Jumat, 06 September 2013

Pipit R. Kartawidjaja | Hasrat Pemilu Selayak Sang Profesor

Filled under:

Pipit R. Kartawidjaja | Hasrat Pemilu Selayak Sang Profesor

image_demo_40
Bila ada stereotipe terhadap sosok profesor secara fisik dan pikir, maka itu tergambar pada Pipit Rochijat Kartawidjaja. Tak berlatarbelakang pendidikan formal di bidang hukum, politik apalagi pemilu, kerja otak Pipit dirumuskan jernih melalui buku, opini dan ucap. Imajinasinya luas yang hasilnya nikmat dikonsumsi seperti fiksi. Hasratnya terhadap pemilu dan pemerintahan bisa menyaingi yang bergelar profesor sekalipun.

Pemahaman Pipit terhadap kepemiluan diperoleh melalui pendidikan kultural, bukan formal. Lelaki kelahiran Bandung, 30 Agustus 1949 selapas SMA (1968) melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung. Pada 1971 ia ke Jerman (Barat) melanjutkan studi teknik elektro di Technisce Universitaet, Berlin (Barat) namun hanya mampu mencapai tingkat Sarjana Muda di tahun 1975.

Keterlibatan Pipit dalam kepemiluan lahir pada konteks kehidupan bernegara Jerman yang bisa dibilang sesuai antara teori dan praktek. Konstitusi Jerman mengharuskan warganya berpolitik. Sebagai Negara Republik yang demokratis, Jerman membagai wilayah antara Negara, Masyarakat, dan Pemerintah jelas sekali. Ada pembelajaran yang baik pascaotoritarian fasisme Hitler.

Seperti menemukan cerminan tangan besi Nazi pada pemerintahan Orde Baru di Indonesia, Pipit bergerak menghantam Soeharto melalui diskusi, tulisan dan demonstrasi berdasar referensi konkret bernama “Jerman”. Melalui organ Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman Barat aktivisme itu terwadai, tersalurkan. Sikap idealismenya itu menyebabkan paspornya sempat dicabut pemerintah Indonesia. Alasan resminya karena dianggap memecah belah mahasiswa Indonesia di Jerman.

Konteks senjang keidealan politik antara Jerman dan Indonesia ciptakan rumusan intelektual Pipit dalam bentuk buku. Di bidang pemilu dan demokrasi Pipit menulis, Pemerintah Bukanlah Negara (Henk Publishing, 2005); Alokasi Kursi: Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih (Elsam 2003); Matematika Pemilu (Inside 2004), Demokrasi Sosial dalam Paradigma Cerita Silat (Penerbit Rakit/Bengkel Teater 2000). Bersama Mulyana Kusumah menulis Sistem Pemilu dan Pemilihan Presiden (KIPP Eropah/Inside/Friedrich Naumann Stifung 2002); Kisah Mini Sistem Kepartaian (7 Strategic Studies, 2003) dan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung: Kasus Indonesia dan Studi Perbandingan (7 Strategic Studies/Inside/Watch Indonesia e.V Berlin 2005). Bersama Ivan A. Hadar dan Muhdi, memproduksi komik, Demokrasi-Demokrasian (IDE/Fried Ebert Stiftung 2002).

Di luar bidang pemilu dan demokrasi, Pipit pun menulis buku. Di antaranya, Karya semi biografinya dipublikasikan di majalah Indonesia No. 40/1985 (Cornell Southest Asia Program), berjudul, “I Am PKI or Non PKI?”; Otobiografi Sengkuni: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya (2006). Bahkan Pipit pun melahirkan karya fiksi seperti Bharatayudha Negeri Antah Berantah (Humor 1993).

Budayawan Emha Ainun Nadjib menilai Pipit penjelas hal-hal substansial dan prinsipil secara sederhana. Ini kelebihan Pipit yang menguraikan fakta bersama imajinasi.

Profesor Daniel Lev menilai pemaparan Pipit menulis selalu menarik, sangat hidup, mendalam, lucu, berdasarkan pengetahuan, pikiran dan ide yang kompleks dengan memakai bahasa Indonesia yang khas. Hampir selalu serius sebetulnya, asal saja para pembaca sadar atas pokok pangkal keseriusan tersebut.

Sejak 1971 hingga kini Pipit menetap di Berlin. Pada Mei 1992 ia menjadi pegawai di Lembaga Negara untuk Struktur Ketenagakerjaan dan Pasar Kerja (Landesagentur fuer Struktur und Arbeit), salah satu lembaga di bawah Kementerian Negara Tenaga Kerja, Masalah Sosial, Kesehatan dan Perempuan pada negara bagian Bradendurg. Ia juga pernah menjadi anggota presidium Watch Indonesia Berlin.

Banyak usul dan kritik prinsipil yang diutarakan Pipit. Di antaranya soal referendum, pemisahan pemilu nasional dan lokal (legislatif dan pemimpin) dan partai lokal.

