Ramping Vs Gemuk

 

Ramping Vs Gemuk

Pertarungan Si Ramping dan Si Gemuk. Itulah istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan duel memperebutkan kursi RI-1 antara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

===========lead===========
Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat, koalisi gemuk akan menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, karena akan terjadi banyak konflik kepentingan.

“Problem koalisi gemuk akan lamban dalam mengambil keputusan. Sulit untuk membangun kabinet profesional dan cenderung akan terjadi konflik internal demi kepentingan di dalamnya,” jelas Ray kepada Obeserver Indonesia, Rabu (21/5) di Jakarta.

Disebutkan Ray, koalisi dengan banyak partai cenderung memperjuangkan kepentingan-kepentingan partai ketimbang kepentingan bangsa.
“Kepentingan bangsa justru tereduksi oleh kepentingan partai. Bagi kelas menengah, komposisi seperti ini tidak menarik, karena akan membentuk posisi koalisi yang sama dengan era kepemimpinan SBY,” kata Ray.
Sebaliknya, koalisi ramping menurut Ray, lebih efisien dan efektif dalam mengambil keputusan. Serta harapan untuk membangun kabinet profesional lebih mudah terwujud.
“Untuk koalisi ramping ini, untuk kelas menengah ke atas tercerahkan. Karena harapan terbentuknya kabinet profesional lebih mudah tercipta. Karena dengan kepentingan sedikit, negosiasinya akan lebih mudah,” ujar Ray.

Hanya saja, Ray juga menjelaskan, koalisi ramping akan menghadapi kendala sesudah menang, karena akan menghadapi kabinet yang kecenderungan tidak sejalan dengan legislatif.

Sementara itu, Direktur Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jerrie Semampouw menjelaskan, koalisi yang ada saat ini tidak menggambarkan komposisi masyarakat dalam memilih presiden.
“Ini bukan koalisi partai secara keseluruhan hingga di lapisan bawah. Tetapi ini adalah koalisi para elit partai saja,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa di koalisi gemuk ada Partai Golkar dan PPP yang pendukungnya terpecah dalam menentukan capres yang akan dipilihnya. Kemenangan capres dalam pemilihan presiden mendatang tidak dipengaruhi oleh koalisi ramping atau gemuk. Tetapi akan dipengaruhi oleh figur dari kandidat presiden yang diusung.
“Rakyat sekarang sudah cerdas. Jadi faktor kemenangan justru berada di figur capres dan cawapresnya. Siapa yang karakternya lebih disukai rakyat, itu yang akan dipilih rakyat. Bukan siapa capres dengan dukungan partai yang banyak ,” kata Jerrie.
Ia juga membenarkan koalisi gemuk akan menghadapi kendala dalam mengambil keputusan. “Dalam koalisi gemuk perolehan suaranya tidak terlalu jauh berbeda, hampir sama, partai perolehan menengah. Jika capres mereka menang, kecenderungannya mereka akan mendorong kepentingan mereka masing-masing, karena merasa di posisi dan keterlibatan yang sama,” ujar Jerrie.
Dari analisa kedua pengamat politik ini, Jerrie maupun Ray, dalam mewujudkan tujuan bangsa akan lebih sulit dilakukan oleh koalisi gemuk ketimbang koalisi ramping. Hanya saja ketika menang, koalisi ramping bakal kesulitan menghadapi parlemen.
“Tetapi soal koalisi, saya yakin ini tidak permanen. Karena setelah nanti diketahui siapa pemenangnya, partai akan membentuk koalisi baru di parlemen. Realitas politik Indonesia saat ini masih seperti ini,” kata Jerrie.

Dalam pidato politik ketika mendeklarasikan Jusuf Kalla sebagai cawapres, di pelataran Gedung Joeang 45, Senin (19/5), Jokowi dengan mantap dan singkat menyampaikan, dengan dukungan rakyat mereka mampu membawa gerakan perubahan di Indonesia. Jokowi mengatakan, JK adalah sosok pekerja keras dan sudah terbiasa menghadapi persoalan bangsa. Jokowi menilai JK mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat. "Kita mempunyai keyakinan, kami berdua akan membawa gerakan perubahan di negara yang kita cintai ini," tegas Jokowi.

Jokowi menjelaskan, bangsa Indonesia mempunyai masalah-masalah yang besar sehingga perlu penanganan kerja keras siang malam. “Saya melihat JK berada pada kandidat yang terbiasa kerja keras, siang dan malam. Saya melihat hal tersebut ada pada Bapak Drs Haji Jusuf Kalla," ungkapnya.

Usai deklarasi, Jokowi dan Jusuf Kalla langsung menyambangi gedung KPU dengan mengunakan sepeda ontel guna mendaftar sebagai capres dan cawapres.

Di hari yang sama pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa juga mendeklarasikan diri sebagai capres-cawapres, di Rumah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Dalam pidatonya Prabowo mengungkap, Partai golkar merupakan king maker yang menjadi penentu masa depan Indonesia


"Hari ini kita mendapat dorongan semangat kekuatan besar di tengah-tengah kita. Kita menjadi kekuatan besar untuk menyelamatkan masa depan RI," kata Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan proses negosiasi dengan parpol koalisi yang mau mendukungnya maju sebagai capres yang berpasangan dengan Hatta Rajasa untuk bersaing dengan Jokowi-JK sangat melelahkan.

