Kamis, 07 Juni 2012

Our Team

Filled under:




Observer Indonesia sebagai lembaga independen yang vokus memperkenalkan strategi berpolitik dengan biaya murah, sejak memasuki tahun politik 2007 sudah rutin melakukan roadshow ke beberapa daerah melakukan pendidikan politik langsung kepada pemilih.
Pendidikan politik ini sangat penting dilakukan, karena setiap memasuki tahun politik, rakyat hanya dibiarkan menjadi anak yatim piatu berjalan menggunakan peta buta menuju pemilu mencari pemimpin dan wakilnya. Hampir tidak ada institusi baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta yang vokus melakukan pendidikan politik kepada rakyat.
Akibatnya setiap pemilu rakyat menikmati pembodohan yang dilakukan oleh hampir semua politisi. Sipil Institut tidak ingin membiarkan rakyat hanya dijadikan komoditas politik yang diperjualbelikan suaranya setiap pemilu.

Posted By OBSERVER INDONESIA13.41

Selasa, 10 April 2012

Diskusi Publik " Sistem Kepartaian dan presidensialisme"

Filled under:

Koalisi Partai Dinilai Jadi Masalah Dalam Presidensial

Diskusi publik bertajuk \"Sistem Kepartaian dan Presidensialisme\" (Foto: PelitaOnline | Hurri)
Selain dapat dijadikan alat tawar impeachment atau pemakzulan, sistem presidensial juga dapat dijadikan alat untuk menyandera kepentingan pemerintah ditengah jalan.

akarta, PelitaOnline – HUBUNGAN antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dinilai tidak akan pernah efektif dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem presidensial.

Selain dapat dijadikan alat tawar impeachment atau pemakzulan, sistem presidensial juga dapat dijadikan alat untuk menyandera kepentingan pemerintah ditengah jalan apabila presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.

Dewan Pembina Observer Indonesia Mulyana mengatakan, praktek presidensialisme di Indonesia tidak mengandung ciri-ciri ‘hyper-presidensialisme' sebagaimana berlaku di negara Argentina dan Filipina atau semi-presidensialisme di Rusia, Perancis. Bukan hanya itu, praktik presidensialine di Tanah Air juga, menurut Mulyana, berbeda sistem dengan yang berlaku di Rusia.

"Presiden Rusia 'legally superior, independent and free to manuver' mengangkat perdana menteri, mengusulkan gubernur, membubarkan Duma (parlemen) dalam keadaan darurat tertentu dan mengeluarkan dekrit presiden,” jelas Mulyana pada acara diskusi publik bertajuk "Sistem Kepartaian dan Presidensialisme," di Jakarta, Kamis (5/4).

“Juga bukan hyper-presidensialism dengan karakter konstitusional pemisahan khusus tanpa 'check and balance," sambungnya.

Di Indonesia, Mulyana mengatakan bahwadasar hukum mengenai pemakzulan tercantum dalam Pasal 7B serta 24c ayat 2), UU no 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta pasal-pasal dalam undang-undang no 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (pasal 77 ayat 4, serta pasal 184-189).

Pembangunan koalisi, seperti koalisi di Pemerintahan SBY-Boediono, cenderung lebih problematik dalam sistem-sistem parlementer, karena adanya perbedaan sikap dan pandagan di dalam partai koalisi untuk mempertahankan kekuasan.

Problem tersebut, menurut Mulyana, disebabkan karena sistem presidensial kekurangan mekanisme untuk menyakinkan bahwa eksekutif memiliki mayoritas dalam institusi legislatif.

"Kemandegan sering memperlemah kekuasaan eksekutif. Problem-problem kecakapan memerintah, dan konlfik yang sengit antara DPR dan Presiden, kadang-kadang menimbulkan kemacetan-kemacetan demokrasi," ungkapnya.

Karenanya, Mulyana mengatakan bahwa problem sistem presidensial bukan sekedar terletak pada inkompabalitas presidensialisme dengan sistem multipartai, akan tetapi lebih kepada labilitas dan inefaktivitas dukungan (partai) koalisi dalam mendukung jalannya pemerintah.