Indonesia bagi Pipit harus mengadopsi referendum. Bukan referendum seperti yang di Timor Timur, tapi referendum hak bertanya di pertengahan masa jabatan pemerintahan. Dengan referendum, rakyat melalui perwakilan organisasi atau LSM berkesempatan menurunkan anggota dewan yang dinilai buruk selama bertugas sampai di paruh waktu masa jabatannya itu dinilai tidak mengaspirasikan suara rakyat agar diganti dengan yang baru.

Soal pemilu nasional dan daerah yang harus dipisah alasannya karena rakyat akan bisa membedakan isu nasional dan lokal/daerah yang dikampanyekan para caleg. Selama ini ambiguitas pemilu berdampak pada masyarakat rendah didikan politik. Pemisahan daerah dan nasional hadirkan kendali terhadap pemerintah di tengah-tengah masa pemerintahan.

Mengenai partai lokal Pipit menekankan politik partisipatif yang alurnya dari akar rumput lalu menasional. Buktinya, berdasarkan statistik hasil pemlu 2004, PKB itu pemilih terbesarnya berasal dari warga lokal, Jawa Timur. Partai menjadi kuat karena dikenal dan melibatkan masyarakat secara lebih langsung. Intinya, perpolitikan Indonesia sebenarnya belum demokratis betul karena semuanya masih diperitah pusat.

Pipit berpetuah untuk perubahan yang lebih baik. Apa bedanya terjaga tapi tak berbuat apa-apa dengan tidur? Hampi tak ada bedanya. Indonesia dengan pemilu di dalamnya sangat membutuhkan kita berbuat. Masih bisa memperbaiki, meski harus terus segera. Sedikit demi sedikit berubah baik menjadi sangat berarti. Demi demokrasi, pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat. []

Posted By OBSERVER INDONESIA06.24

Jumat, 07 September 2012

STRUCTURE

Filled under:


PENASEHAT

Mulyana W.Kusmah
Netta S Pane
Pipit Kartawidjaja

BADAN PENGURUS HARIAN

Direktur Eksekutif
Dipl Ing Aldrin Apollo Situmeang.SH

Sekretaris
Bachtiar Effendy

Direktur Keuangan
Mahabasa S.M. Situmeang

Direktur Badan Usaha
Agus Casmanato

Direktur Advokasi Hukum
Pintor Situmeang

Direktur Dokumentasi
Margono

Direktur Ekonomi
Frangky Ariyadi

Direktur Hub Antar Lembaga
Sabam Djaya Siahaan

Posted By OBSERVER INDONESIA01.58

Minggu, 26 Agustus 2012

Survei Pilkada

Filled under:


Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat pemilih untuk menentukan siapa kandidat kepala daerah yang akan mereka pilih.
Kandidat yang akan dipilih masyarakat menjadi sangat tergantung pada popularitas (keterkenalan) yang bersangkutan di masyarakat pemilihnya. Tingkat popularitas para kandidat itu bisa diukur dengan metode ilmiah yang akurat, yakni survei popolaritas bagi kandidat.
Hasil survei tersebut dapat menjadi masukan amat penting untuk melihat secara riil kekuatan dan kelemahan kandidat sekaligus untuk menghadapi masa kampanye yang akan segera dilakukan. Hasil survei juga membimbing kandidat dan tim sukses tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan peluang terpilih dalam Pilkada nanti.
Informasi tentang pendapat, aspirasi dan harapan warga negara juga mutlak bagi karir politik dari calon pejabat-pejabat publik atau yang sedang menjabat (incumbent). Karir politik mereka juga ditentukan sejauhmana mereka responsif terhadap partisipasi warga negara tersebut.

Manfaat apa yang bisa diambil dari Survei Pilkada?

Mengetahui Popularitas Para Kandidat dan Kemungkinan Tingkat Keterpilihannya (Electebility)

Seberapa luas pemilih setempat mengenal kandidat. Dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, popularitas adalah modal paling dasar yang harus dipunyai oleh seorang kandidat. Survei berguna untuk ini mengukur sejauh mana tingkat pengenalan publik terhadap kandidat. Bagaimana tingkat kesukaan publik terhadap kandidat? Faktor apa saja yang disukai dan tidak disukai dari seorang kandidat? Bagaimana perbandingan popularitas seorang kandidat dibandingkan kandidat lain, kapan kandidat mendapat dukungan kuat dan kapan melemah.

Mengetahui Bagaimana Pandangan Pemilih Terhadap Isu-Isu Penting di Daerahnya (problem & Isue mapping)


Bagaimana penilaian masyarakat atas isu penting di daerah saat ini? Isu-isu apa yang dianggap penting? Bagaimana sikap mereka terhadap satu isu tertentu? Berapa banyak yang pro dan kontra? Sejauh mana pemilih cukup terlibat atau tidak dengan isu dan persoalan di daerah? Program apa yang diinginkan oleh pemilih? Kebijakan apa yang dibutuhkan oleh pemilih setempat? Tindakan apa yang menurut pemilih penting dilakukan? Prioritas apa saja yang diinginkan oleh mereka?

Mengetahui Tingkat Kepuasaan Publik terhadap Berbagai Kebijakan Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Sedang Berjalan.


