEMPAKA PUTIH BARAT 26/34 RT/RW : 009/003 KOTAMADYA : JAKARTA PUSAT


SABAM DJAYA PM SIAHAAN
 JAKARTA 22 JUNI 1964
JL.CAWANG I/61 RT/RW : 004/012 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR







 MULYANA WIRA KUSUMAH (AlMH)
OGOR 23 NOVEMBER 1948

JL.JATI BARU X GG.E RT/RW : 009/001 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR






 PIPIT ROCHIJAT KARTAWIDJAJA
BANDUNG 30 AGUSTUS 1949

ALAMAT : GERMAN







 NETTA S PANE

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)

Posted By OBSERVER INDONESIA01.57

0

Continue Reading

Cegah Pemerasan Terhadap Kepala Daerah

 

[JAKARTA] Aparat penegak hukum diminta transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan para kepala daerah. Hal itu supaya proses penyelidikan ataupun penyidikan tidak diselewengkan untuk memeras kepala daerah.

“Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan yang melibatkan kepala daerah beberapa waktu lalu dikhawatirkan akan menjadi alat baru bagi oknum aparat penegak hukum untuk memeras para kepala daerah. Temuan itu membuka peluang terjadinya penyelidikan tidak resmi oleh oknum penegak hukum,” kata ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam jumpa pers bersama Aliansi LSM untuk Advokasi Pembangunan Daerah di Jakarta, Kamis (18/8).

Aliansi itu terdiri atas 13 LSM seperti Seven Strategic Studies, Observer Indonesia, dan Pusat Studi Nusantara.

Bulan Juni lalu, Ketua PPATK Yunus Hisein mengungkapkan ada sebanyak 1.135 transaksi mencurigakan yang dilakukan bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, dan 339 transaksi oleh pejabat Pemda lainnya. Salah satu praktik yang mencurigakan adalah penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU) yang ditampung di rekening pribadi, kerabat dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha.

Neta menegaskan temuan PPATK memang harus ditindaklanjuti dan diusut tuntas oleh penegak hukum. Namun dalam praktiknya, temuan itu dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum. Sebagai contoh seorang bupati di Riau menghabiskan uang hingga Rp 11 miliar dalam menghadapi tuduhan korupsi yang hanya Rp 7 miliar. Praktik seperti itu tidak bisa dibiarkan. Karena itu penegak hukum harus transparan dan obyektif dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

Direktur advokasi Seven Strategic Studies Robikin Emhas menegaskan posisi kepala daerah memang berpotensi diganggu baik secara politik maupun hukum. Gangguan itu terutama ditujukan untuk menekan. Selain itu, tidak jarang tudingan korupsi digunakan sebagai sarana kampanye hitam guna menyudutkan incumbent dalam Pemilukada. 

“Kami meminta instansi penegak hukum dapat meminimalisir aparatnya agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Peluang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk menekan kepala daerah sangat mengganggu kinerja para kepala daerah," tegasnya. [R-14]

Posted By OBSERVER INDONESIA06.10

0

Continue Reading

Harian Umum Sore. Redaksi: (021) 57851555. Sirkulasi:(021) 8280000 ext 108, 140. Iklan: (021) 71688268. Tahun XXIII 8.311. 24 Halaman. Rp 2.800. Langganan Rp 68.000 KLASIFIKASI GALERI FOTO | E-PAPER | Cegah Pemerasan Terhadap Kepala Daerah

 

[JAKARTA] Aparat penegak hukum diminta transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan para kepala daerah. Hal itu supaya proses penyelidikan ataupun penyidikan tidak diselewengkan untuk memeras kepala daerah.

“Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan yang melibatkan kepala daerah beberapa waktu lalu dikhawatirkan akan menjadi alat baru bagi oknum aparat penegak hukum untuk memeras para kepala daerah. Temuan itu membuka peluang terjadinya penyelidikan tidak resmi oleh oknum penegak hukum,” kata ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam jumpa pers bersama Aliansi LSM untuk Advokasi Pembangunan Daerah di Jakarta, Kamis (18/8).

Aliansi itu terdiri atas 13 LSM seperti Seven Strategic Studies, Observer Indonesia, dan Pusat Studi Nusantara.

Bulan Juni lalu, Ketua PPATK Yunus Hisein mengungkapkan ada sebanyak 1.135 transaksi mencurigakan yang dilakukan bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, dan 339 transaksi oleh pejabat Pemda lainnya. Salah satu praktik yang mencurigakan adalah penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU) yang ditampung di rekening pribadi, kerabat dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha.

Neta menegaskan temuan PPATK memang harus ditindaklanjuti dan diusut tuntas oleh penegak hukum. Namun dalam praktiknya, temuan itu dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum. Sebagai contoh seorang bupati di Riau menghabiskan uang hingga Rp 11 miliar dalam menghadapi tuduhan korupsi yang hanya Rp 7 miliar. Praktik seperti itu tidak bisa dibiarkan. Karena itu penegak hukum harus transparan dan obyektif dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

Direktur advokasi Seven Strategic Studies Robikin Emhas menegaskan posisi kepala daerah memang berpotensi diganggu baik secara politik maupun hukum. Gangguan itu terutama ditujukan untuk menekan. Selain itu, tidak jarang tudingan korupsi digunakan sebagai sarana kampanye hitam guna menyudutkan incumbent dalam Pemilukada.

“Kami meminta instansi penegak hukum dapat meminimalisir aparatnya agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Peluang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk menekan kepala daerah sangat mengganggu kinerja para kepala daerah," tegasnya. [R-14] 

 

Sumber : 

http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/cegah-pemerasan-terhadap-kepala-daerah/10426

Posted By OBSERVER INDONESIA14.57

0

Continue Reading