Sumber : Pelita Online

Posted By OBSERVER INDONESIA05.39

Kamis, 05 April 2012

Undangan Diskusi Publik

Filled under:


OBSERVER INDONESIA



Kepada Yth,
Pimpinan/Direktur  Lembaga
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam demokrasi, partai berjalan dalam sistem kepartaian tertentu, yang merupakan  bagian dari sistem kepartaian yang diterapkan di suatu negara. Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang interaksi antar partai dan struktur persaingan di antara sesama partai politik dalam upaya meraih kekuasaan pemerintahan sesuai dengan konstruksi relasi regulasi yang berlaku.

Sistem kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektifitas pemerintahan presidensiil sekaligus meneguhkan implementasi good governance, maka dengan ini kami Observer Indonesia mengundang Bapak/Ibu/Saudara/I dalam Kegiatan diskusi publik yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal   : Kamis 05 April 2012
Waktu              : 14.00 – 16.00 Wib

Tempat            : Galeri Cafe & Resto 
                           Komplek Taman Ismail Marxuki
                           Jl.Cikini Raya No.73 - Cikini Jakarta Pusat

Tema               : “ Sistem Kepartaian dan Presidensialisme “
Pembicara      : Pipit R Kartawidjaya (Presiden KIPP Eropa)
                           Mulyana W Kusumah. ( Dewan Pembina Observer Indonesia) 


Moderator      : Djaya Siahaan (Litbang Observer Indonesia)

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 04 April 2012
Hormat kami,

Dipl Ing. Aldrin Situmeang

Cp. 081360 866697 (Bachtiar.E)

Posted By OBSERVER INDONESIA03.20

Selasa, 03 April 2012

TEAM OBSERVER INDONESIA

Filled under:

OBSERVER INDONESIA



AGUS CASMANTO P.SARAGIH.
MEDAN, 08 AGUSTUS 1968

 KOMP GRAHA INDAH BLOK A 11/11 RT/RW : 002/017 KAB/KOTA : BEKASI










BACHTIAR EFFENDY.
JAKARTA, 05 JULI 1977

GUJI BARU RT/RW : 004/002 KOTAMADYA : JAKARTA BARAT









ALDRIN APOLLO SITUMEANG.
JAKARTA,17 JUNI 1969

KOMP RS PERSAHABATAN RT/RW : 016/013 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR



MARGONO.
LAMPUNG,18 AGUSTUS 1961

 KP STANGKLE RT/RW : 003/016 KOTAMADYA : DEPOK










 PINTOR SITUMEANG.SH
: P.SIANTAR,12 AGUSTUS 1963

 GALUR SARI RT/RW : 007/007 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR







 MAHABASA S.M.SITUMEANG.
JAKARTA,17 JUNI 1963

JL.CEMPAKA PUTIH BARAT 26/34 RT/RW : 009/003 KOTAMADYA : JAKARTA PUSAT


SABAM DJAYA PM SIAHAAN
 JAKARTA 22 JUNI 1964
JL.CAWANG I/61 RT/RW : 004/012 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR







 MULYANA WIRA KUSUMAH (AlMH)
OGOR 23 NOVEMBER 1948

JL.JATI BARU X GG.E RT/RW : 009/001 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR






 PIPIT ROCHIJAT KARTAWIDJAJA
BANDUNG 30 AGUSTUS 1949

ALAMAT : GERMAN







 NETTA S PANE

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)


Posted By OBSERVER INDONESIA01.57

Rabu, 07 September 2011

Cegah Pemerasan Terhadap Kepala Daerah

Filled under:


 Neta S Pane [google]
[JAKARTA] Aparat penegak hukum diminta transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan para kepala daerah. Hal itu supaya proses penyelidikan ataupun penyidikan tidak diselewengkan untuk memeras kepala daerah.

“Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan yang melibatkan kepala daerah beberapa waktu lalu dikhawatirkan akan menjadi alat baru bagi oknum aparat penegak hukum untuk memeras para kepala daerah. Temuan itu membuka peluang terjadinya penyelidikan tidak resmi oleh oknum penegak hukum,” kata ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam jumpa pers bersama Aliansi LSM untuk Advokasi Pembangunan Daerah di Jakarta, Kamis (18/8).

Aliansi itu terdiri atas 13 LSM seperti Seven Strategic Studies, Observer Indonesia, dan Pusat Studi Nusantara.

Bulan Juni lalu, Ketua PPATK Yunus Hisein mengungkapkan ada sebanyak 1.135 transaksi mencurigakan yang dilakukan bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, dan 339 transaksi oleh pejabat Pemda lainnya. Salah satu praktik yang mencurigakan adalah penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU) yang ditampung di rekening pribadi, kerabat dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha.

Neta menegaskan temuan PPATK memang harus ditindaklanjuti dan diusut tuntas oleh penegak hukum. Namun dalam praktiknya, temuan itu dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum. Sebagai contoh seorang bupati di Riau menghabiskan uang hingga Rp 11 miliar dalam menghadapi tuduhan korupsi yang hanya Rp 7 miliar. Praktik seperti itu tidak bisa dibiarkan. Karena itu penegak hukum harus transparan dan obyektif dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

Direktur advokasi Seven Strategic Studies Robikin Emhas menegaskan posisi kepala daerah memang berpotensi diganggu baik secara politik maupun hukum. Gangguan itu terutama ditujukan untuk menekan. Selain itu, tidak jarang tudingan korupsi digunakan sebagai sarana kampanye hitam guna menyudutkan incumbent dalam Pemilukada. 

“Kami meminta instansi penegak hukum dapat meminimalisir aparatnya agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Peluang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk menekan kepala daerah sangat mengganggu kinerja para kepala daerah," tegasnya. [R-14]

Posted By OBSERVER INDONESIA06.10

Jumat, 26 Agustus 2011

Harian Umum Sore. Redaksi: (021) 57851555. Sirkulasi:(021) 8280000 ext 108, 140. Iklan: (021) 71688268. Tahun XXIII 8.311. 24 Halaman. Rp 2.800. Langganan Rp 68.000 KLASIFIKASI GALERI FOTO | E-PAPER | Cegah Pemerasan Terhadap Kepala Daerah

Filled under:



 Neta S Pane [google]


[JAKARTA] Aparat penegak hukum diminta transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan para kepala daerah. Hal itu supaya proses penyelidikan ataupun penyidikan tidak diselewengkan untuk memeras kepala daerah.

“Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan yang melibatkan kepala daerah beberapa waktu lalu dikhawatirkan akan menjadi alat baru bagi oknum aparat penegak hukum untuk memeras para kepala daerah. Temuan itu membuka peluang terjadinya penyelidikan tidak resmi oleh oknum penegak hukum,” kata ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam jumpa pers bersama Aliansi LSM untuk Advokasi Pembangunan Daerah di Jakarta, Kamis (18/8).

Aliansi itu terdiri atas 13 LSM seperti Seven Strategic Studies, Observer Indonesia, dan Pusat Studi Nusantara.

Bulan Juni lalu, Ketua PPATK Yunus Hisein mengungkapkan ada sebanyak 1.135 transaksi mencurigakan yang dilakukan bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, dan 339 transaksi oleh pejabat Pemda lainnya. Salah satu praktik yang mencurigakan adalah penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU) yang ditampung di rekening pribadi, kerabat dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha.

Neta menegaskan temuan PPATK memang harus ditindaklanjuti dan diusut tuntas oleh penegak hukum. Namun dalam praktiknya, temuan itu dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum. Sebagai contoh seorang bupati di Riau menghabiskan uang hingga Rp 11 miliar dalam menghadapi tuduhan korupsi yang hanya Rp 7 miliar. Praktik seperti itu tidak bisa dibiarkan. Karena itu penegak hukum harus transparan dan obyektif dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

Direktur advokasi Seven Strategic Studies Robikin Emhas menegaskan posisi kepala daerah memang berpotensi diganggu baik secara politik maupun hukum. Gangguan itu terutama ditujukan untuk menekan. Selain itu, tidak jarang tudingan korupsi digunakan sebagai sarana kampanye hitam guna menyudutkan incumbent dalam Pemilukada.