Salah satu kandidat utama pilkada biasanya adalah pejabat yang sedang memerintah. Apakah kepala daerah yang sekarang dianggap sukses atau gagal? Kalau sukses atau gagal, apa sebabnya? Apakah pemilih puas atau tidak puas dengan berbagai kebijakan pembangunan yang telah dibuat? Mana kebijakan yang pemilih ingin teruskan atau hentikan? Pendapat publik mengenai kebijakan pembangunan ini diperlukan untuk mengambil langkah yang tepat ketika kepala daerah yang baru sudah terpilih.

Membantu meningkatkan dan mempertajam Strategi dan penggunaan Medium Kampanye secara Lebih Effektif (Determinasi).


Apa yang seharusnya dilakukan oleh kandidat untuk merebut hati pemilih? Isu apa saja yang bisa dijual untuk membangkitkan sentimen positif dari pemilih? Medium apa yang paling efektif dan efisien untuk menjangkau pemilih? Media apa dan mana yang paling berpengaruh di suatu daerah? Survei menjamin kandidat dan tim suksesnya mengambil tindakan yang benar, yang didukung oleh publik. Survei adalah sumber informasi yang berharga untuk mengetahui bagaimana keinginan publik. Dengan data yang benar itu, bisa dirancang strategi kampanye yang baik.

Survei Pilkada yang Kami Tawarkan

Kami menyediakan beragam paket polling yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ada tiga pilihan yang bisa diambil: snapshot survei, tracking survei dan panel survei.

Snapshot Survei
Survei akan dilakukan satu kali. Tujuannya adalah memotret suara pemilih dalam satu kesempatan ( periode waktu tertentu). Anda bisa memilih, apakah survei akan dilakukan menjelang hari pemilihan atau beberapa bulan sebelum pemilihan. Survei yang dilakukan menjelang hari pemilihan lebih ditujukan untuk mengetahui potensi suara yang bisa didapatkan kandidat kepala daerah. Sementara survei yang dilakukan jauh sebelum hari pemilihan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran pemilih dan pilihan strategi untuk menarik pemilih. Apapun tujuannya survei dilakukan satu kali saja. Kelebihan dari paket ini, menghemat biaya. Tetapi kelemahannya, karena dilakukan satu kali tidak bisa merekam pergerakan suara pemilih. Kita tidak bisa mengetahui suara pemilih dari satiu waktu ke waktu lain.

Panel Survei (Longitudinal)
Panel survei adalah jenis survei untuk mengukur opini publik yang dilakukan secara periodik ( longitudinal). Berbeda dengan snapshot survei yang hanya mengukur opini publik dalam satu periode waktu, survei ini justru ingin melakukan survei secara periodik dalam jangka waktu terntu. Tujuan dari tracking survei adalah membandingkan dari satu waktu ke waktu lain, pergerakan opini publik. Dengan demikian, panel survei tidak hanya berpretensi memotret opini publik, tetapi juga memotret pergerakan dan perubahan opini publik. Bagaimana suara pemilih dari satu waktu ke waktu lain. Apakah suara kandidat kepal adaerah naik atau turun. Kalau naik kenapa dan kalau turun apa sebabnya. Panel survei juga berguna untuk mengeveluasi strategi. Apakah pilihan strategi yang diambil kandidat kepala daerah berguna atau tidak dalam mendongkrak suara pemilih. Kalau tidak, pilihan strategi apa yang bisa diambil dan sebagainya.

Tracking Survei
Tracking survei hampir mirip dengan panel survei. Keduanya dimaksudkan untuk merekam pergerakan suara pemilih. Sama dengan panel survei, tracking survei dilakukan beberapa kali. Yang membedakan adalah pada responden yang diwawancarai. Pada panel survei, wawancara akan dilakukan pada responden yang sama ( orang yang sama). Kami akan memilih sampel yang representatif, dari sampel yang terpilih itu akan terus menerus diwawancarai secara periodik. Sementara pada tracking survei, orang yang diwawancarai berbeda dari satu waktu ke waktu lain tetapi diambil dengan prosedur dan populasi yang sama. Instrumen yang dipakai dan metode penarikan sampel sama dari satu periode ke periode lain.
Paket survei mana yang Anda pilih tergantung kepada tingkat kebutuhan dan dana yang tersedia. Segera hubungi kami, agar kami bisa menjelaskan secara detail paket yang sebaiknya Anda ambil sesuai dengan kebutuhan dan budget yang tersedia.

Posted By OBSERVER INDONESIA12.14

Kamis, 07 Juni 2012

Our Team

Filled under:




Observer Indonesia sebagai lembaga independen yang vokus memperkenalkan strategi berpolitik dengan biaya murah, sejak memasuki tahun politik 2007 sudah rutin melakukan roadshow ke beberapa daerah melakukan pendidikan politik langsung kepada pemilih.
Pendidikan politik ini sangat penting dilakukan, karena setiap memasuki tahun politik, rakyat hanya dibiarkan menjadi anak yatim piatu berjalan menggunakan peta buta menuju pemilu mencari pemimpin dan wakilnya. Hampir tidak ada institusi baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun swasta yang vokus melakukan pendidikan politik kepada rakyat.
Akibatnya setiap pemilu rakyat menikmati pembodohan yang dilakukan oleh hampir semua politisi. Sipil Institut tidak ingin membiarkan rakyat hanya dijadikan komoditas politik yang diperjualbelikan suaranya setiap pemilu.