"Saya mantan prajurit mengakui kali ini lebih melelahkan. Jadi semua pengalaman saya di tentara belum apa-apa menghadapi politik di Indonesia," ujarnya seraya mengungkapkan sikap partai koalisi agar mau berjiwa besar untuk mengalah. “Ada satu hal yang saya belajar. Saya bisa melihat, bergaul, berdiskusi dengan pemimpin-pemimpin terbaik bangsa Indonesia. Dari tokoh dan pemimpin partai yang saya hadapi, saya melihat kesungguhan itikad dan keinginan mereka berbuat terbaik untuk Indonesia. Karena itu penciptaan koalisi ini walaupun liku-liku tetapi lancar," tambahnya. (Jef, Ren)

Posted By OBSERVER INDONESIA11.54

0

Continue Reading

Ali Wongso: Tidak Ada Keterlibatan Golkar

Ali Wongso: Tidak Ada Keterlibatan Golkar

Politisi Partai Golkar Ali Wongso menegaskan, Jusuf Kalla terpilih sebagai pendamping Joko Widodo di Pilpres 2014 berdasarkan pertimbangan individu, bukan partai.

“Memang benar Kalla adalah kader Partai Golkar. Tetapi ia dipilih oleh Jokowi sebagai individu dan bersifat independen. Tidak ada keterlibatan Golkar secara institusi disitu,” jelas Ali.
Menurutnya, berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pilihan capres sudah dijatuhkan kepada Aburizal Bakrie (ARB) dan hal itu bersifat insitusi, soal ke mana Partai Golkar itu merupakan kewenangan ARB sebagai Ketua Umum Partai.

Ali juga menjelaskan bahwa kendati lewat kebijakan Ketua Umum Partai Golkar telah memutuskan untuk mendukung Prabowo - Hatta, tetapi institusi tidak dapat melarang individu kader untuk menentukan ke mana pilihannya. Apalagi ARB tidak maju sebagai capres, karena berdasarkan ketentuan rapimnas, ARB diberi mandate sebagai capres atau cawapres, dan diberi wewenang menentukan koalisi.

Ali juga menjelaskan alasan Kalla dipilih sebagai cawapres Jokowi. “Ada beberapa alasan menurut saya. Pertama aceptabilitas dan elektabilitas JK, Kedua ia berpengalaman sebagai wakil presiden dan ketiga, secara pribadi track recordnya baik,” tandas Ali. (Jef)

Posted By OBSERVER INDONESIA11.52

0

Continue Reading

Komnas HAM Panggil Ulang Kivlan Zen

Komnas HAM Panggil Ulang Kivlan Zen

Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen bakal kembali dipanggil Komnas HAM guna dimintai keterangan atas kasus hilangnya 13 aktivis dalam kerusuhan 1998.

Pemanggilan ini merupakan yang ketiga untuk Kivlan. Sebelumnya, mantan Kepala Staf Kostrad ini sudah menerima dua kali surat pemanggilan.

Agenda pemanggilan ini diungkapkan ini disampaikan Ketua tim pemantauan dan penyelidikan pengungkapan peristiwa 13 aktivis 1997-1998 yang masih dinyatakan hilang, Otto Nur Abdulah.

"Kami mungkin dalam minggu ini akan melakukan pemanggilan yang ketiga kalinya kepada beliau (Kivlan). Kami terus akan berkoordianasi dengan kuasa hukum Kivlan agar bersedia hadir. Kita akan berusaha terus menggunakan cara Indonesia," sebut Otto dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/6).

Untuk diketahui, Kivlan Zen kontan menjadi sorotan publik setelah membeberkan pengakuan di salah satu stasiun televisi menyangkut kisah kejahatan kemanusian menjelang reformasi. Kivlan mengaku mengetahui peristiwa hilangnya Wiji Thukul dkk pada kerusuhan 1998.

Pengakuan itu menyulut reaksi positif Komnas HAM dan kejaksaan. Dua lembaga itu lalu memanggil Kivlan Zen. Mereka menganggap pengakuan Kivlan sebagai bukti baru untuk pengungkapan kasus hilangnya para aktivis.

Kivlan mengaku tahu di mana 13 aktivis itu ‘dihilangkan’. Untuk diketahui, Kivlan menjabat sebagai Kakostrad pada 1998 atau saat Pangkostrad dijabat Letjen Prabowo Subianto . “Yang menculik dan hilang, tempatnya saya tahu di mana, ditembak, dibuang,” tegas Kivlan. Tapi dia menegaskan, Prabowo tidak bersalah dalam peristiwa tersebut.

Bahkan, Kivlan mengatakan, jika nanti disusun sebuah panitia untuk menyelidiki lagi kasus penghilangan 13 aktivis itu, dia bersedia bersaksi. “Kalau nanti disusun nanti suatu panitia, saya akan berbicara ke mana ke-13 orang itu hilangnya, dan di mana dibuangnya,” tegas Kivlan.

Seperti diketahui, dalam pergolakan 1998 masih ada 13 aktivis yang hilang hingga kini. Mereka adalah Wiji Thukul, Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin dan Abdun Nasser.

Prabowo Subianto Dinyatakan Bersalah
Meski Kivlan Zain mengatakan Prabowo Subianto tidak bersalah tetapi para petinggi militer saat itu menyatakan Prabowo Subianto bersalah. Hal itu tercatat dalam dokumentasi wikipedia.org. Berikut ini adalah tuturan tentang penculikan aktivis 1997/1998 versi wikipedia.org.

Disebutkan di sana, penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, dan dalam periode tepat menjelang pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei. Pada bulan Mei 1998, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul.

Selama periode 1997/1998, KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.
Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser.

Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa.

Kesimpulan Komnas HAM

Kasus ini diselidiki oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasar UU No 26/2000 Tentang Pengadilan HAM dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada 2006. Tim penyelidik Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa ini bekerja sejak 1 Oktober 2005 hingga 30 Oktober 2006.

Adapun jumlah korban atas penghilangan orang tersebut adalah 1 orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, 23 orang dihilangkan secara paksa, dan 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya secara sewenang-wenang.

Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua Komnas HAM pada 2006) meminta agar hasil penyelidikan yang didapat dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung untuk membentuk tim penyidik, karena telah didapat bukti permulaan yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sementara itu, asisten tim ad hoc penyidik peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, Lamria, menyatakan ada beberapa orang dari 13 aktivis yang masih dinyatakan hilang tersebut diketahui pernah berada di Pos Komando Taktis (Poskotis) Kopassus yang terletak di Cijantung, Jakarta.