“Kami meminta instansi penegak hukum dapat meminimalisir aparatnya agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Peluang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk menekan kepala daerah sangat mengganggu kinerja para kepala daerah," tegasnya. [R-14] 
 
Sumber : 
http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/cegah-pemerasan-terhadap-kepala-daerah/10426

Posted By OBSERVER INDONESIA14.57

Selasa, 02 Februari 2010

PROGRAM OBSERVER INDONESIA

Filled under:

Program Pilkada

Latar belakang
Secara ilmiah, kita semua termasuk kami, Observer Indonesia percaya dan yakin bahwa  suara pemilih bisa diketahui dan dideteksi. Sudah saatnya Indonesia meninggalkan pola-pola lama dalam praktek pemenangan kandidat kepala daerah. Penggalangan suara, politik uang, penggunaan segala cara untuk meraih kemenangan - haruslah diakhiri. Suara pemilih bisa diketahui. Karena itu, pola pemenangan seorang kandidat seharusnya memakai cara-cara yang rasional dan modern. Seorang kandidat perlu mendekati pemilih dengan mengetahui terlebih dahulu karakteristik mereka, harapan dan aspirasi mereka.

Program
Observer Indonesia, sebagai sebuah lembaga studi dan kajian yang juga bergerak di bidang riset akan dapat membantu kandidat yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Observer Indonesia menyediakan layanan yang terintegrasi dari pencalonan hingga menyiapkan kandidat agar memenangkan pemilihan. Secara umum, Program Pilkada Observer Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga bagian berikut:
  • Memetakan Suara
Kandidat perlu mengetahui secara tepat dukungan pemilih. Pertama-tama harus diidentifikasi popularitas ( pengenalan terhadap kandidat), preferensi pemilih, kelebihan dan kelemahan kandidat dan lawan-lawannya. Kandidat juga perlu mengetahui isu - isu popular , kebijakan yang diinginkan oleh pemilih dan sebagainya.
  • Mempengaruhi Suara
Setelah tingkat popularitas dan besar dukungan dari kandidat diketahui, dilakukan langkah intervensi untuk mempengaruhi suara. Jika kandidat sudah nomor 1, intervensi dilakukan untuk mempertahankan posisi kandidat. Jika belum nomor 1, intervensi dilakukan untuk meningkatkan suara hingga kandidat menjadi nomor 1.
  • Menjaga Suara
Kemenangan yang sudah diraih bisa digagalkan oleh lawan politik lewat manipulasi politik, misalnya dengan kecurangan. Karena itu kemenangan harus dijaga.
Observer Indonesia menyediakan layanan yang terpadu dari memetakan suara, mempengaruhi suara sampai menjaga perolehan suara.  


Kategori
Program Observer Indonesia
Memetakan suara
1.Survey
2.Focus Group Discussion ( FGD )
3.Analisis Media Lokal
Mempengaruhi suara
1.Desain iklan di media
2.Penempatan iklan di media
3.Desain atribut kampanye
4.Door to door campaign
Menjaga Suara
1.Pelatihan juru kampanye
2.Pelatihan saksi
3.Quick Count

Informasi Yang Bisa Didapat Lewat Survei

Survei berguna untuk mengetahui pendapat dan persepsi pemilih. Survei bisa dirancang untuk mendapatkan informasi yang spesifik yang diinginkan oleh kandidat. Beberapa informasi berikut bisa didapat lewat survei:
Mengukur Popularitas
Survei bisa mengukur seberapa banyak pemilih yang mengenai kandidat. Berapa banyak pemilih yang tidak mengenal, dan bagaimana karakteristik mereka – wilayah , jenis kelamin, pendidikan, suku, agama, pendapatan dan sebagainya. Bagaimana perbandingan popularitas kandidat dibandingkan dengan kandidat lain. Seberapa mungkin popularitas kandidat bisa ditingkatkan, dan sebagainya.