Posted By OBSERVER INDONESIA13.41

Selasa, 10 April 2012

Diskusi Publik " Sistem Kepartaian dan presidensialisme"

Filled under:

Koalisi Partai Dinilai Jadi Masalah Dalam Presidensial

Diskusi publik bertajuk \"Sistem Kepartaian dan Presidensialisme\" (Foto: PelitaOnline | Hurri)
Selain dapat dijadikan alat tawar impeachment atau pemakzulan, sistem presidensial juga dapat dijadikan alat untuk menyandera kepentingan pemerintah ditengah jalan.

akarta, PelitaOnline – HUBUNGAN antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dinilai tidak akan pernah efektif dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem presidensial.

Selain dapat dijadikan alat tawar impeachment atau pemakzulan, sistem presidensial juga dapat dijadikan alat untuk menyandera kepentingan pemerintah ditengah jalan apabila presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.

Dewan Pembina Observer Indonesia Mulyana mengatakan, praktek presidensialisme di Indonesia tidak mengandung ciri-ciri ‘hyper-presidensialisme' sebagaimana berlaku di negara Argentina dan Filipina atau semi-presidensialisme di Rusia, Perancis. Bukan hanya itu, praktik presidensialine di Tanah Air juga, menurut Mulyana, berbeda sistem dengan yang berlaku di Rusia.

"Presiden Rusia 'legally superior, independent and free to manuver' mengangkat perdana menteri, mengusulkan gubernur, membubarkan Duma (parlemen) dalam keadaan darurat tertentu dan mengeluarkan dekrit presiden,” jelas Mulyana pada acara diskusi publik bertajuk "Sistem Kepartaian dan Presidensialisme," di Jakarta, Kamis (5/4).

“Juga bukan hyper-presidensialism dengan karakter konstitusional pemisahan khusus tanpa 'check and balance," sambungnya.

Di Indonesia, Mulyana mengatakan bahwadasar hukum mengenai pemakzulan tercantum dalam Pasal 7B serta 24c ayat 2), UU no 24/2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, serta pasal-pasal dalam undang-undang no 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (pasal 77 ayat 4, serta pasal 184-189).

Pembangunan koalisi, seperti koalisi di Pemerintahan SBY-Boediono, cenderung lebih problematik dalam sistem-sistem parlementer, karena adanya perbedaan sikap dan pandagan di dalam partai koalisi untuk mempertahankan kekuasan.

Problem tersebut, menurut Mulyana, disebabkan karena sistem presidensial kekurangan mekanisme untuk menyakinkan bahwa eksekutif memiliki mayoritas dalam institusi legislatif.

"Kemandegan sering memperlemah kekuasaan eksekutif. Problem-problem kecakapan memerintah, dan konlfik yang sengit antara DPR dan Presiden, kadang-kadang menimbulkan kemacetan-kemacetan demokrasi," ungkapnya.

Karenanya, Mulyana mengatakan bahwa problem sistem presidensial bukan sekedar terletak pada inkompabalitas presidensialisme dengan sistem multipartai, akan tetapi lebih kepada labilitas dan inefaktivitas dukungan (partai) koalisi dalam mendukung jalannya pemerintah.

Sumber : Pelita Online

Posted By OBSERVER INDONESIA05.39

Kamis, 05 April 2012

Undangan Diskusi Publik

Filled under:


OBSERVER INDONESIA



Kepada Yth,
Pimpinan/Direktur  Lembaga
Di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam demokrasi, partai berjalan dalam sistem kepartaian tertentu, yang merupakan  bagian dari sistem kepartaian yang diterapkan di suatu negara. Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang interaksi antar partai dan struktur persaingan di antara sesama partai politik dalam upaya meraih kekuasaan pemerintahan sesuai dengan konstruksi relasi regulasi yang berlaku.

Sistem kepartaian yang melembaga cenderung meningkatkan stabilitas politik dan efektifitas pemerintahan presidensiil sekaligus meneguhkan implementasi good governance, maka dengan ini kami Observer Indonesia mengundang Bapak/Ibu/Saudara/I dalam Kegiatan diskusi publik yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal   : Kamis 05 April 2012
Waktu              : 14.00 – 16.00 Wib

Tempat            : Galeri Cafe & Resto 
                           Komplek Taman Ismail Marxuki
                           Jl.Cikini Raya No.73 - Cikini Jakarta Pusat

Tema               : “ Sistem Kepartaian dan Presidensialisme “
Pembicara      : Pipit R Kartawidjaya (Presiden KIPP Eropa)
                           Mulyana W Kusumah. ( Dewan Pembina Observer Indonesia) 


Moderator      : Djaya Siahaan (Litbang Observer Indonesia)

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.
Jakarta, 04 April 2012
Hormat kami,