Komnas HAM menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa selama 1997-1998. Kesimpulan ini didasarkan penyelidikan dan kesaksian 58 korban dan warga masyarakat, 18 anggota dan purnawirawan Polri, serta seorang purnawirawan TNI.

Pada 22 Desember 2006 Komnas HAM meminta DPR agar mendesak Presiden mengerahkan dan memobilisasi semua aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan. Ketua DPR Agung Laksono pada 7 Februari 2007 juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan temuan Komnas HAM untuk menuntaskan kasus penculikan 13 aktivis. (fry)

Rekomendasi Pansus Orang Hilang (Boks)
Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc;

Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak–pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM (sic) masih dinyatakan hilang;

Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang;

Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia. (fry)

Posted By OBSERVER INDONESIA11.45

0

Continue Reading

Debirokrasi Partai Gagalkan Pertemuan Jokowi-Publik

Debirokrasi Partai Gagalkan Pertemuan Jokowi-Publik

Sebuah standar tak tertulis telah menghalangi agenda pertemuan Joko Widodo (Jokowi). Aturan-aturan ini konon dibakukan oleh partai yang mengusung pencapresan Jokowi. Padahal, debirokrasi partai ini justru kontraproduktif dengan agenda pemenangan di Pilpres 2014.

Baru-baru ini, Jokowi telah membuat kecewa ribuan pelajar Ibu Kota. Mereka adalah peserta Lomba Gerak Jalan Tingkat SLTA se-DKI Jakarta, di Monumen Nasional, Kamis (29/05). Jokowi diagendakan hadir untuk membuka lomba. Namun, agenda tersebut batal. Para pelajar pun kecewa ketika mereka tahu figur idolanya itu tidak dapat hadir.

“Saya menyampaikan rasa maaf Pak Gubernur, karena beliau tidak dapat menghadiri acara ini. Karena berhalangan dengan tugas lain,” kata Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Fatahilah yang menggantikan Gubernur DKI dalam sambutannya.

Mendengar pernyataan itu, para pelajar berteriak “wuuuu” tanda kecewa. Mereka seakan tidak rela gagal bertemu dengan Jokowi yang mereka tahu merupakan capres yang akan maju dalam pemilihan presiden 9 Juli mendatang.

Menurut sumber, ketidakhadiran Jokowi lantaran partai pengusung menilai moment tersebut ‘kurang penting’ dan tidak terorganisir dengan baik. Alhasil, jadwal Jokowi digeser ke luar kota, guna menghadiri deklarasi dukungan pencapresannya. Padahal, Jokowi bisa saja menyempatkan diri hadir. Sebab, acara pembukaannya pagi, sekitar pukul 06.00 WIB.

Pertandingan gerak jalan ini diikuti oleh 150 sekolah di DKI Jakarta. Peserta terdiri dari 290 regu masing-masing 16 orang. Kegiatan juga diisi dengan sejumlah pentas seni, sehingga lapangan di Monas menjadi ramai, dipadati warga.

Sekitar 3 ribu pelajar dari tingkat SLTA turut meramaikan panggung pentas seni yang digelar usai lomba gerak jalan. Namun tampak wajah para siswa kurang bersemangat, karena Jokowi, idola mereka tidak bisa hadir.

“Saya mau ketemu dan salaman dengan beliau, tetapi dia gak datang. Jadi saya kecewa,” kata Iwan, seorang siswa SMK di Jakarta.

Hal yang sama diungkapkan oleh Rudi pelajar SMK 46. “Ya enggak enak juga sih gubernurnya tidak datang,” katanya.

Ketua Panitia Bagas menjelaskan, dirinya bersama rekan-rekan Ikatan Alumni Peduli Pelajar Jakarta melakukan persiapan untuk menggelar kegiatan Lomba Gerak Jalan ini selama satu bulan. “Sayangnya Pak Jokowi tidak hadir,” imbuh Bagas.

Bagas menjelaskan, piala lomba ini rencannya akan diberikan langsung oleh Gubernur Jokowi kepada pemenangnya. “Seperti itu diumumkan kepada pelajar, sehingga mereka sangat antusias,” kata Bagas.

Sayang rencana yang telah disusun secara matang tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik. Sehingga menurut Bagas, panitia rencananya akan memberikan piala tersebut di Balai Kota dan diserahkan oleh Gubernur. Berbeda dari rencana semula piala akan diserahkan di lokasi kepada pemenangnya.

Tertawan

Pengamat politik sekaligus mantan Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional, Ricky Sitorus berpendapat, sebagai capres dan cawapres, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) saat ini memang dipadati sejumlah jadwal dalam rangka pemenangan pilpres mendatang. Namun, Ricky tak setuju situasi ini telah membuat Jokowi-JK tertawan partai pengusungnya.

“Sebenarnya cukup banyak interaksi yang dilakukan oleh Jokowi di luar dari komunitas partai. Bahwa cakupannya sekarang lebih luas, mungkin begitu. Tetapi jika tertawan tidak. Ia tidak berubah dan kita lihat ia banyak mengunjungi relawan-relawan bahkan tidak menggunakan bendera partai,” jelas Ricky.

Ia menambahkan, tidak benar juga partai-partai tidak bekerja untuk pemenangan Jokowi-JK. “Kita tahu bagaimana PKB menyatakan siap mendukung Jokowi-JK. Begitu juga Nasdem mau pun PDI Perjuangan. Jadi tidak benar Jokowi terkungkung gerakannya oleh partai,” tandas Ricky. jef

Posted By OBSERVER INDONESIA11.43

0

Continue Reading

Kalah Sebelum Perang

Kalah Sebelum Perang

Prabowo Subianto tampak gugup saat berpidato di acara deklarasi pemilu damai dan berintegritas, Selasa (3/6). Suaranya bergetar dan tangannya bolak-balik memegang mik.