Mengukur Dukungan 

Survei bukan hanya bisa mengukur pengenalan ( popularitas) kandidat tetapi juga kemungkinan terpilihnya kandidat sebagai kepala daerah. Seberapa besar dukungan publik terhadap kandidat. Bagaimana perbandingan dukungan kandidat dibandingkan dengan kandidat lain. Di kelompok atau lapisan mana kandidat didukung ( misalnya wilayah, jenis kelamin, pendidikan, suku, agama, pendapatan dan sebagainya ) dan di lapisan mana kandidat kurang mendapat dukungan.

Identifikasi Pemilih Mengambang

Seberapa banyak pemilih yang mengambang ( swing voters) yang belum menentukan pilihan. Bagaimana karakteristik pemilih yang mengambang tersebut – wilayah , jenis kelamin, pendidikan, suku, agama, pendapatan dan sebagainya. Bagaimana kecenderungan pemilih yang masih mengambang. Strategi apa yang bisa dipakai untuk mendekati pemilih mengambang.

Memetakan Alasan Memilih 

Faktor apa yang menentukan pilihan seorang pemilih. Aspek apa yang paling mempengaruhi pemilih ketika menentukan kandidat. Sejauh mana alasan memilih itu dipakai oleh pemilih. Apakah alasan memilih kandidat itu bersifat permanen ataukah bisa berubah. Kalau bisa berubah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut, dan sebagainya.

Identifikasi Isu – Isu Penting 

Lewat survei, kandidat juga bisa mengetahui isu-isu apa saja yang dipandang penting oleh pemilih. Masalah apa yang dipandang paling penting untuk diselesaikan oleh calon kepala daerah. Sebaliknya, isu apa yang dipandang tidak penting oleh pemilih. Bagaimana perbandingan penilaian atas isu penting dari berbagai kelompok masyarakat berdasar wilayah, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan dan sebagainya. Misalnya apakah ada perbedaan isu yang dipandang penting antara pemilih yang berpendidikan tinggi dan rendah, dan seterusnya.
Mendeteksi Medium dan Strategi Kampanye
Survei bisa mendeteksi media ( suratkabar, radio, televisi ) apa yang paling banyak diakses oleh pemilih. Sejauh mana pemilih menyukai medium kampanye yang lain seperti pertandingan olahraga, pertemuan agama, atau pertemuan adat. Medium luar ruang apa yang paling banyak diakses oleh pemilih – apakah spanduk, baliho, stiker, dan sebagainya. Informasi ini penting sebagai bahan dalam menyusun strategi kampanye.

Analisis Kekuatan Politik

Bagaimana dukungan terhadap kandidat ditinjau dari kekuatan politik ( organiasi politik, partai politik, organisasi agama dan sebagainya). Kelompok potensial apa yang bisa digerakkan oleh kandidat untuk memperbesar dukungan. Survei bisa mendeteksi kemungkinan – kemungkinan tersebut secara lebih akurat diandingkan jika kandidat hanya mendasarkan diri dari informasi informal.
Manfaat Yang Bisa Diperoleh Kandidat Lewat Survei
Fluktuasi Opini

Survei perilaku pemilih adalah satu-satunya alat yang dapat diandalkan untuk mendeteksi popularitas kandidat dan para pesaingnya. Karena opini publik mengenai popularitas kandidat dinamis, survei dapat mengukur naik-turunnya popularitas kandidat pada waktu yang berbeda – beda . Survei juga bisa mengukur dari waktu ke waktu dukungan masyarakat dan kemungkinan suara yang bisa diperoleh pada Pemilu. Bagaimana kekuatan lawan dan sebagainya. Informasi seperti ini penting sebagai informasi dalam menentukan langkah yang akan diambil.