Dipl Ing. Aldrin Situmeang

Cp. 081360 866697 (Bachtiar.E)

Posted By OBSERVER INDONESIA03.20

Selasa, 03 April 2012

TEAM OBSERVER INDONESIA

Filled under:

OBSERVER INDONESIA



AGUS CASMANTO P.SARAGIH.
MEDAN, 08 AGUSTUS 1968

 KOMP GRAHA INDAH BLOK A 11/11 RT/RW : 002/017 KAB/KOTA : BEKASI










BACHTIAR EFFENDY.
JAKARTA, 05 JULI 1977

GUJI BARU RT/RW : 004/002 KOTAMADYA : JAKARTA BARAT









ALDRIN APOLLO SITUMEANG.
JAKARTA,17 JUNI 1969

KOMP RS PERSAHABATAN RT/RW : 016/013 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR



MARGONO.
LAMPUNG,18 AGUSTUS 1961

 KP STANGKLE RT/RW : 003/016 KOTAMADYA : DEPOK










 PINTOR SITUMEANG.SH
: P.SIANTAR,12 AGUSTUS 1963

 GALUR SARI RT/RW : 007/007 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR







 MAHABASA S.M.SITUMEANG.
JAKARTA,17 JUNI 1963

JL.CEMPAKA PUTIH BARAT 26/34 RT/RW : 009/003 KOTAMADYA : JAKARTA PUSAT


SABAM DJAYA PM SIAHAAN
 JAKARTA 22 JUNI 1964
JL.CAWANG I/61 RT/RW : 004/012 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR







 MULYANA WIRA KUSUMAH (AlMH)
OGOR 23 NOVEMBER 1948

JL.JATI BARU X GG.E RT/RW : 009/001 KOTAMADYA : JAKARTA TIMUR






 PIPIT ROCHIJAT KARTAWIDJAJA
BANDUNG 30 AGUSTUS 1949

ALAMAT : GERMAN







 NETTA S PANE

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW)


Posted By OBSERVER INDONESIA01.57

Rabu, 07 September 2011

Cegah Pemerasan Terhadap Kepala Daerah

Filled under:


 Neta S Pane [google]
[JAKARTA] Aparat penegak hukum diminta transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan para kepala daerah. Hal itu supaya proses penyelidikan ataupun penyidikan tidak diselewengkan untuk memeras kepala daerah.

“Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan yang melibatkan kepala daerah beberapa waktu lalu dikhawatirkan akan menjadi alat baru bagi oknum aparat penegak hukum untuk memeras para kepala daerah. Temuan itu membuka peluang terjadinya penyelidikan tidak resmi oleh oknum penegak hukum,” kata ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam jumpa pers bersama Aliansi LSM untuk Advokasi Pembangunan Daerah di Jakarta, Kamis (18/8).

Aliansi itu terdiri atas 13 LSM seperti Seven Strategic Studies, Observer Indonesia, dan Pusat Studi Nusantara.

Bulan Juni lalu, Ketua PPATK Yunus Hisein mengungkapkan ada sebanyak 1.135 transaksi mencurigakan yang dilakukan bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, dan 339 transaksi oleh pejabat Pemda lainnya. Salah satu praktik yang mencurigakan adalah penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU) yang ditampung di rekening pribadi, kerabat dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha.

Neta menegaskan temuan PPATK memang harus ditindaklanjuti dan diusut tuntas oleh penegak hukum. Namun dalam praktiknya, temuan itu dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum. Sebagai contoh seorang bupati di Riau menghabiskan uang hingga Rp 11 miliar dalam menghadapi tuduhan korupsi yang hanya Rp 7 miliar. Praktik seperti itu tidak bisa dibiarkan. Karena itu penegak hukum harus transparan dan obyektif dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

Direktur advokasi Seven Strategic Studies Robikin Emhas menegaskan posisi kepala daerah memang berpotensi diganggu baik secara politik maupun hukum. Gangguan itu terutama ditujukan untuk menekan. Selain itu, tidak jarang tudingan korupsi digunakan sebagai sarana kampanye hitam guna menyudutkan incumbent dalam Pemilukada. 

“Kami meminta instansi penegak hukum dapat meminimalisir aparatnya agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Peluang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk menekan kepala daerah sangat mengganggu kinerja para kepala daerah," tegasnya. [R-14]

Posted By OBSERVER INDONESIA06.10

Jumat, 26 Agustus 2011

Harian Umum Sore. Redaksi: (021) 57851555. Sirkulasi:(021) 8280000 ext 108, 140. Iklan: (021) 71688268. Tahun XXIII 8.311. 24 Halaman. Rp 2.800. Langganan Rp 68.000 KLASIFIKASI GALERI FOTO | E-PAPER | Cegah Pemerasan Terhadap Kepala Daerah

Filled under:



 Neta S Pane [google]


[JAKARTA] Aparat penegak hukum diminta transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan para kepala daerah. Hal itu supaya proses penyelidikan ataupun penyidikan tidak diselewengkan untuk memeras kepala daerah.

“Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan yang melibatkan kepala daerah beberapa waktu lalu dikhawatirkan akan menjadi alat baru bagi oknum aparat penegak hukum untuk memeras para kepala daerah. Temuan itu membuka peluang terjadinya penyelidikan tidak resmi oleh oknum penegak hukum,” kata ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam jumpa pers bersama Aliansi LSM untuk Advokasi Pembangunan Daerah di Jakarta, Kamis (18/8).

Aliansi itu terdiri atas 13 LSM seperti Seven Strategic Studies, Observer Indonesia, dan Pusat Studi Nusantara.

Bulan Juni lalu, Ketua PPATK Yunus Hisein mengungkapkan ada sebanyak 1.135 transaksi mencurigakan yang dilakukan bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, dan 339 transaksi oleh pejabat Pemda lainnya. Salah satu praktik yang mencurigakan adalah penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU) yang ditampung di rekening pribadi, kerabat dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha.

Neta menegaskan temuan PPATK memang harus ditindaklanjuti dan diusut tuntas oleh penegak hukum. Namun dalam praktiknya, temuan itu dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum. Sebagai contoh seorang bupati di Riau menghabiskan uang hingga Rp 11 miliar dalam menghadapi tuduhan korupsi yang hanya Rp 7 miliar. Praktik seperti itu tidak bisa dibiarkan. Karena itu penegak hukum harus transparan dan obyektif dalam menindaklanjuti temuan PPATK tersebut.

Direktur advokasi Seven Strategic Studies Robikin Emhas menegaskan posisi kepala daerah memang berpotensi diganggu baik secara politik maupun hukum. Gangguan itu terutama ditujukan untuk menekan. Selain itu, tidak jarang tudingan korupsi digunakan sebagai sarana kampanye hitam guna menyudutkan incumbent dalam Pemilukada.

“Kami meminta instansi penegak hukum dapat meminimalisir aparatnya agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Peluang terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk menekan kepala daerah sangat mengganggu kinerja para kepala daerah," tegasnya. [R-14] 
 
Sumber : 
http://sp.beritasatu.com/politikdanhukum/cegah-pemerasan-terhadap-kepala-daerah/10426

Posted By OBSERVER INDONESIA14.57

Selasa, 02 Februari 2010

PROGRAM OBSERVER INDONESIA

Filled under:

Program Pilkada

Latar belakang
Secara ilmiah, kita semua termasuk kami, Observer Indonesia percaya dan yakin bahwa  suara pemilih bisa diketahui dan dideteksi. Sudah saatnya Indonesia meninggalkan pola-pola lama dalam praktek pemenangan kandidat kepala daerah. Penggalangan suara, politik uang, penggunaan segala cara untuk meraih kemenangan - haruslah diakhiri. Suara pemilih bisa diketahui. Karena itu, pola pemenangan seorang kandidat seharusnya memakai cara-cara yang rasional dan modern. Seorang kandidat perlu mendekati pemilih dengan mengetahui terlebih dahulu karakteristik mereka, harapan dan aspirasi mereka.

Program
Observer Indonesia, sebagai sebuah lembaga studi dan kajian yang juga bergerak di bidang riset akan dapat membantu kandidat yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Observer Indonesia menyediakan layanan yang terintegrasi dari pencalonan hingga menyiapkan kandidat agar memenangkan pemilihan. Secara umum, Program Pilkada Observer Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga bagian berikut:
  • Memetakan Suara
Kandidat perlu mengetahui secara tepat dukungan pemilih. Pertama-tama harus diidentifikasi popularitas ( pengenalan terhadap kandidat), preferensi pemilih, kelebihan dan kelemahan kandidat dan lawan-lawannya. Kandidat juga perlu mengetahui isu - isu popular , kebijakan yang diinginkan oleh pemilih dan sebagainya.
  • Mempengaruhi Suara
Setelah tingkat popularitas dan besar dukungan dari kandidat diketahui, dilakukan langkah intervensi untuk mempengaruhi suara. Jika kandidat sudah nomor 1, intervensi dilakukan untuk mempertahankan posisi kandidat. Jika belum nomor 1, intervensi dilakukan untuk meningkatkan suara hingga kandidat menjadi nomor 1.
  • Menjaga Suara
Kemenangan yang sudah diraih bisa digagalkan oleh lawan politik lewat manipulasi politik, misalnya dengan kecurangan. Karena itu kemenangan harus dijaga.
Observer Indonesia menyediakan layanan yang terpadu dari memetakan suara, mempengaruhi suara sampai menjaga perolehan suara.  


Kategori
Program Observer Indonesia
Memetakan suara
1.Survey
2.Focus Group Discussion ( FGD )
3.Analisis Media Lokal
Mempengaruhi suara
1.Desain iklan di media
2.Penempatan iklan di media
3.Desain atribut kampanye
4.Door to door campaign
Menjaga Suara
1.Pelatihan juru kampanye
2.Pelatihan saksi
3.Quick Count

Informasi Yang Bisa Didapat Lewat Survei

Survei berguna untuk mengetahui pendapat dan persepsi pemilih. Survei bisa dirancang untuk mendapatkan informasi yang spesifik yang diinginkan oleh kandidat. Beberapa informasi berikut bisa didapat lewat survei:
Mengukur Popularitas
Survei bisa mengukur seberapa banyak pemilih yang mengenai kandidat. Berapa banyak pemilih yang tidak mengenal, dan bagaimana karakteristik mereka – wilayah , jenis kelamin, pendidikan, suku, agama, pendapatan dan sebagainya. Bagaimana perbandingan popularitas kandidat dibandingkan dengan kandidat lain. Seberapa mungkin popularitas kandidat bisa ditingkatkan, dan sebagainya.