"Apabila rakyat memberikan mandat kepada Jokowi, saya terima," katanya dengan raut muka pucat.

Akibat sikap Prabowo ini, sejumlah komentar pun bermunculan di situs jejaring sosial. Bahkan ada yang menyebut sikap Prabowo seperti seorang yang kalah sebelum berperang.

Hal ini ditanggapi oleh Koordinator TEPI Jerrie Semampouw. Dia mengakui ada pendapat masyarakat yang menyebut Prabowo seperti pecundang atau kalah sebelum bertanding. Tetapi dia meluruskan pandangan tersebut.

“Ini dalam konteks pilpres artinya siap menang, siap kalah. Bukan kalah sebelum bertanding,” jelas Jerrie via seluler kepada Observer Indonesia, Rabu (4/6) siang.

Dia juga menjelaskan bahwa pernyataan mengalah dari kedua kontestan jelas tidak ada. "Sebelum bertanding dalam pilpres nantinya, saya rasa kontestan tidak akan mengakui itu," tegas Jerrie.

Terkait pernyataan adanya black campaign, intimidasi dan kekerasan yang diungkapkan oleh capres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jerrie menyampaikan itu menjadi kekhawatiran rakyat Indonesia.

"Selama ini ada isu akan ada huru-hara dan lainnya pasca-pilpres dan lainnya, justru ini sangat mengawatirkan. Dan saya melihat ini menjadi kekhawatiran kedua belah pihak," sebut Jerrie

"Apalagi karakter politik kita ada perbedaan antara masyarakat di bawah dengan elit yang didukungnya," sambungnya.

Soal pernyataan Jokowi tentang intimidasi, Jerrie menganggap dalam konteks itu, kedua belah pihak mengalaminya. Walaupun skala besar kecilnya, Jokowi menjadi pihak yang banyak mengalami kampanye hitam, intimidasi maupun kekerasan.

"Tetapi yang saya tahu kedua belah pihak menjadi korban dan hal ini sulit diklarifikasi" kata Jerrie.

Sedangkan adanya kekerasan di Sleman Yogyakarta menurutnya tidak berhubungan dengan pencapresan. Karena di daerah ini sudah kerapkali terjadi kekerasan soal ibadah.

"Tidak ada hubungannya dengan seruan Amien Rais soal perang Badar," kata aktivis PGI itu.

Namun soal pembakaran posko relawan Jokowi di Jakarta Barat, dia mengatakan dalam hal ini yang menjadi korban adalah Jokowi - JK.

"Untuk itu aparat harus melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga hal-hal berupa kekerasan, intimidasi dan black campaign tidak mewarnai kampanye pilpres yang dapat saja membahayakan keamanan Indonesia," pungkasnya.

Secara keseluruhan acara deklarasi yang digelar di Hotel Bidakara tersebut berjalan sangat baik. Keduanya berkomitmen menjalankan kampanye damai untuk menjaga keamanan dan kedamaian NKRI. jef

Posted By OBSERVER INDONESIA05.24

0

Continue Reading

Prabowo: Dokternya Pernah Anak Buah Saya

 

Boks ---- warta sepekan

Prabowo: Dokternya Pernah Anak Buah Saya

Capres Prabowo Subianto nampak gagah usai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Dengan yakin dan mantan dia yakin lolos. Mantan menantu Presiden Soeharto ini pun menyebut dokter yang memeriksa pernah menjadi anak buahnya.

"Dokternya pernah jadi anak buah saya," kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di depan ruang medical check up RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Prabowo menjalani tes bersama pasangannya, Hatta Rajasa. Mereka menjalani 14 tes kesehatan. Prabowo mengaku takjub karena pemeriksaan kesehatan dilakukan sangat detail oleh tim dokter.

"Hanya dua orang tapi yang profesornya banyak. Semua lubang sudah diperiksa. Kita diperiksa rohani, kejiwaan, fisik. Semoga lolos semua," tutur Prabowo.

Dia lantas memuji kepiawaian para dokter yang menangani tes kesehatan tersebut. Prabowo mengaku sudah sering memeriksakan kesehatan dengan dokter di belahan dunia lainnya. Namun, tim dokter ini tak jauh beda dengan dokter di manca negara.

Hal yang sama diungkapkan Hatta Rajasa. Ia merasa seperti mendapat pemeriksaan kesehatan kelas dunia.

"Ini mencerminkan pelayanan kesehatan kepada rakyat Indonesia. Pendidikan dan kesehatan adalah pilar utama dalam membangun bangsa yang kuat dan mandiri," pungkas Hatta. (fry)

Posted By OBSERVER INDONESIA08.26

0

Continue Reading

Profil Presiden RI Joko Widodo

Posted By OBSERVER INDONESIA23.56

0

Continue Reading

Masyarakat Papua Inginkan Jokowi-JK

Masyarakat Papua Inginkan Jokowi-JK

Tokoh masyarakat Papua Ir Marthen Luther Lumadas Mc menegaskan, sebagian besar masyarakat berharap Presiden Indonesia yang terpilih di Pilpres 9 Juli mempunyai karakter yang tegas namun sederhana dan jauh dari kesan militer. Alasannya, sebagai besar masyarakat Papua trauma dengan militer.

Demikian disampaikan Marthen Luther yang juga mantan Sekda Provinsi Papua, kepada Observer Indonesia, di Jakarta, Rabu (4/6).