Peta bagi Kandidat

Dalam Pemilu, suara setiap pemilih mempunyai nilai yang sama. Membujuk seorang profesor sama nilainya dengan membujuk seorang petani. Kuantitas pemilih lebih menentukan dibandingkan dengan kualitas pemilih. Karena itu agar kandidat mendapat suara yang besar, strategi harus diarahkan untuk membidik pemilih dengan lapisan terbesar. Pengenalan terhadap lapisan pemilih, karakteristik dan profil pemilih menjadi penting agar kandidat bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Karakteristik demografis, kondisi psikologis dan kecenderungan perilaku pemilih penting diketahui oleh kandidat.

Strategi Kampanye yang Tepat Sasaran

Lewat survei, strategi kampanye akan lebih tepat sasaran. Survei memberikan informasi mengenai isu apa yang dipandang penting, medium apa yang efektif untuk digerakkan, kelompok mana yang bisa didekati, dan lapisan pemilih mana yang bisa ditingkatkan suaranya. Hampir mustahil seorang kandidat menemui semua pemilih. Karena itu, kandidat memerlukan sebuah peta yang memberi jalan kandidat dalam melangkah. Pemahaman mengenai peta pemilih membuat strategi kandidat dalam menjangkau pemilih bisa lebih fokus dan efektif.
Strategi Kampanye yang Efektif dan Murah
Survei bukan hanya membantu kandidat dalam merancang strategi agar tepat sasaran, tetapi juga efektif dan murah. Acapkali kandidat mengeluarkan banyak uang ( untuk kampanye massa, pembuatan kaos, spanduk bahkan politik uang) tetapi tidak mengetahui efektifitas dari cara-cara tersebut dalam menjangkau pemilih. Dengan survei strategi kampanye bisa dibuat lebih terukur dan efesien. Dengan dana yang tersedia, kandidat bisa menyusun srategi yang efektif dalam menjangkau sebanyak mungkin.

Jenis Survei
Ada tiga pilihan survei yang bisa dipilih oleh kandidat kepala daerah.

Individual survei

Survei dilakukan satukali saja speanjang periode pemilihan. Misalnya, Pemilihan Kepala Daerah Bulan Agustus 2010. Kandidat bisa memilih, kapan survei dilakukan , apakah bulan Januari, Mei atau Juli. Wawancara survei hanya dilakukan satu kali saja. Kelebihan dari survei ini, menghemat dari segi biaya. Kelemahannya, survei ini tidak bisa menangkap trend perubahan suara pemilih. Opini publik umumnya sangat dinamis, mudah bergerak dan berubah. Perubahan ini tidak bisa ditangkap dalam individual survei. Karena survei hanya dilakukan satu kali saja sepanjang periode pemilihan.
Tracking survei
Pada tracking survei, wawancara ( survei) dilakukan berkali-kali. Berapa jumlah survei, tergantung permintaan dari kandidat kepala daerah. Jadi kalau hari Pemilihan Kepala Daerah bulan Agustus 2010 misalnya, survei bisa dilakukan 3 atau 4 kali sebelum bulan Agustus 2010. Kelebihan dari tracking survei, karena survei dilakukan berkali – kali , bisa diketahui perubahan opini publik. Kandidat kepala daerah bisa mengetahui naik turunnya popularitas, atau naik turunnya dukungan pemilih pada dirinya. Hasilnya bisa terus menerus dievaluasi dan dijadikan bahan dalam penyusunan strategi. Kelemahan dari tracking survei pada biayanya yang relatif mahal. Karena survei dilakukan 3 – 4 kali, secara otomatis biayanya 3 – 4 kali lipat lebih besar dari pada individual survei.
Panel survei 
Jenis survei ini adalah pemecahan kelemahan dari tracking survei. Sama dengan tracking survei, panel survei adalah jenis survei yang dilakukan beberapa kali sebelum hari pemilihan. Bedanya, dalam panel survei, responden yang diwawancarai dari satu survei ke survei lain sama. Karena responden sama ( panel), maka biaya survei bisa lebih ditekan. Kelebihan lain, sama dengan tracking survei, kandidat kepala daerah bisa mengetahui trend suara dan dukungan pemilih dari satu waktu ke waktu lain.
Pilihan survei yang mana yang akan diambil oleh kandidat, tergantung kepada kandidat itu sendiri. Dalam hal ini pertimbangan strategi, data / informasi yang dibutuhkan dan dan ayang tersedia bisa menjadi alasan pemilihan jenis survei.
Kapan Sebaiknya Kepala Daerah Melakukan Survei?
Kandidat kepala daerah bisa memilih, kapan survei dilakukan. Secara umum, survei terbagi ke dalam, survei pra pemilihan, hari pemilihan dan pasca pemilihan. Periode survei itu tentu saja mempunyai tujuan yang berbeda. Survei pra pemilihan lebih ditujukan untuk mengetahui pendapat dan opini pilihan masyarakat, termasuk perkembangan dan dinamikanya. Sementara survei pasca pemilihan, lebih ditujukan untuk evaluasi: keberhasilan atau kegagalan pemilihan.
Untuk survei pra pemilihan, waktunya juga bisa dipilih oleh kandidat kepala daerah. Bisa 3 bulan, 2 bulan atau 1 bulan menjelang hari pemilihan. Bahkan bisa pula 1 minggu atau beberapa hari menjelang hari pemilihan. Semua periode waktu survei itu membawa konsekuensi pada tujuan dan sasaran yang berbeda. Survei yang dilakukan jauh menjelang hari pemilihan lebih dimaksudkan iuntuk mendapatkan input sebanyak mungkin, data dan informasi jauh-jauh hari menjelang pemilihan. Sebaliknya, survei yang dilakukan beberapa hari menjelang pemilihan lebih dimaksudkan untuk prediksi perolehan suara.