Mengukur Dukungan 

Survei bukan hanya bisa mengukur pengenalan ( popularitas) kandidat tetapi juga kemungkinan terpilihnya kandidat sebagai kepala daerah. Seberapa besar dukungan publik terhadap kandidat. Bagaimana perbandingan dukungan kandidat dibandingkan dengan kandidat lain. Di kelompok atau lapisan mana kandidat didukung ( misalnya wilayah, jenis kelamin, pendidikan, suku, agama, pendapatan dan sebagainya ) dan di lapisan mana kandidat kurang mendapat dukungan.

Identifikasi Pemilih Mengambang

Seberapa banyak pemilih yang mengambang ( swing voters) yang belum menentukan pilihan. Bagaimana karakteristik pemilih yang mengambang tersebut – wilayah , jenis kelamin, pendidikan, suku, agama, pendapatan dan sebagainya. Bagaimana kecenderungan pemilih yang masih mengambang. Strategi apa yang bisa dipakai untuk mendekati pemilih mengambang.

Memetakan Alasan Memilih 

Faktor apa yang menentukan pilihan seorang pemilih. Aspek apa yang paling mempengaruhi pemilih ketika menentukan kandidat. Sejauh mana alasan memilih itu dipakai oleh pemilih. Apakah alasan memilih kandidat itu bersifat permanen ataukah bisa berubah. Kalau bisa berubah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan tersebut, dan sebagainya.

Identifikasi Isu – Isu Penting 

Lewat survei, kandidat juga bisa mengetahui isu-isu apa saja yang dipandang penting oleh pemilih. Masalah apa yang dipandang paling penting untuk diselesaikan oleh calon kepala daerah. Sebaliknya, isu apa yang dipandang tidak penting oleh pemilih. Bagaimana perbandingan penilaian atas isu penting dari berbagai kelompok masyarakat berdasar wilayah, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan dan sebagainya. Misalnya apakah ada perbedaan isu yang dipandang penting antara pemilih yang berpendidikan tinggi dan rendah, dan seterusnya.
Mendeteksi Medium dan Strategi Kampanye
Survei bisa mendeteksi media ( suratkabar, radio, televisi ) apa yang paling banyak diakses oleh pemilih. Sejauh mana pemilih menyukai medium kampanye yang lain seperti pertandingan olahraga, pertemuan agama, atau pertemuan adat. Medium luar ruang apa yang paling banyak diakses oleh pemilih – apakah spanduk, baliho, stiker, dan sebagainya. Informasi ini penting sebagai bahan dalam menyusun strategi kampanye.

Analisis Kekuatan Politik

Bagaimana dukungan terhadap kandidat ditinjau dari kekuatan politik ( organiasi politik, partai politik, organisasi agama dan sebagainya). Kelompok potensial apa yang bisa digerakkan oleh kandidat untuk memperbesar dukungan. Survei bisa mendeteksi kemungkinan – kemungkinan tersebut secara lebih akurat diandingkan jika kandidat hanya mendasarkan diri dari informasi informal.
Manfaat Yang Bisa Diperoleh Kandidat Lewat Survei
Fluktuasi Opini

Survei perilaku pemilih adalah satu-satunya alat yang dapat diandalkan untuk mendeteksi popularitas kandidat dan para pesaingnya. Karena opini publik mengenai popularitas kandidat dinamis, survei dapat mengukur naik-turunnya popularitas kandidat pada waktu yang berbeda – beda . Survei juga bisa mengukur dari waktu ke waktu dukungan masyarakat dan kemungkinan suara yang bisa diperoleh pada Pemilu. Bagaimana kekuatan lawan dan sebagainya. Informasi seperti ini penting sebagai informasi dalam menentukan langkah yang akan diambil.

Peta bagi Kandidat

Dalam Pemilu, suara setiap pemilih mempunyai nilai yang sama. Membujuk seorang profesor sama nilainya dengan membujuk seorang petani. Kuantitas pemilih lebih menentukan dibandingkan dengan kualitas pemilih. Karena itu agar kandidat mendapat suara yang besar, strategi harus diarahkan untuk membidik pemilih dengan lapisan terbesar. Pengenalan terhadap lapisan pemilih, karakteristik dan profil pemilih menjadi penting agar kandidat bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Karakteristik demografis, kondisi psikologis dan kecenderungan perilaku pemilih penting diketahui oleh kandidat.