"Kami masih trauma, jika militer yang jadi presiden atau pemimpin di negeri ini. Jadi sebagian besar, masyakat Papua mendukung Jokowi sebagai presiden. Khususnya para orangtua yang mengalami kejadian di tahun 1962-1965. Termasuk kakak saya yang dipenjara karena sempat melawan pemerintah (militer) karena dianggap melawan aparat," kata Marthen Luther.
Marthen Luther menjelaskan, faktor trauma tersebut terjadi lantaran adanya tindakan yang terlalu keras yang dilakukan aparat kemananan terhadap masyarakat Papua, termasuk pengunaan senjata api untuk menyelesaikan persoalan dengan masyarakat Papua yang tinggal di pedalaman.

"Kami tidak mau terjadi lagi peristiwa yang mengenaskan terhadap orang-orang Papua. Di tahun 1963, 1969 dan sampai sekarang, masih terjadi penembakan-penembakan orang Papua di pedalaman," ungkapnya.

Dia juga menduga penembakan itu terjadi karena kurangnya pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang Papua yang masih kurang paham tentang eksistensi Indonesia ini.

"Seharusnya penguasa atau militer bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat Papua yang tidak sepenuhnya paham tentang keberadaan pemerintah Indonesia," ujarnya

Mantan Kepala Dinas Kehutanan Sorong tahun 1993-2003 ini menjelaskan, karena faktor trauma tersebut, sebagian besar masyarakat Papua berharap pasangan Jokowi-Kalla terpilih menjadi presiden, memerintah di Indonesia untuk lima tahun ke depan.

"Kami melihat sifat dan penampilan dari Bapak Jokowi lebih mendekati sifat dan karakter orang-orang Papua. Dari tingkat kesederhanaan, pembawaan, beliau lebih mendekati orang-orang Papua. Demikian pula dengan wakilnya, Jusuf Kalla. Dilihat dari kepimpinan saat menjabat wakil presiden di era SBY, wakil presiden banyak melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat luas melalui media massa dan juga turun langsung ke masyarakat Papua," bebernya.

Lebih lanjut lagi, kata Marthen, sosok Jusuf Kalla juga merupakan pemimpin yang pernah mendukung adanya pembangunan di daerah Papua.

"Untuk itu kami lebih cenderung ke mendukung pasangan Jokowi-JK. Saya berbicara sebagai mantan Sekda dan tokoh masyarakat Papua," tegas Marthen.

Marthen juga mengatakan calon presiden Jokowi juga merupakan pemimpin yang sederhana dan sangat dekat dengan masyarakat miskin.

"Jokowi pernah datang ke Sorong, Papua, dia datang ke pasar tanpa pengawalan. Masyarakat di sana sangat senang melihat kesederhanan Jokowi," jelasnya.

Sementara terkait capres Prabowo, Marthen mengungkapkan masyarakat Papua meragukan sosok dan ide-ide yang akan diusung Prabowo.

"Prabowo merupakan mantan militer yang cenderung akan menerapkan strategi-strategi militer. Kami melihat ada ketidaknyamanan masyarakat Papua jika Prabowo berkuasa. Termasuk kekhawatiran masalah HAM bagi masyarakat Papua," ucap Marthen.

Ayah enam orang anak ini juga menilai karakter militer sangat keras dan cenderung akan menimbulkan konflik-konflik terhadap masyarakat Papua. Karakter orang Papua juga sangat keras, tetapi jika masyarakat Papua, diberlakukan dengan baik, masyarakat Papua juga bisa bersikap baik.

"Karena itu jika melihat hal-hal tersebut, kami agak ragu dengan Prabowo. Kami tidak mau terjadi lagi peristiwa yang mengenaskan terhadap orang-orang Papua. Ditahun 1963, 1969 dan sampai sekarang masih terjadi penembakan-penembakan dipedalaman," jelas Marthen.

Mantan Sekda devenitif provinsi Papau Barat yang baru saja pensiun ini menduga penembakan itu terjadi karena kurangnya pendekatan-pendekatan terhadap orang-orang Papua yang masih kurang paham tentang eksistensi Indonesia ini.

Untuk itu, dia berharap masyarakat Papua bisa memilih Jokowi sebagai presiden mendatang. Jika Jokowi terpilih jadi presiden,
Jokowi diyakini bisa memberikan kesejahateraan melalui sumber daya manusia, membangun sekolah-sekolah dengan model yang sesuai dengan masyarakat Papua dan Indonesia. Serta membangun rumah sakit-rumah sakit di Kota Papua. Orang-orang Papua, kata dia, jika sakit jarang yang dibawa ke rumah sakit. Karena di kota-kota jarang terdapat rumah sakit. Apalagi karena banyak orang Papua yang kurang mampu (miskin).

"Untuk itu, kami berharap, Jokowi akan membangun rumah sakit-sakit di Papua. Saya merasakan sejak 1965-an, tidak merasakan adanya pelayanan kesehatan yang memadai. Masyarakat Papua memang banyak yang miskin. Bagaimana bisa membawa anak-anaknya atau keluarganya berobat ke Jakarta atau Makassar. Memang ada rumah sakit di perkotaan, tetapi itu peninggalan Belanda,"pungkasnya. ren

Posted By OBSERVER INDONESIA12.30

0

Continue Reading

Golkar Pecah

 

Golkar Pecah

JAKARTA, OI – Memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang, berimbas kepada perpecahan di Partai Golkar. Keputusan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ditentang sejumlah kader

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan memilih bersebrangan dengan keputusan Golkar yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Menurut Luhut, sosok Joko Widodo (Jokowi) jauh lebih baik dari Prabowo. Lagi pula, hampir setengah kader Golkar, berdasarkan hasil survei, memilih Jokowi sebagai presiden. Angka ini diyakini Luhut akan bertambah lantaran Jokowi memilih Jusuf Kalla yang notabene kader Golkar, sebagai cawapres.

“Kalau saya lihat di hasil pemilu terakhir, hampir 42 persen orang Golkar memilih Jokowi. Mungkin kalau JK masuk, nanti lebih besar ya,” kata Luhut di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Luhut mengatakan, dia telah meminta izin kepada Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) atas pilihannya ini. Dia pun menegaskan masih sebagai kader Golkar. “Saya tetap di Golkar, tidak ada yang mengeluarkan saya, kecuali saya,” tegasnya.