Posted By OBSERVER INDONESIA23.07

Jumat, 17 Oktober 2008

KPUD NTB Diminta Tunda Penetapan Hasil Pilkada

Filled under:


Jakarta, myRMnews. Sejumlah pendukung pasangan cagub-cawagub tertentu meminta KPUD NTB untuk menunda penetapan hasil penghitungan suara Pilkada NTB.

Pernyataan itu dilontarkan sejumlah aktivis pendukung pasangan calon, di antaranya Hasan Massat, Aksar Anshari, Nunung, Bambang Mei, Rusli Ibrahim, Rahmanuddin, Yori Suwu, Wahyuni I, Zaenal Abidin dan Aldrin Situmeang dari Observer Indonesia.

Alasannya, jajaran penyelenggara pilkada menunjukkan ketidakmampuan dalam hal mewujudkan partisipasi pemilih. Banyaknya jumlah masyarakat yang tidak dapat memilih langsung atau tidak langsung menguntungkan pasangan calon tertentu.

Pelanggaran hak pilih warga negara itu terjadi di semua kabupaten/kota, didukung bukti dan saksi.

Selain itu, ketegasan penegakan hukum juga sangat minim terkait pelanggaran yang terjadi. Padahal jika diadukan, ancamannya kurungan penjara.

''Panwas Pilkada dan jajaran kepolisian perlu segera melakukan penindakan,'' katanya.

Karena itu, penetapan hasil pilkada harus ditunda sampai persoalan cacat yuridis dalam pelaksanaan Pilkada NTB diselesaikan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Study Islam dan Kenegaraan (PSIK) Mataram M Fihiruddin dalam jumpa pers di Sekretariat Partai Demokrat NTB, Selasa sore (11/7) juga meminta KPU NTB membatalkan proses rekapitulasi perolehan suara yang saat ini mulai dilakukan KPU Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, Ketua DPW PKS NTB Ustad Musleh Kholil yang juga pengusung pasangan BARU menegaskan, tidak pernah memanipulasi tabulasi data perolehan suara yang disiarkan partainya. Tabulasi data tersebut bersumber dari salinan model C1 KWK yang dihimpun para saksi PKS langsung dari TPS.

''Data ini bukan buatan kita, tetapi langsung dari TPS. Toh kenyataannya pasangan yang kami usung memang mendapat suara mayoritas kok,'' ujarnya. [hta]
 
Sumber : 
http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2008/07/12/8463/KPUD-NTB-Diminta-Tunda-Penetapan-Hasil-Pilkada-

Posted By OBSERVER INDONESIA14.48

Followers