Strategi Kampanye yang Tepat Sasaran

Lewat survei, strategi kampanye akan lebih tepat sasaran. Survei memberikan informasi mengenai isu apa yang dipandang penting, medium apa yang efektif untuk digerakkan, kelompok mana yang bisa didekati, dan lapisan pemilih mana yang bisa ditingkatkan suaranya. Hampir mustahil seorang kandidat menemui semua pemilih. Karena itu, kandidat memerlukan sebuah peta yang memberi jalan kandidat dalam melangkah. Pemahaman mengenai peta pemilih membuat strategi kandidat dalam menjangkau pemilih bisa lebih fokus dan efektif.
Strategi Kampanye yang Efektif dan Murah
Survei bukan hanya membantu kandidat dalam merancang strategi agar tepat sasaran, tetapi juga efektif dan murah. Acapkali kandidat mengeluarkan banyak uang ( untuk kampanye massa, pembuatan kaos, spanduk bahkan politik uang) tetapi tidak mengetahui efektifitas dari cara-cara tersebut dalam menjangkau pemilih. Dengan survei strategi kampanye bisa dibuat lebih terukur dan efesien. Dengan dana yang tersedia, kandidat bisa menyusun srategi yang efektif dalam menjangkau sebanyak mungkin.

Jenis Survei
Ada tiga pilihan survei yang bisa dipilih oleh kandidat kepala daerah.

Individual survei

Survei dilakukan satukali saja speanjang periode pemilihan. Misalnya, Pemilihan Kepala Daerah Bulan Agustus 2010. Kandidat bisa memilih, kapan survei dilakukan , apakah bulan Januari, Mei atau Juli. Wawancara survei hanya dilakukan satu kali saja. Kelebihan dari survei ini, menghemat dari segi biaya. Kelemahannya, survei ini tidak bisa menangkap trend perubahan suara pemilih. Opini publik umumnya sangat dinamis, mudah bergerak dan berubah. Perubahan ini tidak bisa ditangkap dalam individual survei. Karena survei hanya dilakukan satu kali saja sepanjang periode pemilihan.
Tracking survei
Pada tracking survei, wawancara ( survei) dilakukan berkali-kali. Berapa jumlah survei, tergantung permintaan dari kandidat kepala daerah. Jadi kalau hari Pemilihan Kepala Daerah bulan Agustus 2010 misalnya, survei bisa dilakukan 3 atau 4 kali sebelum bulan Agustus 2010. Kelebihan dari tracking survei, karena survei dilakukan berkali – kali , bisa diketahui perubahan opini publik. Kandidat kepala daerah bisa mengetahui naik turunnya popularitas, atau naik turunnya dukungan pemilih pada dirinya. Hasilnya bisa terus menerus dievaluasi dan dijadikan bahan dalam penyusunan strategi. Kelemahan dari tracking survei pada biayanya yang relatif mahal. Karena survei dilakukan 3 – 4 kali, secara otomatis biayanya 3 – 4 kali lipat lebih besar dari pada individual survei.
Panel survei 
Jenis survei ini adalah pemecahan kelemahan dari tracking survei. Sama dengan tracking survei, panel survei adalah jenis survei yang dilakukan beberapa kali sebelum hari pemilihan. Bedanya, dalam panel survei, responden yang diwawancarai dari satu survei ke survei lain sama. Karena responden sama ( panel), maka biaya survei bisa lebih ditekan. Kelebihan lain, sama dengan tracking survei, kandidat kepala daerah bisa mengetahui trend suara dan dukungan pemilih dari satu waktu ke waktu lain.
Pilihan survei yang mana yang akan diambil oleh kandidat, tergantung kepada kandidat itu sendiri. Dalam hal ini pertimbangan strategi, data / informasi yang dibutuhkan dan dan ayang tersedia bisa menjadi alasan pemilihan jenis survei.
Kapan Sebaiknya Kepala Daerah Melakukan Survei?
Kandidat kepala daerah bisa memilih, kapan survei dilakukan. Secara umum, survei terbagi ke dalam, survei pra pemilihan, hari pemilihan dan pasca pemilihan. Periode survei itu tentu saja mempunyai tujuan yang berbeda. Survei pra pemilihan lebih ditujukan untuk mengetahui pendapat dan opini pilihan masyarakat, termasuk perkembangan dan dinamikanya. Sementara survei pasca pemilihan, lebih ditujukan untuk evaluasi: keberhasilan atau kegagalan pemilihan.
Untuk survei pra pemilihan, waktunya juga bisa dipilih oleh kandidat kepala daerah. Bisa 3 bulan, 2 bulan atau 1 bulan menjelang hari pemilihan. Bahkan bisa pula 1 minggu atau beberapa hari menjelang hari pemilihan. Semua periode waktu survei itu membawa konsekuensi pada tujuan dan sasaran yang berbeda. Survei yang dilakukan jauh menjelang hari pemilihan lebih dimaksudkan iuntuk mendapatkan input sebanyak mungkin, data dan informasi jauh-jauh hari menjelang pemilihan. Sebaliknya, survei yang dilakukan beberapa hari menjelang pemilihan lebih dimaksudkan untuk prediksi perolehan suara.

Posted By OBSERVER INDONESIA23.07

Followers