Soal hubungannya dengan Ical, Luhut mengatakan tetap bersahabat meski berbeda pandangan politik.

Luhut lalu menuturkan apa yang dia ketahui soal Prabowo. Sesama tokoh militer, Luhut tahu betul latar belakang Prabowo. Dia juga mengaku telah mendapatkan dukungan dari jenderal purnawirawan senior terkait keputusannya ini.

Luhut sepakat, pemimpin Indonesia harus tegas. “Tegas itu tidak mesti mata melotot dan lempar-lempar handphone,” ujar Luhut.

Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto pernah bekerja dalam kesatuan yang sama. Prabowo pernah menjadi wakil Luhut di Detasemen 81 Antiteror pada tahun 1983. Ketika itu Luhut berpangkat Mayor sementara Prabowo masih berpangkat kapten.

Luhut mengaku telah menyiapkan strategi pemenangan pasangan Jokowi-JK. Satu di antaranya melakukan operasi kegiatan pada media sosial.

“Kami akan bekerja, kami akan melakukan operasi kegiatan kegiatan dalam hal sosial media. Kemudian di bawah melakukan gerakan dengan GP Anshor dan relawan relawan yang kita konsolidasikan sehingga kegiatan efektif,” sebut Luhut.

Luhut mengatakan bahwa pihaknya juga memiliki strategi untuk mengantisipasi apabila terjadi kecurangan pada pilpres mendatang.

“Kami bersama Pak Fachrul membantu dengan networking yang kami miliki, networking kami jalan. Pertahanan yang baik adalah menyerang. Menyerang itu bentuknya ya antisipasi, banyak strategi, master saya kan bidang strategi juga,” urai Luhut.

Luhut mengatakan dirinya secara sukarela mendukug Jokowi tanpa meminta apapun, termasuk jabatan strategis.

Terpisah, anggota Dewan Pertimbangan Golkar Fahmi Idris mengaku kecewa dengan keputusan Ical mendukung pencapresan Prabowo-Hatta. Seharusnya, kata Fahmi, Golkar mendukung Jokowi-JK. Sebab, JK adalah kader Golkar.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Golkar Poempida Hidayatulloh melontarkan hal senada. Poempida yang pernah menjabat Wakil Bendahara Golkar di era kepemimpinan JK, saat ini menjadi juru bicara matan Wapres RI.

Diketahui, Ical dijanjikan posisi menteri senior oleh Prabowo. Sementara dalam konstitusi Indonesia, seperti dikatakan pengamat politik LIPI Siti Juhro, tidak ada jabatan menteri senior, yang ada pejabat senior.

Prabowo menjanjikan posisi kunci di pemerintahan untuk Ical yang keberadaannya sedang dikaji dengan tim ahli hukumnya Prabowo.

"Soal posisi terhormat itu saya ingin dan saya minta Pak Aburizal Bakrie ikut dalam pemerintahan di dalam satu kabinet dengan jabatan kunci untuk membantu presiden dan wakil presiden di bidang pengendalian ekonomi dan kesejahteraan rakyat," kata Prabowo, Senin (19/5/2014).

Menurut Prabowo, Ical punya kapasitas di bidang itu. Karena punya pengalaman panjang di bidang perekonomian. Ical pernah menjadi Menko Kesra, Menko Perekonomian, pernah memimpin Kadin 10 tahun selama dua periode. Prabowo memberikan bocoran, posisi penting tersebut kemungkinan diberi nama menteri utama.

"Saya ingin ada menteri senior, menteri utama yang akan bertindak secara profesional mempercepat pembangunan. Alhamdulillah Pak Aburizal Bakrie bersedia. Jadi dengan menteri utama saya merasa sangat terbantu dan saya menjadi sangat optimis," kata Prabowo. (fry)

Posted By OBSERVER INDONESIA04.47

0

Continue Reading

Pemerintahan Jokowi-JK Diyakini Mampu Tuntaskan Kasus HAM 1998

JAKARTA –Sejumlah kelompok masyarakat meyakini pasangan calon presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, akan mampu melaksanakan pekerjaan rumah yang selama ini belum juga dapat dikerjakan pemerintahan yang ada.

Antara lain penuntasan dugaan kasus pelanggaran hak azasi manusia (HAM) 1998.

Menurut salah seorang aktivis dari Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP), Syafri Hidayat, kasus pelanggaran HAM 1998 cukup lama menggantung. Bahkan meski pemerintahan telah beberapa kali berganti, belum juga dapat terselesaikan.

“Sampai sekarang kita tahu masih ada 13 aktivis yang belum kembali. Karena itu kita harapkan pemerintahan Jokowi-JK nantinya dapat menuntaskan kasus ini. Paling tidak agar para aktivis tersebut dapat kembali atau diketahui seperti apa nasibnya saat ini,” ujarnya dalam dialog yang digelar Serikat Alumni Jerman (SAJ) menyambut hasil pemilihan presiden di Hotel Accacia, Jakarta, Kamis (24/7).

Saat ditanya seperti apa keyakinannya pasangan capres yang diusung PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PKPI ini mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM, Syafri yakin sangat besar.

Alasannya, pasangan Jokowi-JK tidak tersandera dosa masa lalu. Selain itu selama ini Jusuf Kalla juga diketahui memiliki kemampuan menyelesaikan sejumlah kasus konflik. Baik itu konflik di Aceh maupun Poso.

“Kita yakin mereka pasti bisa. Bagaimana caranya, kita serahkan sepenuhnya pada mekanisme yang menurut Jokowi-JK cukup tepat untuk menanganinya,” ujarnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Aldrin Situmeang dari Observer Indonesia, menilai kasus pelangaran HAM yang terjadi di Indonesia bisa dibawa pengadilan internasional di Jenewa.

Meski begitu, ia mengamini pandangan Syafri. “Intinya, selama pemerintah tidak mengikuti aturan perundang-undangan internasional tentang HAM, maka dugaan-dugaan kasus HAM yang terjadi selama ini tidak akan pernah bisa diselesaikan,” katanya.(gir/jpnn)

 

Dikutip dari : http://www.jpnn.com/read/2014/07/24/248154/Pemerintahan-Jokowi-JK-Diyakini-Mampu-Tuntaskan-Kasus-HAM-1998-

Posted By OBSERVER INDONESIA14.45

0

Continue Reading

Rakyat Vs Kapitalis?

Rakyat Vs Kapitalis?

 

Rakyat tersenyum bahagia melihat Joko Widodo dengan keramahan dan kesederhanaannya. Sementara banyak orang yang terperangah dengan kemewahan yang ditampilkan Prabowo Subianto, bak potret pengagum kapitalis.

Bukan cuma satu atau dua kali masyarakat disuguhi pemandangan mewah Prabowo Subianto. Capres yang diusung poros Partai Gerindra ini selalu tampil dengan simbol-simbol kapitalis. Turun dari helikopter, mobil Lexus seharga miliaran rupiah dan kuda super yang nilainya serupa, sudah menjadi bagian dalam kesehariannya.

Pengamat politik dari Habibie Center,  Bawono Kumoro, pernah mengkritik Prabowo. Dia menasehati Prabowo untuk mengurangi memperlihatkan gaya hidup mewah.

"Berbagai hasil survei memperlihatkan masyarakat lebih memilih pemimpin dengan karakter sederhana. Dukungan terhadap Prabowo dikhawatirkan akan menurun karena sering memperlihatkan gaya hidup mewah," kata Bawono Kumoro di Jakarta, awal pekan.

Menurut Bawono Kumoro,  wajar Prabowo memperlihatkan kemewahan bahkan saat berinteraksi dengan publik. Sebab, dia berasal dari keluarga mapan. Tapi, sambungnya, saat ini publik lebih menyukai figur pemimpin yang sederhana. 

Prabowo yang berlatar belakang militer, memang selalu berusaha tampil gagah, menghormat ke kanan-kiri dan mengangkat tangan seraya melambai, meski kadang terlihat seperti gaya menghormat pemimpin NAZI, Adolf Hitler. 

Tentu sebagian orang berdecak kagum dengan sosok kesempurnaan Prabowo. Pria cerdas, tampan, gagah, plus harta yang melimpah. Harus diakui, Prabowo merupakan figur idaman kaum hawa. Apalagi dia kini tidak memiliki pendamping hidup setelah pernikahannya dengan anak keempat Presiden Soeharto, Siti Hediati Hariyadi, kandas.

Perlu diketahui, Prabowo memperoleh pangkat bintang tiga (letnan jenderal) di usia 46 tahun. Sebuah karier militer yang fantastis. Sayang, prestasi itu terdegradasi lantaran sanksi pemecatan dari militer menyusul dugaan keterlibatan dalam kasus kejahatan kemanusiaan, yakni penculikan 13 aktivis reformasi.

Saat datang ke kantor KPU Pusat guna mengambil nomor urut Pilpres 2014, Prabowo dan pasangannya, Hatta Rajasa, datang dengan kendaraan mewah, termasuk iring-iringannya. Mereka pertontonkan kemewahan dan kegagahan. Publik terperangah, berdecak, ada pula yang terlihat segan, bahkan gentar.

Tatapan ‘ngeri’ publik ke Prabowo adalah wajar. Sebab, yang ada di hadapan mereka memperlihatkan suasana kemiliteran. Militer di negeri ini bagaimanapun telah memberikan berbagai sugesti terhadap alam bawah sadar rakyat. 

Bukan isapan jempol bila berhadapan langsung dengan para petinggi militer, ada rasa segan, hormat bahkan takut-takut, dan itu adalah hal yang wajar mengingat sejarah militer kita telah memberikan ‘trauma’ yang berkepanjangan. Apalagi mengingat kasus-kasus yang terkait dengan masa lalu Prabowo. Maka wajar saja tidak ada kesan hangat, tulus, penuh senyum dan tawa dari masyarakat yang menyaksikan kehadiran Prabowo-Hatta. Trauma masa lalu!

Sebaliknya, rakyat tampak ceria, riang, dan penuh kehangatan saat Joko Widodo (Jokowi) tiba. Capres yang diusung poros PDIP ini juga ke kantor KPU Pusat saat itu untuk mengambil nomor urut Pilpres 2014.

Jokowi dan pasangannya, Jusuf Kalla (JK), tampil sangat natural, sederhana. Gaya itu memang keseharian Jokowi, kemeja lengan panjang digulung dengan bagian bawah yang dibiarkan keluar. Tidak ada kesan mewah secuilpun, sungguh merakyat. Apalagi dia datang dengan menumpang bajaj. 

Wajah-wajah rakyat yang berjumpa dengan Jokowi tampak tersenyum bahkan tertawa gembira. Latar belakang Jokowi yang sipil atau rakyat biasa itu membuat publik merasa nyaman. Terlebih Jokowi memang secara konsisten selama ini, sejak dari Solo, selalu berjalan kaki keluar masuk kampung-kampung rakyat, lewat langsung di depan pintu-pintu rumahnya warga. Ekspresi wajah rakyat saat bertemu dan berhadapan dengan Jokowi tanpa beban, tak ada trauma sebagaimana trauma rakyat kepada militer di negera ini. 

Memang penampilan dua sosok itu ibarat langit dan bumi. Jokowi adalah kita, rakyat sebagaimana adanya. Kesederhanaan, keramahan, kenyataan, dan harapan. Bukan mimpi, imajinasi, ambisi, atau obsesi penjunjung kapitalis. 

Semua ini bisa menjadi bahan pertimbangan realistis bagi rakyat. Jokowi dan Prabowo kini bertarung menuju kursi RI-1. Rakyat yang memutuskan kepada siapa harapan hidup selaras dan harmoni bisa digantungkan.

Perlu diingat, bangsa Indonesia merindukan hidup tanpa intimidasi dan ketakutan. Rakyat memerlukan pemimpin yang nyata, bukan imajinasi. Pemimpin yang tahu persoalan bangsa dan bekerja. Bukan pemimpin yang menyuguhkan mimpi kemewahan dengan simbol-simbol kapitalis. (fry)

Posted By OBSERVER INDONESIA08.48

0

Continue Reading

Program Prioritas Visi Misi Jokowi-JK, 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita)

Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disarikan dari situs www.kpu.go.id:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Posted By OBSERVER INDONESIA23.39

0

Continue Reading

Pemimpin Merakyat (Boks)

 

Pemimpin Merakyat (Boks) 

Kedatangan pasangan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke kantor KPU Pusat dengan menumpang bajaj berbahan bakar gas warna biru, Minggu (1/6) siang, menunjukkan pasangan capres-cawapres ini merakyat, alias beradaptasi dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang kebanyakan hidup sederhana.

“Jokowi – JK saya anggap mampu beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang masih sederhana. Memang ada anggapan miring soal itu, seolah-olah pencitraan. Tetapi sehari-hari kita menyaksikan bahwa Jokowi – JK hidupnya sederhana, terlihat dari pakaian, sepatu dan lainnya. Mereka memang sederhana, ini tidak dibuat-buat,” kata pengamat politik yang juga mantan Ketua Umum PPRN, DR. Ir. Ricky Sitorus, MSi.
 

Berbeda jauh dengan pasangan capres Prabowo Subianto – Hatta Rajas yang datang ke KPU dengan mengendarai Lexus LX 570 seharga kurang lebih Rp2,5 Miliar itu. “Ini merupakan gambaran kandidat yang siap secara materi,” ujar Ricky.

Hanya saja dalam hal beradaptasi dengan masyarakat Indonesia yang kebanyakan sederhana hal ini dianggapnya kurang cocok. (Jef)

Posted By OBSERVER INDONESIA04.50

0

Continue Reading

PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL JOKOWI JK

Posted By OBSERVER INDONESIA00.53

0

Continue Reading

AGENDA PRIORITAS OTONOMI DAERAH KABINET JOKOWI JK

Posted By OBSERVER INDONESIA00.55

0

Continue Reading

Kalah Sebelum Perang

Kalah Sebelum Perang

Prabowo Subianto tampak gugup saat berpidato di acara deklarasi pemilu damai dan berintegritas, Selasa (3/6). Suaranya bergetar dan tangannya bolak-balik memegang mik.

"Apabila rakyat memberikan mandat kepada Jokowi, saya terima," katanya dengan raut muka pucat.

Akibat sikap Prabowo ini, sejumlah komentar pun bermunculan di situs jejaring sosial. Bahkan ada yang menyebut sikap Prabowo seperti seorang yang kalah sebelum berperang.

Hal ini ditanggapi oleh Koordinator TEPI Jerrie Semampouw. Dia mengakui ada pendapat masyarakat yang menyebut Prabowo seperti pecundang atau kalah sebelum bertanding. Tetapi dia meluruskan pandangan tersebut.

“Ini dalam konteks pilpres artinya siap menang, siap kalah. Bukan kalah sebelum bertanding,” jelas Jerrie via seluler kepada Observer Indonesia, Rabu (4/6) siang.

Dia juga menjelaskan bahwa pernyataan mengalah dari kedua kontestan jelas tidak ada. "Sebelum bertanding dalam pilpres nantinya, saya rasa kontestan tidak akan mengakui itu," tegas Jerrie.

Terkait pernyataan adanya black campaign, intimidasi dan kekerasan yang diungkapkan oleh capres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jerrie menyampaikan itu menjadi kekhawatiran rakyat Indonesia.

"Selama ini ada isu akan ada huru-hara dan lainnya pasca-pilpres dan lainnya, justru ini sangat mengawatirkan. Dan saya melihat ini menjadi kekhawatiran kedua belah pihak," sebut Jerrie

"Apalagi karakter politik kita ada perbedaan antara masyarakat di bawah dengan elit yang didukungnya," sambungnya.

Soal pernyataan Jokowi tentang intimidasi, Jerrie menganggap dalam konteks itu, kedua belah pihak mengalaminya. Walaupun skala besar kecilnya, Jokowi menjadi pihak yang banyak mengalami kampanye hitam, intimidasi maupun kekerasan.

"Tetapi yang saya tahu kedua belah pihak menjadi korban dan hal ini sulit diklarifikasi" kata Jerrie.

Sedangkan adanya kekerasan di Sleman Yogyakarta menurutnya tidak berhubungan dengan pencapresan. Karena di daerah ini sudah kerapkali terjadi kekerasan soal ibadah.

"Tidak ada hubungannya dengan seruan Amien Rais soal perang Badar," kata aktivis PGI itu.

Namun soal pembakaran posko relawan Jokowi di Jakarta Barat, dia mengatakan dalam hal ini yang menjadi korban adalah Jokowi - JK.

"Untuk itu aparat harus melakukan tugasnya dengan baik. Sehingga hal-hal berupa kekerasan, intimidasi dan black campaign tidak mewarnai kampanye pilpres yang dapat saja membahayakan keamanan Indonesia," pungkasnya.

Secara keseluruhan acara deklarasi yang digelar di Hotel Bidakara tersebut berjalan sangat baik. Keduanya berkomitmen menjalankan kampanye damai untuk menjaga keamanan dan kedamaian NKRI. jef

Posted By OBSERVER INDONESIA14.03

0

Continue Reading